DARI KAPITALISME PRIVAT KE KAPITALISME NEGARA

TINJAUAN ALTERNATIF ATAS AGENDA NASIONALISASI

Tak sebagaimana yang sering diklaim, nasionalisasi tidaklah dengan serta merta menegasikan infrastruktur kapitalis, alih-alih membangun sosialisme. Mari lihat Venezuela, rujukan populer para pengusung nasionalisasi. Meski pemerintahan Hugo Chávez menasionalisasi beberapa perusahaan besar, menggelontorkan $ 13,3 milyar untuk membangun perumahan, program pendidikan dan kesehatan, bukan berarti arus modal dan investasi yang masuk ke Venezuela terhambat. Indikator sederhana ini untuk membuktikan apakah karakter nasionalisasi adalah mengakhiri kapitalisme atau hanya memodifikasinya dengan semangat 'sosialistik'?

Toh, bagi kapitalis, Hugo Chávez bukanlah presiden yang buruk. Tiga tahun Chávez berkuasa, investasi justru melonjak rata-rata $ 3,2 milyar per tahunnya. Bahkan, meski Chávez dengan penuh ekspresi menggembar-gemborkan bahwa Washington adalah musuh politik Caracas dan imperialisme AS hanya akan dilawan dengan Sosialisme Abad 21-nya, hubungan dagang dan ekonomi kedua negara tetap berlangsung normal. Bahkan meningkat pesat! Nilai ekspor Venezuela secara keseluruhan tahun lalu mencapai $ 42 milyar, ini termasuk ekspor minyak sebanyak 1 juta barel/hari. Sementara nilai impor dari Amerika Serikat senilai $ 9 milyar, atau naik 41% sejak 2005. Selain itu keterlibatan perusahaan asing dalam produksi minyak 2,4 juta barel/hari mencapai 40%, meski kontrol minyak berada di tangan perusahaan minyak negara Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Keberhasilan lain pemerintahan Bolivarian Chávez adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 11%-12%, seiring peningkatan konsumsi sebesar 18% per tahunnya. Walhasil: penjualan berbagai macam produk seperti Coca Cola, mobil Ford bahkan sedan mewah Mercedes-Benz pun juga meningkat! Pencapaian-pencapaian Chávez jelas membuat para borjuasi kegirangan. Edmond J. Saade, presiden Venezuelan American Chamber of Commerce VenAmCham (kamar dagang) berucap, “Meski secara politik terjadi konfrontasi, toh tidak mempengaruhi hubungan bisnis antara AS dan Venezuela. Bisnis tetap jalan”. Sementara dalam wawancara dengan Reuters, pernyataan pejabat Chevron-Texaco bahwa revolusi bukanlah ancaman bagi perusahaan, nampaknya benar adanya.

Kapitalisme Negara di Venezuela

Pada esensinya, nasionalisasi hanyalah mengubah status kepemilikan swasta/privat menjadi kepemilikan negara, dan bukannya penyitaaan atau pengambilalihan radikal (ekspropriasi) atas aset yang dikuasai kapitalis, untuk dikuasai oleh kelas pekerja. Untuk itu, nasionalisasi di Venezuela pun tidak menghadirkan sebuah 'negasi atas negasi' dari kapitalisme untuk menyulut transformasi menuju tatanan baru. Apa yang dilakukan Chavez justru adalah membeli perusahaan-perusahaan tersebut, disertai kompensasi kepada pemilik lama. Sebuah gambaran kompromis untuk tetap patuh dalam koridor modal. Dengan pengkonsentrasian kapital pada negara, nasionalisasi industri dan sumberdaya alam di negeri tersebut justru memapankan sebuah Kapitalisme Negara secara esensial, bukannya (transisi) menuju sosialisme. Hal itu menunjukkan watak sebenarnya dari sebuah kelas berkuasa, dan terlebih lagi watak alamiah sebuah kekuasaan tersentral.

Untuk melihat bagaimana sebuah nasionalisasi pada intinya tetap merupakan kapitalisme yakni kapitalisme negara, dapat digambarkan dalam beberapa poin utama.

A. Pekerja tetap sebagai Pekerja

Meski nasionalisasi menyingkirkan majikan lama, namun kehidupan pekerja beralih sepenuhnya di bawah kontrol majikan baru : negara. Perubahan kepemilikan dari privat/swasta menjadi kepemilikan negara tidak ada hubungannya dengan perubahan relasi majikan-pekerja dalam proses produksi. Sehingga inti dari nasionalisasi yang dapat kita lihat adalah mengkonstitusionalkan relasi majikan-pekerja tersebut dan memapankan kembali “kerja-upahan”, elemen utama kapitalisme dan satu-satunya mode produksi yang dibolehkan di negeri itu. Hal tersebut menjauhkan dan meredam imajinasi pekerja akan sebuah bentuk kehidupan lain dari saat ini.

Kendati alasannya untuk menjamin produksi tetap berpihak kepada populasi, namun tak mungkin memisahkannya dari konteks bagaimana mengakumulasi 'modal nasional' melalui penghisapan kerja-kerja proletariat.

Melalui relasi tersebutlah eksploitasi terus dikembangkan, dimana dalam kapitalisme hal itu satu-satunya jalan mengakumulasi. Eksploitasi atas proletariat bahkan tergambar di beberapa perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi yang diklaim pemerintah sebagai contoh sukses penerapan manajemen kolaboratif, mulai dari kondisi kerja yang ekstrim hingga status pekerja.
Hal ini tergambar di pabrik aluminium Alcasa misalnya, yang kondisi kerjanya menyebabkan 3000 pekerja tak ubahnya zombie yang terkontaminasi debu aluminium mematikan. Para pekerja tetap melakoninya karena tak punya pilihan lain, demi mendapatkan cukup uang untuk bertahan hidup termasuk saat pensiun kelak. Bahkan saat pihak manajemen mengumumkan 'pengurangan jam kerja' sebuah hal yang sebenarnya progresif, namun para pekerja justru menolak proposal tersebut karena khawatir terjadi perotasian shift kerja baru yang berdampak berkurangnya pendapatan mereka.

Eksploitasi juga nampak lewat sistem kontrak dan outsourcing. Para pekerja kontrak/outsourcing bahkan tidak bisa menikmati fasilitas transportasi, makan di kantin, bonus tahunan, dan ketika sakit upah mereka otomatis terpotong karena ketidakhadirannya. Di pabrik kertas Invepal, Negara menasionalisasi pabrik itu dan menguasainya di bawah sistem ko-manajemen dengan saham 51%. Pekerja ditawarkan 49% saham dengan syarat pekerjanya membentuk koperasi untuk bisa membeli saham perusahaan. Untuk memenuhi tawaran itu, pekerja terpaksa berutang ke bank swasta. Dan pada akhirnya negara memutuskan Invepal disubkontrakkan yang artinya tidak ada kontrak kolektif dengan perusahaan selain kontrak dengan koperasi. Konsekuensinya, mereka tidak berhak mengambil langkah hukum. Saat pekerja mogok, negara tidak punya kewajiban merespon tuntutan mereka dan menganggap hal tersebut ilegal.

Saat para pekerja berinisiatif mengembangkan otonomi dan bentuk-bentuk swa-aktifitas serta organisasi pekerja yang mandiri, ketidaksetujuan negara diekspresikan melalui pemotongan bonus tahunan. Tentu saja pekerja memprotesnya dengan memblokir jalanan dan meminta pembatalan keputusan itu. Namun sekali lagi, masalah status resmi tersebut melemahkan pekerja. Mereka tidak punya pilihan lain kecuali berharap penyelesaian diprioritaskan pada pengklarifikasian status mereka. “Hal ini selalu saja berakhir sama, tingkat eksploitasi tetap sama dengan yang lalu-lalu”, ujar para pekerja.

Ini membuktikan bahwa nasionalisasi tak juga menjamin perubahan substansial. Pekerja tetaplah proletariat, bertahan hidup dari menjual tenaga.

b. Kontrol Pekerja dan Perencanaan Terpusat

Bertentangan dengan anggapan umum, nasionalisasi di Venezuela berjalan tanpa memberikan penekanan penuh pada pengembangan kapasitas kelas pekerja untuk merealisasikan pembebasannya bahkan justru mengamputasinya. Manajemen kolaboratif (ko-manajemen) bukanlah sebuah relasi produksi baru, melainkan fase lanjut relasi majikan pekerja. Semua pencapaian ekonomi dan kesejahteraan ala Chavez justru memitoskan relasi tersebut, yang membuat Venezuela sebagai fotokopian buram dari negara kesejahteraan ala Keynessian. Dan seperti biasa, semua dijalankan atas nama “mencegah pekerja menjadi kapitalis baru” jika kepemilikan dan kontrol produksi di tangan pekerja.

Pemikiran bahwa pekerja tidak atau belum mampu mengelola perusahaan dan sistem ekonomi secara umum, tergambar dari kebijakan mendudukkan pejabat negara dalam jajaran manajemen perusahaan. Proses perencanaan dilakukan terpusat melalui representasi pemerintah di jajaran manajemen, dengan dalih untuk menselaraskan pembangunan dan sinergitas antar pelaku industri di perusahaan lain. Sebuah upaya yang lebih bercorak Bonapartis ketimbang sosialis.

Dampaknya, manajemen dan pemerintah tak begitu serius mendorong partisipasi pekerja dalam keputusan-keputusan strategis mengenai proses produksi di pabrik atau administrasi perusahaan. Dengan kondisi seperti itu, wajar jika pekerja mengeluh, “Lebih baik tidak mengatakan apa-apa, daripada mendapatkan masalah”, meski mereka mengingkan sebuah respon konkret atas berbagai permasalahan terkait proses produksi maupun transparansi administrasi perusahaan.

Pengambilan keputusan yang sentralistik mendorong pekerja hanyalah obyek eksploitasi untuk akumulasi modal. Pekerja hanya dimintai pendapat soal seragam kerja, kebersihan WC, dan aspek-aspek rutin yang sama sekali bukan inti dari proses produksi. Dikarenakan kepemilikan saham terbesar, negara mendominasi dalam pengambilan keputusan termasuk perencanaan dan manajemen, sehingga pekerja tak memiliki kuasa menentukan apa yang terbaik menurut mereka. Tentu bukan tanpa sebab saat seorang pekerja PDVSA mengekspresikan ketidakpuasaannya dengan bertanya, “Mengapa pekerja PDSVA tidak bisa memiliki pengelolaan di bawah kontrol pekerja?”.

c. Efisiensi dan Persaingan

Meskipun sebagian hasilnya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat seperti perumahan warga miskin, namun kegiatan produksi tidak lepas dari orientasi pasar dan pertumbuhan. Ini tetap menandakan sebuah corak pembangunan kapitalis, yang pada akhirnya akan merujuk keberhasilannya pada tingkat konsumsi dan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, pencapaian-pencapaian struktural dengan pengambilalihan aset privat tidak lantas membuka transformasi sistem produksi. Pada akhirnya, para pekerja di sebuah perusahaan mesti berkompetisi dengan pekerja perusahaan lain di dalam maupun luar negeri untuk merebut pasar, demi upah yang layak.

Konsekuensinya, manajemen menempuh strategi berupa efisiensi. Sebagaimana yang terlihat di Alcasa, mesin-mesinnya sama dengan saat pertama kali pabrik tersebut didirikan 40 tahun yang lalu. Peralatan termodern berusia 20 tahun lebih dan teknologinya sudah ketinggalan jaman, bahkan banyak yang telah rusak sehingga kapasitas produksi jauh di bawah 60%. Ironisnya, meski perusahaan masih dapat memenuhi permintaan pasar, namun harga aluminium di pasaran tetap stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Ditambah tingkat kebocoran dana di perusahaan yang sangat besar. Ini menunjukkan, biar bagaimanapun Negara dan manajemen masih saja berorientasi pada efisiensi dan keuntungan - bahasa khas dalam sistem kapitalis, sebagai tujuan akhir dan logika produksi.

d. Penguatan Negara dan Represi terhadap pekerjaPekerja di pabrik SIDOR dan Sanitarious Maracay menjadi bukti bagaimana 'taktik merebut kekuasaan negara' gagal memberikan peluang bagi kelas pekerja bertransformasi menjadi manusia seutuhnya. Saat kesadaran pekerja bergerak maju, bersamaan dengan kondisi obyektif yang sangat menyulitkan kehidupan pekerja, menyulut kesimpulan radikal bagi mereka bahwa tak ada siapapun yang lagi bisa diharap dan ditunggu untuk memberikan kehidupan yang layak selain diri mereka sendiri. Para pekerja menginginkan kontrol atas produksi, termasuk mengontrol kemana mereka memperuntukkan hasil produksi demi membangun masyarakatnya.

Kita bisa menyatakan hal tersebut adalah sebuah pencapaian revolusioner dan radikal dalam rangka menegasikan kapitalisme. Tetapi tidak bagi Negara dan borjuasi birokratik yang berkuasa di dalamnya. Pemerintah, terutama melalui Kementerian Perburuhan yang khawatir tuntutan pekerja akan merembet ke tempat lain, memilih mengambil tindakan represif kepada pekerja sebelum gerakan tersebut menyulut solidaritas dan kesadaran baru bagi pekerja lain.

Karenanya ini justru memberikan kesimpulan lain bahwa nasionalisasi juga adalah alat perangkap bagi gerakan revolusioner, saat mereka tengah berada pada pencapaian radikal dan kesadaran revolusioner, serta militansi yang luar biasa. Pekerja SIDOR misalnya, selain menghadapi birokrasi dua negara, pekerja juga harus berhadap-hadapan dengan manajemen perusahaan dan serikat pekerja. Belajar dari pengalaman sebelumnya, mereka menuntut SIDOR direnasionalisasi sebagai taktik untuk memenuhi aspek legal, serta kendali berada di tangan pekerja. Tapi pemerintahan Chavez tak menggubrisnya dan memaksakan bahwa selain manajemen yang mendudukkan orang-orang pemerintah, tak ada skema lain yang akan dijalankan kecuali nasionalisasi di bawah kontrol negara.

Sementara itu modus lain dipakai di Sanitarios Maracay. Pabrik perlengkapan toilet ini diduduki oleh pekerja yang menginginkan kontrol atas perusahaan. Para okupan telah beraksi 2 tahun lebih sebagai reaksi atas penutupan pabrik dan tidak adanya pembayaran sisa upah. Pekerja paham bahwa satu-satunya cara yang terbaik adalah mengambilalih pabrik tersebut untuk dioperasikan secara kolektif di bawah kendali Dewan Pekerja. Namun dengan cepat gerakan pendudukan disikapi pemerintah dengan dibentuknya serikat pekerja yang sengaja didesain untuk beroposisi dengan pekerja, sebagai perwakilan resmi yang didengar. Tujuannya jelas, menghentikan okupasi pabrik dan berupaya agar pemerintah tetap memegak klik dan mengendalikan pekerja. Dengan skema nasionalisasi, pekerja tak lagi memiliki kuasa dikarenakan status formalnya yang tersubordinasi di bawah kekuasaan negara, dengan ancaman PHK sebagai ganjaran.

Kepentingan Nasional Membutuhkan Tumbal

Pada akhirnya, sebagaimana logika modal, nasionalisasi akan sampai pada ekspansi sebagai tahapan linear dari mode produksi kapitalis. Layaknya sebuah pecut, menghantarkan proyek nasionalisasi sumberdaya alam dan industri strategis bergegas ekspansif demi akumulasi atas nama 'kepentingan nasional'. Kerjasama multinasional yang digagas Chavez seperti pembentukan PetroAmerica dan ALBA, sampai kontrak-kontrak bisnis dengan beberapa korporasi minyak raksasa seperti Chevron-Texaco, Petrobras, British Petroleum, Exxonmobil, Conoco, Total, Statoil dan Shell menyingkap wajah asli pemerintahan Bolivariannya. Kolaborasi Chavez dan barisan pendukungnya dengan modal raksasa tidak saja berseberangan dengan retorikanya - Chavez selalu mengklaim pro masyarakat adat, namun justru menjadikan masyarakat adat itu sendiri dan lingkungan hidup sebagai tumbal.

Masyarakat Wayuu, Bari dan Yukpa membuktikan bagaimana nasionalisasi dan 'kepentingan nasional' mengorbankan masyarakat. Proyek pipa gas alam yang membentang dari Kolombia ke Venezuela demi mengalirkan 150 juta kubik gas perhari telah mengancam penghidupan dan komunitas sosial masyarakat Wayuu. Proyek itu tidak lain kepentingan modal internasional kolaborasi Ecopetrol (BUMN Kolombia), Chevron-Texaco dan PDVSA, dan disponsori oleh InterAmerican Development Bank IDB.
Sementara di pegunungan Tokuka, masyarakat Yukpa tak punya pilihan lain kecuali melawan 'kepentingan nasional' pemerintah Venezuela serta kepentingan modal multinasional Chevron-Texaco yang merusak lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Intensitas konflik dan pilihan hidup-matilah yang membuat mereka mengancam, “Meski hanya dengan panah dan busur, kami akan melawan para penambang jika berani memasuki tanah kami. Jika kami harus mati untuk mempertahankan tanah kami, kami telah siap!”

Melampaui Kapital dan Negara

Pada akhirnya, nasionalisasi sebagai bagian dari tesis-tesis tentang taktik merebut negara, hanya akan berakhir sama di setiap episode sejarah. Samir Amin, Marxis Mesir, mencatat bahwa di beberapa negara yang meski kepemimpinan nasionalnya dipegang oleh kelompok Kiri sekalipun, tak pernah terjadi transformasi menuju sosialisme. Yang ada hanyalah re-kompradorisasi, penguasaan kembali sektor ekonomi strategis oleh negara atau kelas yang berkuasa untuk diintegrasikan kembali dalam sistem ekonomi kapitalis global. Hal tersebut dalam tujuan rekonstruksi nasional demi mempertahankan popularitas rezim yang berkuasa.

Di Venezuela, apa yang berkembang lebih menyerupai Bonapartisme ketimbang embrio Sosialisme Abad 21.

Seorang Hugo Chavez, dan Morales, dan Castro, dan Ahmadinejad, dan siapapun itu, bukanlah orang yang tidak baik, tetapi mereka selalu lupa bahwa upaya mentransformasikan institusi tiran, tidak akan melenyapkan tiraninya.

Bagaimana pun, kapitalisme negara takkan menciptakan sosialisme, melainkan memapankannya. Seabad lampau Friedrich Engels memperingatkan bahwa esensi negara modern tidak lain sebagai mesin kapitalis, atau negara kapitalis, yang merupakan personifikasi menyeluruh atas modal nasional. Semakin kuat mesin tersebut mengambil alih kekuatan produktif, semakin nyatalah perannya sebagai kapitalis nasional, dan semakin banyak pula masyarakat yang dieksploitasinya.

Oleh karenanya, taktik 'mengambil alih kekuasaan negara' menyimpan tiga masalah prinsipil :

a). negara yang diambilalih pada akhirnya tidak bisa menjawab bagaimana menghindari represi dari negara itu sendiri. Chavez yang mengklaim pro-pekerja, toh pada akhirnya memanfaatkan kekuasaannya (yang secara konstitusional dan legal) untuk merepresi dan menindas para pekerja yang tidak sejalan dengannya,
b) nasionalisasi yang berjalan tidak dapat mengembangkan kerja-kerja alternatif atau aktifitas produktif alternatif atas kapitalisme. Sehingga tak ada transformasi dari kapitalisme ke tatanan alternatif nonkapitalis. Kerja-kerja alternatif tersebut justru dikembangkan oleh eksponen gerakan dengan semangat menolak kekuasaan negara,
c) pada akhirnya, proyek nasionalisasi tersebut menghambat eksperimentasi secara konstan dan refleksi untuk pembelajaran, dalam tujuan pembangunan organisasi-organisasi otonom dan mandiri, sebagai antitesa dari wujud organisasi borjuis. Organisasi-organisasi tersebut adalah upaya mengkonstruksi tatanan alternatif, dimana perjuangannya fokus pada tujuan nyatanya yaitu membangun masyarakat baru, bukan negara baru.

Sebagai respon atas kekuasaan borjuis pada negara, taktik 'merebut kekuasaan negara' sungguh hanya merupakan cerminan logika formal ketimbang logika dialektika.

Kini ada pertanyaan baru bagi kelas pekerja di seluruh belahan dunia, termasuk di Amerika Latin. Masih seberapa jauh lagi perjalanan menuju tatanan dunia baru? Butuh berapa pemilu untuk mentransformasikan kehidupan? Berapa banyak presiden dan tokoh elit untuk digantungi harapan demi sebuah pembebasan menyeluruh?

Tak butuh lama untuk mendengar jawabannya. Di beberapa tempat, kelas pekerja telah bergerak melampaui apa yang pemimpin mereka bisa beri. Bahkan menutup ruang bagi berkuasanya para pemimpin yang bersisian dengan perannya sebagai majikan baru, kelak. Mereka mengorganisir diri, melawan kapitalis privat sekaligus kapitalis negara yang senantiasa mengancam kendali mereka atas kehidupan harian, dalam bentuk swakelola ekonomi, tanah dan sosial. Dan bentuk-bentuk swakelola-lah -bukan nasionalisasi atau ko-manajemen, yang memberikan kemampuan dan kepercayaan diri bagi segenap kelas pekerja tersebut, bahwa sebuah bentuk kehidupan baru, tanpa relasi majikan-hamba, dapat terealisasi dan hadir bersamaan dengan keinginan mereka. []

Rujukan :

1.Geri Smith, A Love-Hate Relationship With Chavez. Bussiness Week, Juni 2007

2.Hanna Dahlstrom, Macho Men and State Capitalism - Is Another World Possible? dalam An Anti Autoritharian/Anarchist Perspective about Venezuela´s Situation. El Libertario. Caracas. 2007

3.El Libertario, Myth of Co-Management in Venezuela Reflection on Invepal and Alcasa, 2007

4.Kiraz Janicke, Without Workers Management There Can Be No Socialism October 2007 - Venezuelanalysis.com

5.Jonathan Luna, Crossing the Wayúu: Pipeline Divides Indigenous Lands in South America, Juni 2008. CorpWatch

MENGAPA DEMOKRASI PERWAKILAN BUKANLAH DEMOKRASI?

Kita masih sering menganggap bahwa demokrasi pertama kali dipraktekkan di Yunani Kuno dan Romawi Kuno. Demokrasi klasik ini disebut-sebut sebagai prototipe demokrasi modern dan sering menjadi acuan bahwa pernah ada masa dimana kedaulatan betul-betul dipegang, dikendalikan dan dijalankan oleh rakyat. Saat itu untuk memutuskan sesuatu masyarakat berkumpul di pusat kota untuk membahas sebuah isu dan mengambil keputusan secara langsung tanpa perwakilan. Forum pengambilan keputusan tersebut kurang lebih seperti forum warga dimana keputusan yang dihasilkan bersama akan mengikat seluruh warga. Anggapan ini menjadi baku dan mapan sehingga membangun sebuah sudut pandang dan kerangka logis atas pemahaman kita atas demokrasi. Bahwa apa yang pernah terjadi di Yunani dan Romawi Kuno adalah contoh terbaik demokrasi.

Apa yang dulu berkembang di Yunani dan Romawi bukanlah seperti yang kita yakini sebagai bukti praktek demokrasi yang ideal. Di Yunani, demokrasi memang berlangsung secara langsung, diputuskan secara langsung oleh rakyat tanpa diwakili siapapun. Namun, kita mesti melihat fakta lain bahwa yang berhak untuk datang berpartisipasi dan mengambil keputusan bukanlah keseluruhan warga kota. Sebuah Undang-undang yang dibuat pada abad 5 SM di Solon menyebutkan bahwa yang berhak duduk dalam “ecclesia” (dewan rakyat) hanyalah mereka yang memiliki kekayaan paling tidak 5000 drakhma dan memiliki tanah sekian hektar. Hal yang sama juga terjadi di Romawi Kuno, saat parlemen yang dinamakan Senat dibentuk sebagai hasil dari penggulingan Raja Tarquinius Superbus. Namun Senat Romawi yang juga disebut sebagai contoh penerapan demokrasi klasik yang ideal itu hanya boleh dimasuki oleh para bangsawan dan keturunannya.

Jadi apa yang kita maksudkan dengan demokrasi jika yang memiliki hak, berpartisipasi, dan mengontrol proses politik hanya segelintir dari populasi yang ada? Walaupun prosesnya berlangsung secara langsung, namun ‘demokrasi’ di Athena dan Romawi jelas-jelas melarang lapisan sosial tertentu untuk ikut serta dalam proses politik. Hanya yang pria, warga asli, bukan budak, dan memiliki kekayaan seperti disebutkan dalam peraturan, yang dapat mengikuti proses politik.

Mitos lain berkembang berabad-abad setelahnya. Demokrasi perwakilan dianggap sebagai perkembangan sejarah dari demokrasi langsung ala Yunani dan Romawi karena keterbatasan demokrasi model klasik. Keterbatasan tersebut seperti perkembangan populasi masyarakat yang terus meningkat, sehingga sangat sulit mengumpulkan jutaan orang sekaligus untuk membahas sebuah masalah. Untuk menyiasatinya jumlah orang-orang yang berkumpul mesti disusutkan jumlahnya. “Dewan Rakyat” yang pada mulanya beranggotakan seluruh warga diperciut menjadi “dewan rakyat” yang anggotanya hanya puluhan atau ratusan orang saja. Tentu saja karena diperciut, hanya sebagian kecil saja yang bisa ikut mengambil keputusan. Untuk menentukan siapa saja yang bisa duduk di dewan tersebut sebagai representasi warga lain, diselenggarakanlah Pemilihan Umum (Pemilu).

Padahal jika ditelusuri, konsep representasi (perwakilan) ini muncul dari watak feodalisme (Eropa). Bermula ketika banyaknya rakyat yang memprotes kebijakan kalangan bangsawan waktu itu yang kerapkali menaikkan pajak. Karena tidak mungkin mereka semua bicara satu persatu dengan raja, aspirasi mereka mesti disalurkan lewat wakil-wakilnya (representatives).

Konsep parlemen lahir di Perancis, mulanya disebut curia regis atau dewan penasehat raja. Kata parlemen sendiri berasal dari bahasa Perancis 'parler' yang berarti berbicara karena orang dalam dewan penasehat tersebut aktifitas utamanya adalah berbicara. Sesaat setelah menaklukkan Inggris konsep tersebut dibawa serta dan melebar disana. Jadilah parlemen pertama di dunia di kerajaan Inggris Raya, yang komposisinya adalah pejabat-pejabat kerajaan, bendahara, pengusaha, bangsawan, uskup, dan para gubernur/adipati (Lord, Duke) yang menguasai wilayah tingkat dua.

Berkaitan dengan perkembangan politik jaman itu raja tidak bisa seenaknya memberlakukan sebuah aturan seperti besarnya pajak atau keputusan perang. Kekuasaan seorang raja dalam feudalisme Eropa relatif terbatas, berbeda dengan konsep raja dalam budaya-budaya Timur. Sehingga ia tidak bisa seenaknya menarik pajak atau memutuskan berperang tanpa berkonsultasi dengan parlemen dan meminta dukungan kepada para gubernur yang memiliki banyak pasukan atau uang karena wilayahnya kaya. Secara militer, raja juga tidak memiliki tentara reguler, maka jika ingin berperang harus merekrut petani-petani dari daerah-daerah di kerajaannya, dengan terlebih dahulu meminta ijin majikan langsungnya yakni para adipati.

Meski posisi adipati berada di bawah raja, tetapi secara politik mereka lebih berkuasa di wilayahnya karena memegang kesetiaan dari rakyat lokal ketimbang raja. Sehingga para adipati dan kaum bangsawan ini memiliki posisi tawar yang tinggi. Mereka bisa saja mensabotase rencana perang raja dengan tidak muncul bersama pasukannya pada saat apel siaga. Dan tentu saja petani-petani yang direkrut ini harus diberi makan dan untuk itu diperlukan uang.

Maka dari situ kedudukan parlemen yang beranggotakan para adipati, bangsawan, uskup dan pengusaha (istilahnya mereka yang “berfikiran jernih”) sedemikian penting secara politis karena menyediakan legitimasi bagi raja. Dan semenjak urusan yang dibicarakan makin banyak dan rumit, penanganan urusan ini juga memerlukan pembagian tugas dalam parlemen. Parlemen yunior (House of Common) yang terdiri atas non-bangsawan perwakilan dari daerah-daerah menangani urusan pemerintahan sehari-hari, sedang Parlemen senior (House of Lords) yang terdiri atas para bangsawan mengurusi masalah yudikatif (asal mula sistem dua kamar/bikameral).

Dalam perkembangan selanjutnya, demokrasi perwakilan dimapankan dalam sistem demokrasi modern. Ciri-ciri utamanya adalah proses elektoral, pemilihan wakil melalui pemilu dimana hal tersebut menjadi batas maksimum partisipasi seorang warga yang dapat ditoleransi. Bentuk-bentuk aksi langsung yang menyerang sistem politik dan ekonomi kapitalisme merupakan musuh dari demokrasi perwakilan karena akan meruntuhkan legitimasi pemerintah dan parlemen, sehingga hal tersebut tidak dapat ditoleransi oleh demokrasi perwakilan.

Selain itu, pemilu adalah memilih wakil/representasi, dan bukan delegasi. Dalam parlemen, tidak ada pemeriksaan mandat dari konstituen atau pencabutan mandat (recall) karena semenjak seorang anggota parlemen terpilih, hubungannya dengan pemilihnya secara formal telah putus. Lagipula dalam demokrasi perwakilan tak dikenal adanya mandat dari bawah yang memungkinkan rakyat memiliki hak veto untuk membatalkan sebuah keputusan. Tidak ada kewajiban secara hukum untuk berkonsultasi, menemui, atau meminta persetujuan dari para pemilihnya. Ini adalah karakter otoritarian yang secara halus dan kasar bergantian dipraktekkan.

Jadi, dapat terlihat mengapa demokrasi perwakilan tidak lebih dari demokrasi semu. Secara mendasar sistem tersebut menopang kekuasaan yang memojokkan masyarakat luas dengan tehnik yang sama : mengatasnamakan orang banyak. Mengganti pemerintahan korup dengan pemerintahan kerakyatan bagi sebagian orang mungkin terasa penuh harapan, namun semuanya tidak akan pernah membawa kita kemana-mana semenjak hal tersebut tetap mengamputasi otonomi masyarakat untuk terus mendapatkan kontrol seluas mungkin. Inilah yang membuat slogan-slogan semacam “Gulingkan SBY-JK”, “Bangun Pemerintahan Pro-Rakyat” terasa garing, karena tak lebih dari upaya usang mengemas permen lama dengan bungkus baru.