kontinum

POSTER : JANGAN TERKONTROL !

2009-04-18T22:07:00.001-07:00

Sebuah poster berjudul Jangan Terkontrol - Pertanyakan Semua Otoritas! telah dirilis!

Format A3 B/W, sangat cocok untuk ditempel di berbagai tempat. Pasanglah di kamarmu, kampus atau ruang kelas sekolahmu, tempat kerjamu, sekretariat partaimu, tempatmu nongkrong tiap sore, atau warkop-warkop yang sekarang menjamur di berbagai sudut kota, tempat kau mendiskusikan berbagai hal hingga dini hari dan pulang untuk kembali lagi keesokan harinya.

Kami mendistribusikannya sesuai permintaan dan stok. meski kami tidak memperjualbelikan alias gratis!

Bagi kalian yang berminat, hubungi kami! Untuk distributor buku terbitan Kontinum, poster akan otomatis dikirim ke alamat-alamat yang terdaftar di catatan kami.

Buku Baru : PERANG MELAWAN NEGARA

2009-03-22T07:50:00.000-07:00

PERANG MELAWAN NEGARA Anarkisme dalam Pemikiran Gilles Deleuze & Max Stirner

oleh : Saul Newman

Penulis : Saul Newman
Penerjemah : Tim Media Kontinum
Penerbit : Kontinum
Cetakan : Pertama Maret, 2009
Tebal : xvi + 61 halaman
Sampul : colour 120 g
Harga : Rp.10.000

Inilah analisa non-ekonomi atas negara, sebuah pemikiran memikat yang merangkai penolakan atas negara dan semua struktur otoritaran.

Saul Newman merunut pertemuan pemikiran Max Stirner, seorang radikal abad 19 yang tidak terlalu dikenal dalam literatur-literatur formal, dan Gilles Deleuze yang merupakan filsuf besar abad 20. Keduanya menolak pendekatan moralistik dan rasionalis seperti yang sering diajukan para anarkis klasik, juga melampaui argumen-argumen standar para penyokong Negara dan pengafirmasi kekuasaan.

Baik Stirner dan Deleuze, tidak saja memberikan basis pemikiran yang sangat radikal, namun tentu saja melengkapi dan bahkan memperbaharaui argumen anarkis tentang struktur sosial yang otoritarian sekaligus menawarkan alternatifnya.

Mungkinkan menganalisa negara dengan melepaskannya dari sudut pandang ekonomi? Bagaimana cara kerja negara hingga setiap individu tidak lagi merasa dan bahkan butuh untuk dikuasai? Dimana potensi revolusioner hasrat -energi kekal yang tak terprediksi? Mari berjalan-jalan di taman yang penuh bunga; dari politik radikal ke psikoanalisa, dari postruktralisme hingga imajinasi...

MELAMPAUI DEMOKRASI

2008-11-05T07:36:00.000-08:00

Dewasa ini, “demokrasi” menguasai dunia, runtuhnya rezim komunis Russia, perang di Afghanistan dan Irak yang mengatas namakan demokrasi, sistem Pemilu yang semakin dipopulerkan di berbagai negara-negara miskin Dunia Ketiga, pertemuan-pertemuan tingkat dunia yang membahas mengenai demokrasi ekonomi, juga rencana akan dilangsungkannya Pemilu pada tahun 2004 nanti di Indonesia, selalu kita dengar dan lihat di koran, radio ataupun televisi. Apakah lalu kita harus bergembira? Kalau memang itu solusi masalah kita maupun dunia, mengapa dunia masih juga berjalan seperti ini, bahkan malah semakin buruk? Apakah ada sesuatu yang salah dengan definisi dari “demokrasi” itu sendiri? Apabila begitu, adakah suatu alternatif dari demokrasi itu sendiri?

Setiap anak kecil dapat tumbuh menjadi seorang Presiden.

Itu bohong. Menjadi seorang Presiden berarti memegang sebuah kekuatan dalam posisi yang hirarkis, sama halnya dengan menjadi seorang Milyuner: untuk ada satu orang Presiden, harus ada milyaran orang yang memiliki kekuatan lebih rendah. Dan seperti halnya dengan keberadaan Milyuner, hal yang sama berlaku dengan keberadaan seorang Presiden: bukan sebuah kebetulan bahwa kedua tipe tersebut saling menguntungkan, semenjak keduanya datang dari dunia yang memiliki banyak hak-hak istimewa dengan cara membatasi hak-hak kita sebagai yang bukan bagian dari mereka. Sistem ekonomi kita, juga, sebenarnya tidaklah demokratis, kita semua sudah tahu: sumber kekayaan didistribusikan dengan proporsi yang secara absurd sangatlah tidak adil, dan untuk menjadi seorang Presiden anda harus memulainya dengan memiliki sumber kekayaan, atau setidaknya memiliki kemampuan untuk mengumpulkan lebih banyak lagi sumber kekayaan.

Walaupun apabila memang benar bahwa setiap orang dapat tumbuh menjadi seorang Presiden, hal tersebut tidaklah akan menolong milyaran dari kita yang kebetulan tidak menjadi seorang Presiden, yang masih harus hidup dalam bayang-bayang kekuasaannya. Hal inilah yang menjadi sebuah kesulitan struktural yang intrinsik dalam sistem demokrasi yang representatif, dimana kesulitan tersebut terjadi dalam level paling bawah maupun dalam level teratas. Sebagai contoh: Walikota, bersama beberapa orang politisi profesional, dapat mengagendakan pertemuan-pertemuan yang mendiskusikan problem-problem yang dialami oleh warga kota tersebut, kemudian menghasilkan berbagai keputusan setiap harinya untuk ditaati oleh setiap warga kota, tanpa sekalipun mengkonsultasikannya kepada para warganya sendiri. Masalahnya, problem yang dialami oleh tiap warga berbeda-beda, hingga mereka yang tidak mengalami problem yang sama jelas akan merasa keberatan dengan diberlakukannya keputusan sepihak dari Walikota, jadi tidak perlu heran apabila ketidakpuasan jelas akan terus terjadi. Para warga kota dapat memilih Walikota yang lain—walaupun hanya yang telah tersedia dalam daftar politisi atau calon politisi terpilih—tapi kepentingan dan kekuatan dari kelas para politisi tersebut akan selalu bertentangan dengan kepentingan warga kota. Lagipula, para loyalis partai politik selalu saja hanya melakukan hal-hal yang dianggap baik demi mendapatkan kursi kekuasaan dan bagaimana caranya mempertahankan kursi tersebut.

Apabila tidak ada Presiden, maka bukan berarti bahwa “demokrasi” kita tersebut kurang demokratis. Masalahnya, korupsi, kepemilikan hak-hak istimewa dan hirarki tidak akan pernah lenyap biarpun kita telah memilih jutaan Presiden, karena cacat tersebut tidak terletak secara personal pada siapa yang menjadi Presiden, melainkan bahwa hal-hal tersebut merupakan metode-metode pemerintahan yang telah melekat erat dalam bentuk pemerintahan apapun.

Tirani dari mayoritas.

Apabila anda pernah mengalami suatu masa dimana anda menjadi bagian dari kelompok minoritas yang tidak masuk hitungan sama sekali, sementara kelompok mayoritas memutuskan bahwa anda harus kehilangan sesuatu yang sangat penting bagi diri anda sendiri—tapi dianggap tidak penting oleh kelompok mayoritas, akankah anda menurut demi kepentingan mayoritas (dengan bahasa biasa: kepentingan orang banyak)? Saat hal tersebut terjadi, benarkah seseorang akan menyadari bahwa kekuasaan sekelompok orang ada karena mereka telah menyingkirkan hak-hak orang lainnya? Kita menerima kebenaran mutlak bahwa kepentingan mayoritas itu lebih penting adalah karena kita tidak pernah percaya bahwa hal tersebut akan mengancam kepentingan kita—dan biasanya mereka para minoritas yang telah terancam kepentingannya telah ditutup mulutnya sebelum kita sempat mendengar tentang kondisi yang mereka alami.

Tak ada “masyarakat biasa” mengakui bahwa dirinya terancam oleh aturan mayoritas, karena setiap orang berpikir bahwa ada sebuah “kekuasaan moral” yang menyatakan bahwa kepentingan mayoritas ada di atas segala-galanya: sesuatu yang kalau hal tersebut tak bisa dikatakan sebagai sebuah fakta (dengan standarisasi nilai “normal”), maka hal tersebut hanya ada dalam teori, yang menyatakan bahwa ide tentang kepentingan mayoritas ada di atas segala-galanya adalah benar adanya. Demokrasi dengan aturan-mayoritas selalu berakhir dengan keputusan bahwa, apabila segala fakta telah benar terbukti, maka semua orang akan dibuat melihat bahwa hanya ada satu macam cara melakukan sesuatu yang bisa dikatakan benar alias hanya ada satu macam kebenaran—tanpa keyakinan seperti ini, maka pola demokrasi seperti demikian tak ada bedanya dengan kediktatoran. Masalahnya, dalam banyak kasus—bahkan apabila “fakta” dapat dihadirkan secara jelas pada semua orang, yang jelas tak akan mungkin, beberapa hal tak dapat disetujui begitu saja, yang merupakan bukti bahwa ada lebih dari hanya satu macam kebenaran. Kita semua membutuhkan sebuah bentuk demokrasi yang menghitung peristiwa-peristiwa perbedaan kebenaran, dimana kita juga bebas dari sebuah sistem kediktatoran mayoritas sebagaimana kediktatoran kelas yang memiliki hak-hak istimewa.

“Aturan hukum”

Perlindungan yang disediakan oleh institusi-institusi legal yang kita miliki sama sekali tidak cukup. “Aturan dan hukum yang adil”, yang dewasa ini difetishkan oleh mereka yang memang memerlukan perlindungan atas kepentingannya (misalnya tuan tanah atau direktur bank), tidak dapat melindungi setiap orang dari kekacauan atau ketidak adilan; hal tersebut hanya menciptakan arena spesialisasi baru, dimana kekuatan komunitas yang sebenarnya dimiliki akan direduksi ke dalam sebuah arena jual beli yang mahal untuk membayar hakim atau pengacara. Hak-hak kaum minoritas yang lemah adalah hal yang paling akhir diperhatikan oleh aturan hukum yang ada. Di bawah kondisi demikian, energi kekuatan yang dimiliki oleh kelompok minoritas akan disalurkan kepada soalan pemenuhan kemampuan finansial untuk membiayai institusi pengadilan, bukan digunakan untuk merebut kembali hidup mereka yang telah dirampas.

Memapankan keadilan dalam masyarakat melalui penguatan dan pemaksaan kontrol oleh hukum tidak akan pernah berhasil: beberapa hukum hanya dapat menginstitusionalkan apa yang telah menjadi aturan dalam masyarakat. Apa yang kita butuhkan adalah dengan meninggalkan “demokrasi” representatif, untuk sebuah demokrasi partisipatoris sepenuhnya

Bukan sebuah kebetulan apabila “kebebasan” tak ada dalam kotak Pemilu.

Kebebasan bukanlah sebuah kondisi—melainkan sesuatu yang lebih dapat dikatakan sebagai sebuah sensasi. Hal tersebut bukanlah sebuah konsep janji kesetiaan untuk dituju, sebuah sebab yang mendasai tindakan, ataupun sebuah standar yang mengharuskan kita berbaris di bawah satu bendera, melainkan sebuah pengalaman yang harus anda alami sehari-hari yang bila tidak dialami, maka kebebasan tersebut akan meninggalkan anda. Bukanlah sebuah kebebasan beraksi saat bendera dikibarkan dan bom-bom dijatuhkan hanya demi “membuat dunia aman untuk demokrasi”, tak peduli apa warna bendera yang dikibarkan (bahkan juga bendera hitam). Kebebasan tak bisa diterapkan dalam sistem pemerintahan apapun ataupun doktrin filosofis, dan hal tersebut tak dapat diperkuat dengan cara diberikan kepada orang lain—paling banter anda hanya dapat membebaskan orang lain dari kekuatan yang mengekang orang tersebut dari kemampuannya untuk menemukan kebebasannya sendiri. Kebebasan muncul dalam saat-saat yang sederhana: dalam membuat anak kecil menjadi percaya pada sesuatu, dalam kebersamaan bersama beberapa teman dekat, pekerja yang menolak perintah pimpinan serikat buruh dan malahan mengorganisir pemogokan sendiri tanpa pemimpin. Apabila memang kita memperjuangkan kebebasan kita, maka kita harus mulai untuk berjanji pada diri kita sendiri untuk selalu mengejar dan menghargai momen-momen tersebut dan berusaha untuk mengembangkannya daripada menghabiskan waktu kita untuk melayani kepentingan partai atau ideologi.

Kebebasan nyata tak akan dapat ditemui dalam kotak Pemilu. Kebebasan bukanlah berarti sekedar kemampuan untuk memilih dari beberapa alternatif—melainkan berarti berpartisipasi untuk membuat alternatif sendiri, membentuk dan mendekor ulang lingkungan dimana alternatif-alternatif tersebut dapat terbentuk. Tanpa hal ini, kita tak akan memiliki apapun juga, selain hanya menerima alternatif yang telah ada berulang kali, membuat keputusan yang hasil akhirnya juga akan selalu sama. Apabila pilihan ada di tangan kita, maka segala sesuatu adalah berarti kemungkinan baru. Dan saat telah tiba saatnya untuk mengambil alih kekuatan dan kekuasaan atas diri kita sendiri, tak ada seorangpun juga yang dapat “merepresentasikan” diri kita—hal itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan seorang diri.

“Lihat, kotak suara Pemilu—demokrasi!”

Apabila kebebasan adalah sesuatu dimana telah banyak generasi berjuang dan mati untuknya, maka kotak suara saat Pemilu adalah sebuah pereduksian makna kebebasan itu sendiri; dimana seseorang cukup memasukan pilihan suaranya pada sebuah kotak, kemudian kembali ke tempat kerjanya dimana dirinya tak lagi memiliki kontrol atas hidupnya, yang juga berarti hal tersebut justru tidak dapat dibilang meneruskan perjuangan demi kebebasan yang telah dilakukan lebih dulu oleh generasi-generasi sebelum kita.

Untuk gambaran yang lebih mudah mengenai kebebasan, lihat pada musisi yang sedang melakukan improvisasi musikal bersama beberapa partnernya: ia melakukannya dalam suasana yang menyenangkan, kerjasama yang benar-benar tanpa dipaksakan, mereka dengan aktif mencari nada, tempo dan suasana yang nyaman dimana mereka dapat eksis, semua berpartisipasi untuk mentransformasikan dunia yang sebaliknya juga mentransformasikan diri mereka. Ambil model tersebut dan terapkan pada setiap interaksi kita dengan orang lain, maka anda akan memiliki sesuatu yang secara kualitas lebih baik daripada sistem yang ada saat ini: sebuah harmoni dalam hubungan dan kehidupan manusia, sebuah demokrasi yang sesungguhnya. Untuk mencapai titik tersebut, kita harus mulai menganggap Pemilu sebagai sebuah ekspresi kebebasan dan partisipasi yang telah ketinggalan jaman.

Demokrasi representatif memiliki kontradiksi dalam istilahnya sendiri.

Tak ada seorangpun yang dapat merepersentasikan kekuatan dan ketertarikan yang anda miliki—anda hanya akan mendapat kekuatan dengan melakukan sesuatu, dan anda hanya akan dapat tahu apa ketertarikan anda dengan cara melibatkan diri secara langsung. Para politisi telah mengembangkan karirnya dengan mengklaim bahwa mereka merepresentasikan orang lainnya seakan bahwa kebebasan dan kekuatan politis dapat diselenggarakan oleh seorang wakil. Sejujurnya, saat ini, para wakil tersebut telah menjadi seorang yang mewakili dirinya sendiri juga—kelas politisi itu sendiri, selalu.

Pemilu adalah ekspresi dari ketidakberdayaan kita: sebuah ijin yang kita berikan yang menyatakan bahwa kita hanya dapat mengerti kemampuan masyarakat kita melalui orang lain yang nantinya akan mewakili kita. Saat kita membiarkan para politis tersebut menyediakan alternatif bagi kita, maka hal tersebut tak ada bedanya dengan saat kita menyerahkan urusan teknologi pada para teknokrat, urusan kesehatan pada dokter, tata kota yang kita tinggali pada ahli planologi; kita akan berakhir dengan terus hidup di sebuah dunia yang asing bagi diri kita sendiri, yang walaupun tenaga kita yang menciptakannya, kita tetap tidak mengerti apa yang sedang kita lakukan selain hanya menunggu diberitahu oleh para pemimpin dan para spesialis tentang apa saja kemungkinan yang kita miliki.

Faktanya adalah bahwa kita tak perlu memilih di antara beberapa kandidat Presiden, merk soft-drink, channel televisi, koran, ataupun ideologi politik. Kita dapat membuat keputusan kita sendiri sebagai individu dan komunitas, kita dapat membuat makanan enak kita sendiri, membuat koalisi sendiri, media sendiri, hiburan sendiri, kita dapat menciptakan pendekatan individual kita sendiri pada hidup yang memberi kita semua keunikan masing-masing. Berikut ini adalah tentang bagaimana cara untuk mulai melakukannya...

Konsensus

Secara radikal, demokrasi partisipatoris juga dikenal sebagai demokrasi konsensus, sesuatu yang di belahan dunia lain telah dikenal cukup akrab dan bahkan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dari komunitas adat di Amerika Latin hingga sel-sel aksi politis postmodern (“grup afiniti”) di berbagai negara Dunia Pertama ataupun pertanian organik yang dioperasikan secara kooperatif di Australia. Demokrasi konsensus adalah sebuah bentuk demokrasi langsung, yang sangat kontras berbeda dengan demokrasi representatif: para partisipan selalu terlibat dalam pengambilan keputusan harian, melalui desentralisasi ilmu pengetahuan dan kekuasaan, menjadi mungkin bagi mereka untuk mengambil kontrol atas hidup mereka sehari-hari. Tidak seperti demokrasi yang mengandalkan aturan mayoritas, nilai-nilai yang dianut demokrasi konsensus membutuhkan keterlibatan setiap individu secara setara; apabila ada satu saja orang yang tidak setuju dengan sebuah keputusan yang diambil, maka adalah tugas semuanya untuk menemukan solusi baru yang dapat diterima oleh semua. Demokrasi konsensus tidak menuntut agar seseorang menerima kekuatan orang lain atas hidupnya, walaupun hal ini juga bukan berarti bahwa tiap orang tidak membutuhkan orang lain; walaupun dalam soalan efisiensi, hal seperti ini amatlah lamban, tetapi dalam segi kebebasan dan itikad baik, hal tersebut akan mendapat point sangat tinggi. Demokrasi konsensus tidak memaksa orang untuk mengikuti pemimpin ataupun standarisasi nilai, melainkan membiarkan orang lain untuk memiliki tujuannya dan cara pencapaiannya sendiri.

Otonomi

Agar demokrasi langsung dapat menjadi berarti, orang-orang harus memiliki kontrol atas hidup yang berkaitan dengan dirinya maupun sekelilingnya. Otonomi adalah sekedar ide dimana tak ada seorangpun yang lebih mampu menentukan bagaimana dirimu harus hidup selain dirimu sendiri, bahwa tak seorangpun dapat menentukan pilihan tentang apa yang harus engkau lakukan untuk mengisi waktumu dan potensi yang kau miliki—ataupun menentukan bagaimana lingkungan sekitarmu harus dibentuk. Jangan kacaukan hal tersebut dengan “kemerdekaan”—dalam kenyataannya tak ada seorangpun yang benar-benar merdeka dan mandiri sejak kehidupan kita segala sesuatunya saling tergantung dengan sesama kita (Kita terbiasa bekerja dan menyebut diri kita mandiri, padahal kita tetap membutuhkan peran orang lain untuk membuat kita dapat hidup mandiri)—kedua hal tersebut hanyalah sebuah mitos individualis yang membuat kita menolak mengakui perlunya keberadaan komunitas. Glamorisasi istilah “mandiri” dalam masyarakat kompetitif menegaskan sebuah penyerangan terhadap siapapun yang tak mau melakukan pengeksploitasian atas orang lain demi kepentingannya sendiri. Sebagai jelasnya pada istilah otonomi dan mandiri seperti yang sering disebut-sebut oleh media massa dan pemerintah (seperti dalam kata “Otonomi Daerah”), otonomi yang dimaksud adalah sebuah hubungan saling ketergantungan yang bebas diantara sesama kita yang berbagi konsensus, dengan siapa kita bertindak secara bebas demi pembangunan self-manajemen atas seluruh aspek kehidupan.

Otonomi adalah sebuah anti-tesis dari birokrasi (sebuah hal yang jelas membuat kata “Otonomi Daerah” tampak sebagai sebuah lelucon). Agar otonomi dapat terwujud, segala aspek komunitas, dari teknologi hingga sejarah harus diorganisir ulang agar dapat diakses oleh siapapun juga; dan juga agar berhasil, semua orang harus menggunakan kesempatan akses tersebut.

Grup-grup otonomus dapat dibentuk tanpa perlu sebuah agenda yang jelas, selama sesama anggotanya mendapat keuntungan dari partisipasi anggota lainnya. Beberapa grup dapat mengandung kontradiksinya sendiri, sebagaimana secara individu kita semua juga seperti itu, tetapi masih dapat bekerja bersama-sama. Momen-momen dimana kita semua harus diseragamkan di bawah satu bendera, satu model dan satu pola sudah berlalu. Kita harus mencoba memasuki dunia baru.

Grup-grup otonomus harus mengambil sikap yang jelas melawan tekanan dari luar (maupun dari dalam) yang menyatakan bahwa tak ada hak bagi individu untuk menentukan hidupnya sendiri, atau mereka yang berusaha mengilfiltrasi otonomi dan konsensus dengan melakukan penghancuran struktur. Kekuasaan atas otonomi harus dilakukan dengan cara apapun, termasuk penghancuran struktur status quo dan menggantikannya dengan struktur yang lebih demokratis secara radikal. Sebagai contohnya: sangat tidak cukup saat kita menghancurkan jalanan karena menganggap pembangunan jalan hanya menimbulkan lebih banyak lagi polusi, tetapi tidak menyediakan alternatif seperti menyediakan transportasi gratis misalnya. Atau contoh lainnya, kita tak cukup sekedar mengkritik pola pendidikan di Indonesia tanpa mencoba membentuk sebuah sekolah dengan pola pendidikan yang kita inginkan, tak perlu sekolah besar, cukup sebuah sekolah kecil non-formal yang menggunakan pola pengajaran yang progresif.

Aksi langsung

Otonomi juga berarti aksi langsung, tidak menunggu proposal untuk disetujui oleh “jalur legal” yang selalu berarti memakan waktu yang berkepanjangan dan dana yang mengalir terus menerus tanpa jelas kemana akhirnya. Bangun jalur kita sendiri. Kalau kita ingin agar orang-orang yang kelaparan mendapatkan makanan, jangan berikan uangmu pada institusi legal yang biasanya membutuhkan biaya-biaya administrasi yang akhirnya uangmu akan habis untuk keperluan birokratis mereka, cari dimana sumber makanan murah dan cukup bergizi, kumpulkan dan bagikan langsung pada mereka yang mengalami kelaparan. Kalau kamu membutuhkan makanan murah, jangan tunggu sampai ada orang kaya memberimu makanan ataupun mencari tanah kosong dan meminta ijin pada insitusi legal untuk ijin penggunaan lahan—hal itu hanya akan memakan waktu bertahun-tahun dan jalur berbelit-belit dan malahan akan menghabiskan dana terbatas yang kamu miliki. Cari lahan-lahan kosong, tanami dengan tanaman pangan yang mampu tumbuh di tempat tersebut, pelihara dan jaga. Lebih baik lagi, temukan beberapa orang untuk bekerja sama memeliharanya dan nikmati hasilnya bersama-sama. Apabila ada tuan tanah berusaha meratakan lahan panganmu hanya karena kamu dianggap mempergunakan lahan kosong, pertahankanlah bersama-sama. Para tuan tanah tersebut terlihat benar hanya karena mereka memiliki uang yang jauh lebih banyak daripadamu dan hukum memang melindungi mereka, bukan kalian.

Jangan tunggu sebuah ijin legal disahkan untukmu, jangan tunggu mereka yang memegang kekuasaan memberitahu padamu apa yang harus dilakukan dengan hidupmu. Lakukan sesuatu. Saat ini juga.

Federasi tanpa pimpinan

Grup-grup otonomus independen dapat bekerja sama dalam sebuah federasi tanpa satu kelompokpun memiliki hak lebih untuk memutuskan sesuatu yang merupakan kepentingan semua kelompok. Beberapa struktur sosial seperti demikian tampak merupakan sebuah utopia, tetapi sebenarnya hal-hal seperti itu mampu direalisasikan, tak perlu mengharapkan akan terjadi dalam skala besar, cukup kita lakukan dalam skala kecil terlebih dahulu. Individu-individu yang merasa setuju sepenuhnya dengan keputusan sebuah grup tidak boleh menutup dirinya untuk bergabung juga dengan grup lainnya untuk mengembangkan keinginannya. Agar hal-hal seperti itu dapat berjalan dalam jangka panjang, kita semua perlu untuk tetap mengembangkan sikap kooperatif, saling membutuhkan dan toleransi terhadap generasi yang muncul berikutnya—hal-hal seperti itulah yang kami usulkan saat ini.

Bagaimana menyelesaikan perbedaan masalah tanpa perlu ada keberadaan pemerintah atau pimpinan?

Dalam struktur sosial dimana partisipasi tiap individu diutamakan, maka harus ada sebuah tekanan untuk mendorong pereduksian kebiasaan-kebiasaan yang merusak dan penh kekerasan. Dibutuhkan sebuah pendekatan yang humanis, bukan yang penuh paksaan dan tekanan seperti yang selama ini pemerintah lakukan dengan ancaman penjara dan aparat keamanannya yang terkenal penuh kekerasan—yang hanya memupuk korupsi di antara para petugas hukum dan membenarkan tindakan kriminal yang ada. Mereka yang menolak untuk berintegrasi dengan komunitas manapun, serta menolak bantuan atau arahan dari yang lain jelas akan menemukan sendiri bahwa diri mereka akan tersisihkan dari interaksi manusia; tetapi hal tersebut lebih baik daripada pengasingan di penjara, seperti yang selama ini selalu berlaku dalam sistem sosial kita. Kekerasan seharusnya hanya dijadikan sebuah alat untuk mempertahankan diri bagi sebuah komunitas, bukannya sebuah alasan untuk menghancurkan komunitas lainnya atas pembenaran atas superioritas diri seperti yang selama ini juga selalu terjadi dalam sistem sosial kita. Hal ini juga diaplikasikan bagi kelompok masyarakat ataupun grup otonomus yang belum menjalin hubungan baik dengan komunitas kita.

Ketidaksetujuan yang memasuki tahapan sangat serius dapat diselesaikan dengan berbagai cara seperti reorganisasi grup ataupun pembubaran. Seringkali individu-individu yang tidak dapat lagi mendapatkan kata setuju dalam sebuah grup ataupun komunitas, justru dapat lebih banyak meraih sukses dalam melakukan pola kooperatif yang dilakukan bersama individu lain di luar komunitasnya yang pertama. Apabila konsensus tak dapat ditemukan kata setuju dalam sebuah komunitas, maka grup tersebut perlu untuk dipecah menjadi bagian yang lebih kecil dan saling setuju dalam beberapa aktifitasnya—hal tersebut kadang memang membuat frustrasi, tetapi hal itu tetap lebih baik daripada akhirnya keputusan dipaksakan oleh sebagian individu yang merasa memiliki kekuatan lebih dari yang lainnya. Semua komunitas independen harus selalu berurusan dengan hal tersebut suka atau tidak suka apabila tetap ingin membangun sebuah komunitas yang sehat dan terbuka.

Hidup tanpa memerlukan ijin.

Ini adalah bagian tersulit, tentu saja. Tetapi bukankah kita tidak sedang membicarakan sebuah aturan sosial yang adil? Kita sedang mendiskusikan mengenai sebuah revolusi total atas hubungan manusia sehari-hari—sebuah solusi yang perlu dilakukan untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh spesies kita dewasa ini. Mari hadapi kenyataan—bahwa sebelum kita semua mampu menerapkan hal tersebut, maka tak perlu heran saat kekerasan yang terjadi dalam interaksi kita sehari-hari akan terus berlanjut, dan tak ada sistem ataupun hukum yang dapat menghentikannya dan melindungi kita. Alasan terbaik untuk mentransformasikan demokrasi representatif adalah dengan cara membangun demokrasi konsensus dimana tak akan ada lagi solusi palsu, memang tak ada cara yang mudah untuk menekan angka konflik tanpa justru mencari akar konflik itu sendiri, dan dimana mereka semua yang terlibat harus mulai belajar untuk menjadi eksis tanpa harus merendahkan yang lain, serta mengeliminir kebiasaan-kebiasaan menyebalkan kita sendiri yang justru kita telah lelah hadapi di dunia ini.

Perkembangan pertama yang dapat diraih dalam dunia baru ini dapat ditemukan dalam hubungan pertemanan dan cinta kita, saat kita semua terbebaskan dari hubungan yang dipaksakan, hubungan akan menjadi lebih nyaman. Ambil contoh ini, dan terapkan dalam seluruh masyarakat—ini arti yang dimaksud dengan kalimat “melampaui demokrasi”.

Adalah sebuah prospek yang menantang untuk mencapai hal tersebut dari tempat kita berada saat ini… tetapi apa yang menjadi menarik dan indah dari konsensus dan otonomi adalah bahwa kita tidak perlu menunggu terpilihnya sebuah pemerintahan yang adil dan mengerti keinginan kita semua untuk mengaplikasikan konsep di atas—kita dapat mempraktekkannya saat ini juga, dengan orang-orang di sekitar kita dan secara langsung menerima keuntungan dari hal tersebut. Sekali saja hal tersebut dipraktekkan, maka akan terbuka jelas pola hidup tersebut bagi orang lainnya; tak perlu ada khotbah mengenai hal tersebut saat kita mengalami hal tersebut secara langsung. Bentuk grup otonomusmu sendiri, untuk menjawab bahwa tak diperlukan penguasa untuk menentukan jalan hidupmu, dan untuk membentuk lingkungan di sekitarmu yang berarti juga hidupmu sendiri. Tak ada seorang representatifpun yang dapat melakukannya untukmu, seperti juga bahwa sejak dulu tak pernah ada seorang representatifpun yang mampu melakukan sesuatu untuk hidup kita. Dari hal-hal kecil seperti yang kita lakukanlah maka demokrasi yang sesungguhnya akan terbentuk.

Maka, lain waktu seseorang berkata kepada kami: “Berterima kasihlah bahwa kamu telah hidup dalam alam yang lebih demokratis dibanding masa lalu.” Kita akan siap menjawabnya: “Tidak cukup sampai disitu.” …serta mengetahui dengan jelas apa yang kita inginkan dan kita harus lakukan, dari pengalaman kita sendiri.

MASIH INGIN MEMILIH? BUKAN URUSAN KAMI MAJIKAN YANG MANA YANG AKAN MEMERINTAH !!!

2008-11-05T07:17:00.000-08:00

Hak-hak politik tidak bermula dari dalam parlemen, melainkan harus dipaksakan dari luar. Penetapan hak-hak tersebut dalam undang-undang bukanlah jaminan bahwa hak-hak tersebut akan terlindungi. Hak-hak tersebut ada bukan karena pembenaran di atas kertas atau celoteh dari mulut besar para politisi, tapi hak-hak tersebut berlaku hanya ketika masyarakat sudah terbiasa untuk melawan setiap percobaan untuk memungkiri hak-hak tersebut. (Rudolph Rocker)

Hingar-bingar kampanye berbagai partai yang (kelihatannya) berbeda…menawarkan pilihan… Kalau memang kita harus puas dengan pilihan estetika tontonan seremonial bla bla bla beragam partai politik, mungkin gak ada sesuatu apapun yang salah dengan pemilu!

Lima tahun pemilih terwakilkan… suaranya. Banyak keterlanjuran yang terjadi terhadap keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh politisi (“mereka yang terpilih”) dan pemilih terlanjur memilih. Setelah beberapa menit ritual pencoblosan, seorang pemilih, dia membiarakan para politisi mengambil alih hidupnya. Selanjutnya dia hanya bisa pasrah ketika keputusan-keputusan yang merugikan hidupnya dibuat oleh para politisi… dan mungkin berkisah tentang bagaimana dia telah salah mencoblos partai….sementara tetangganya yang memilih partai lain punya cerita…yang…ooo… sama saja… dan berkisah seharusnya dia memilih partai ini atau itu dan bukan partai yang dipilihnya dulu sewaktu PEMILU. Cerita masih berputar di situ-situ aja., sementara itu…Coblos sana coblos sini…ehm… majikan pun terpilih. Alternatifnya? Pernah kepikiran bahwa hidup ini mungkin berjalan tanpa majikan?

Pilihlah kandidatmu, pilihlah ikonmu, tapi jangan pernah berharap bahwa kau telah membuat pilihan-pilihan terhadap hal-hal yang penting dalam hidupmu. Kemudian mungkin pemilih harus berpikir…kapan terakhir kali dia membuat pilihan konkret, jujur dan sukarela dalam menjalani hidupnya. Apakah pemilih secara sukarela bekerja pada majikannya yang sok tau, cerewet, pelit; apakah pemilih secara sukarela ingin masuk dalam institusi-institusi pendidikan yang minim fasilitas, yang membosankan bahkan dengan materi pelajaran yang penuh dengan prasangka, kepicikan, bias sosial, bias budaya, bias politik; apakah pemilih secara sukarela ingin berada pada bis-bis dan kereta-kereta ekonomi yang berdesak-desakan dan penuh bahaya; apakah pemilih secara sukarela ingin memakan makanan yang penuh dengan bahan-bahan kimia, yang penuh dengan residu pestisida? Ini adalah pilihan sehari-hari yang sebenarnya menyangkut hidup kita yang, tapi kita tidak pernah bebas memilihnya.

Parlementarisme, seperti kapitalisme mengusung sebuah mitos “kebebasan”. Dalam parlementarisme kebebasan diartikan kebebasan untuk memilih segelintir orang untuk memerintah di Parlemen. Dalam kapitalisme kebebasan diartikan kebebasan untuk mengkonsumsi berbagai komoditi yang dipasarkan.

Tentunya kita akan mencoba membahas kebebasan mengkonsumsi. Dalam hal ekonomi, yang terjadi sehari-hari adalah pembatasan pilihan secara sistematis- seseorang dapat memilih produk sesuai kebutuhannya … ha ha ha… sial memang sial… dia harus tahu diri, ternyata pilihannya dibatasi oleh kondisi ekonominya. Kebutuhannya adalah transportasi yang aman&wajar tapi gajinya hanya memungkinkan naik kelas ekonomi; kebutuhannya adalah penampilan wajar tapi dia dibatasi UMR yang mematoknya untuk bersandal kemana-mana, dsb…Anjrit!!!

Pernah kepikiran, dengan teknologi yang ada sekarang, dengan sumberdaya yang ada…edan anjing… gimana koq seolah-olah banyak yang miskin melarat? Pernah juga kepikiran gimana koq bisa terjadi peredaran barang-barang dan jasa yang berbahaya bagi kesehatan, yang merusak lingkungan dan yang dapat menimbulkan berbagai dampak buruk lainnya? Nah, disinilah kita bertemu dengan kekuasaan (negara/parlemen) sebagai faktor utama yang melangengkan sistem ekonomi seperti ini. Sebuah sistem ekonomi yang sebenarnya mampu untuk menciptakan keberlimpahan – tapi yang pada kenyataannya hanya memberikan porsi kecil hasilnya untuk mayoritas. Ini juga adalah sistem ekonomi yang membiarkan peredaran barang dan jasa yang menimbulkan berbagai dampak buruk kepada masyarakat luas dan alam.

SIAPAPUN YANG ANDA PILIH… DIA ADALAH MAJIKAN ANDA
Lima tahun sekali berpuluh bahkan seratusan juta orang menghibahkan suara mereka dan hidup mereka kepada segelintir orang..mereka yang di parlemen. Sistem parlemen yang dimulai dua ratusan tahun yang lalu dan yang sudah berkembang ke hampir seluruh penjuru dunia dari tempat lahirnya di Inggris Raya, tetap tidak bisa menjelaskan mengapa dengan “memberikan orang kebebasan memilih” ternyata orang tetap belum bisa membuat pilihan-pilihan untuk hal-hal yang paling penting dalam kehidupan mereka?

Parlemen (dan seluruh perangkat negara) adalah sebuah institusi yang melanggengkan keberadaan sistem kapitalisme – sistem ekonomi dimana penguasaan kekayaan berada pada segelintir orang. Di lain sisi, parlemen merupakan kekuasaan pengaturan publik oleh segelintir orang. Keduanya bersanding, kapitalisme dan parlemen dalam sebuah sistem dimana minoritas menguasai mayoritas – dua tipe satu spesis : MAJIKAN!

Kesepakatan tertulis ataupun gak tertulis dijalani oleh dua tipe majikan tersebut. Pada pokoknya negara menjaga bangunan dasar kapitalisme : hak milik properti (pabrik, bangunan dlsb). Parlemen dan kekuatan negara lainnya menjalankan fungsi pengaman operasi kapitalisme, dengan undang-undang perburuhan, undang-undang ekonomi sampai pada pengaturan informasi (untuk menjaga opini publik). Kadang terjadi pergesekan diantara dua tipe majikan tersebut – yang jika tidak dapat diselesaikan maka terjadilah pengalihan kekuasaan dari satu gerombolan elit ke gerombolan elit lainnya. Kedua tipe majikan ini mencoba untuk saling menjaga keseimbangan agar tidak saling merugikan dan ketika terjadi konflik kepentingan akan mencari keseimbangan-keseimbangan baru dan menghindari perubahan sistem secara drastis.

Parlementarian adalah sistem yang aman dan dirancang untuk melanggengkan dirinya sendiri dan seluruh kekuatan negara, dengan berbagai perangkatnya seperti hukum dan undang-undang, otoritas, previlase sosial (hak-hak istimewa) – perangkat-perangkat yang tentunya dirumuskan sendiri oleh kekuasaan elit dalam institusi tersebut. Yah, tentu saja perangkat lunak masih ditambah hardware lainnya seperti polisi, angkatan bersenjata. Yup! Gak ada juga dalih bahwa sistem parlementer telah meninggalkan kekerasan dan pemaksaaan fisik seperti yang diterapkan dalam zaman berkuasanya monarki-monarki absolut. Balatentara modern merupakan pemusnah sistematis dalam berbagai tingkatannya, mulai dari alat-alat ringan seperti gas air mata, bom air, pentungan sampai pada alat penyiksaan sampai pada senjata pembunuh massal.

Sejarah parlementarisme di wilayah yang terkenal paling ‘ooh begitu demokratis’… Amerika nih maksudnya, menyingkap fakta-fakta yang menggelisahkan. Bahwa parlemen pada awalnya merupakan tidak lebih dari kumpulan para tuan tanah (yang pada waktu itu masih lengkap dengan budaknya). Dan mereka berbicara bagaimana sistem parlementarian merupakan sebuah sistem yang akan menjamin kebebasan tiap-tiap orang dan pada saat bersamaan dapat melanggengkan previlase-previlase politik dan ekonomi mereka.

Elitisme sistem parlementarian ditunjukkan pada abad ke19 di Eropa. Di awal pembangunan sistem parlementarian, mayoritas anggota parlemen, adalah mereka yang ditunjuk oleh elit-elit yang berkuasa – anak-anak para tuan tanah, pengusaha, dan pengacara. Ini tentunya bukanlah demokrasi bagi ‘massa yang bodoh’.

Walter Lippmann seorang demokrat dari negeri so fucking democratic! Amerika, ternyata juga seorang perintis apa yang dinamakan konsep mengenai rekayasa opini publik yang dia namakan order demokratis baru, yaitu demokrasi parlementer. Pertama ada peran yang diusung oleh mereka dari ‘kelas khusus’ , ‘orang yang bertanggung jawab’, yang mempunyai akses terhadap informasi dan pemahaman – baginya orang-orang inilah yang ‘bertanggung jawab’ untuk membentuk ‘opini publik’ yang baik’… mereka (yang tergabung dalam kelas khusus) berinisiatif, mengadministrasi dan menyelesaikan’ dan harus dilindungi dari ‘orang luar yang tidak mempunyai kesadaran dan rusuh’. Bagi Lippmann, bukanlah pada tempatnya untuk publik memberikan penilaian, tapi cukup untuk sekedar memberikan ‘kekuatan’ pada ‘orang-orang yang bertanggung jawab’.

BUKAN URUSAN MAJIKAN UNTUK MEMBERI KITA KEBEBASAN MENENTUKAN NASIB KITA SENDIRI
Negara parlemen dan sistem kapitalismenya memang sejak awal dirancang untuk menutup kemungkinan masyarakat luas membuat keputusan-keputusan penting. Siapapun yang anda pilih, kebebasan mengkonsumsi anda tetap dibatasi oleh kondisi ekonomi anda. Siapapun yang terpilih, mayoritas tidak akan mempunyai akses terhadap kontrol ekonomi - terhadap sumberdaya-sumberdaya dan industri-industri strategis yang menyangkut hidup orang banyak. Siapapun yang anda pilih anda tidak bisa berbuat banyak terhadap keputusan-keputusan yang diambil elit politisi untuk, misalnya : meneruskan operasi pabrik yang merugikan banyak orang; melakukan perang; belanja senjata; keputusan negara menerapkan upah minimum, dlsb.

Ketika isu mengenai pembuatan keputusan-keputusan oleh anggota masyarakat menjadi bahasan pokok kami, tentunya, PEMILU menjadi isu yang tidak penting. Tentunya yang penting untuk dicermati adalah bahwa semua perubahan penting dan mendalam, semuanya bukanlah hasil dari ber-PEMILU-ria; semua perubahan itu didesakkan dari luar parlemen dengan perjuangan di luar parlemen :

“Hak-hak politik tidak bermula dari dalam parlemen, melainkan harus dipaksakan dari luar. Penetapan hak-hak tersebut dalam undang-undang bukanlah jaminan bahwa hak-hak tersebut akan terlindungi. Hak-hak tersebut ada bukan karena pembenaran di atas kertas atau celoteh dari mulut besar para politisi, tapi hak-hak tersebut berlaku hanya ketika masyarakat sudah terbiasa untuk melawan setiap percobaan untuk memungkiri hak-hak tersebut. (Rudolph Rocker)”

PEMILU : BUKAN URUSAN KAMI
PEMILU adalah : daftar panjang para majikan yang saling sengol-sengolan, konflik antar majikan, atau paling baik adalah persengkongkolan majikan untuk memperdaya massa – hal-hal yang merupakan urusan internal para majikan. Urusan bagaimana majikan berdandan, berkicau-ria, memoles bagian-bagian vital dan mengundang para jagoan…untuk menang.

Yang penting diketahui : Ini bukanlah seruan untuk mengGOLPUT, tapi posisi kami adalah sebuah keniscayaan bagi kami yang bukan majikan untuk tidak ambil pusing dengan urusan para majikan - majikan birokrat ataupun majikan ekonomi. Kami tidak peduli dengan PEMILU, dengan GOLPUT-GOLPUTAN – karena peduli dengan kedua isu tersebut adalah mempermasalahkan majikan X,Y atau Z yang memerintah; atau mempermasalahkan PEMILU jujur dan terbuka; atau mempermasalahkan diskualifikasi GOLKAR; atau mempermasalahkan partai yang ikut PEMILU tidak bermutu; dan… … bertumpuk-tumpuk ‘remeh-temeh’ yang menjadi kecerewetan parlemen borjuis. Hal-hal tersebut - yang menyangkut PEMILU dan GOLPUT - menjadi NON-ISU bagi kami! SATU-SATUNYA YANG KAMI PERMASAHKAN ADALAH UANG PUBLIK YANG DIHAMBUR-HAMBURKAN UNTUK MELEGITIMASI KEKUASAAN ELIT!

Penolakan kami total terhadap apapun yang melanggengkan mitos mengenai massa yang dipimpin, pemimpin yang akan dapat menyelesaikan masalah semua orang; sistem yang melanggengkan elitisme; ilusi bahwa masyarakat tidak bisa secara partisipatif mengelola diri sendiri - singkatnya penolakan terhadap sistem dimana segelintir orang mendominasi mayoritas.

Sebaliknya, kami sudah menyaksikan swa-kelola dijalankan oleh masyarakat di Spanyol, Prancis, Rusia, Hongaria, Italia, Argentina, Meksiko…dan di berbagai penjuru dunia dalam berbagai skala mulai dari kolektif kecil, jaringan kerja sampai pada federasi nasional.

ABSURDITAS DEMOKRASI REPRESENTATIF

2008-11-05T06:58:00.000-08:00

Sebuah Rekonstruksi Fakta

Al-kisah, terdapatlah seorang Bapak Abdul yang jujur dan dihormati dari sebuah Kabupaten di Sulawesi Selatan. Ia diminta oleh sebagian masyarakatnya untuk menjadi wakil mereka di Kabupaten tersebut. Namun karena ia disyaratkan harus masuk partai, maka berusahalah dia untuk mencari-cari partai. Karena partai yang ada selama ini dianggapnya kotor maka ia masuk ke sebuah partai kecil yang memang diusahakan muncul dari daerah tersebut. Katakanlah itu sebagai partai X. Kebetulan karena dana terbatas, partainya diperkirakan tidak mungkin lolos dalam saringan sehingga akhirnya partai X-nya tidak boleh ikut pemilu. Kemudian ia berpikir ulang, dan disadarinya bahwa ia tidak mungkin bisa dicalonkan menjadi wakil rakyat di sana, dan tentunya ia juga tidak pernah mungkin menjadi wakil rakyat jika masuk dari partai X tersebut.

Lalu si Bapak Abdul ini merubah strategi, dengan tetap berniat untuk memperjuangkan rakyat sekitarnya, maka dia memutuskan untuk masuk ke sebuah partai lama yang memang sudah dikenal selama ini. Katakanlah sebagai partai Y. Meski dia mengetahui bahwa di dalam partai itu sering bermain uang, dengan niat tulusnya dia memproklamirkan diri untuk terus berjuang. "Sekalian nambah amal, mungkin saja dengan masuknya saya malah akan sedikit memperbaiki moral orang-orang di partai tersebut," pikir si Bapak Abdul. Maka, masuklah dia ke partai Y tersebut.

Setelah dia masuk ke dalam partai tersebut maka dia harus berjuang agar namanya dapat diposisikan pada "nomor jadi" di wilayah tersebut. Jika ingin masuk "nomor jadi" di wilayah pencalonan Kabupaten-nya, dia harus mendapat restu dari Ketua Umum partai yang tinggal di Jakarta. Sang Ketua Umum yang telah banyak menghabiskan uang untuk sosialisasi sana-sini selama ini tentunya tidak bisa begitu saja menerima hal itu jika tidak mendapatkan kompensasi kembali, atau dengan kata lain, break even point alias balik modal. Maka syarat "sekian rupiah"-nya pun diutarakan. Si Bapak Abdul tadi bingung. Untuk menjadi wakil di wilayah Kabupatennya di Sulawesi Selatan dia mesti jauh-jauh minta restu ke Jakarta.

"Padahal yang butuh saya adalah masyarakat saya dan daerah Kabupaten saya. Apa orang di Jakarta sana ketahui tentang saya dan daerah saya ini, sehingga mereka lebih berhak atas saya daripada masyarakat saya sendiri? Bukannya harusnya masyarakat saya lebih berhak menentukan daripada si Ketua Umum itu yang mungkin hanya 2 kali seumur hidupnya mampir di Kabupaten ini. Itupun paling tidak lebih dari 2 hari? Sistem apaan ini?" pikir si Bapak Abdul gusar.

Ia semakin kesal lagi karena ia harus membayar "sekian rupiah" tersebut. Lalu negosiasi dilakukan, dan karena si Bapak dikenal sebagai orang jujur, maka harga pun akhirnya dikurangi. Dengan bantuan beberapa orang teman dikumpulkanlah uang sejumlah yang dinegosiasikan tadi. Dalam hati si Bapak Abdul berkata, ?Uang ini kuberikan agar saya bisa benar-benar memperjuangkan nasib rakyat di Kabupaten saya. "Yang penting adalah masyarakat saya harus diperjuangkan," batinnya berbisik. Maka diberikanlah uang tersebut dan resmilah dia menjadi wakil di "nomor jadi".

Dan perhelatan Pemilu ?Pesta Demokrasi? pun diadakan. Kemudian ia pun terpilih menjadi wakil rakyat di kabupaten tersebut melalui Partai Y. Ada 20 orang yang terpilih menjadi wakil rakyat di Kabupaten itu. Mereka ini mewakili sekitar 250.000 penduduk di wilayah kabupaten tersebut. Ketika pelantikan menjadi wakil rakyat dia pun bersumpah di dalam batinnya untuk menjadi wakil rakyat yang baik yang konsisten untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat di sana.

Waktu pun berjalan dan dimulailah sidang-sidang awal untuk mempelajari peraturan-peraturan serta tata tertib DPRD II. Pekerjaan pertama mereka adalah memilih Ketua DPRD di Kabupaten tersebut. Karena Bapak Abdul bukan dari partai mayoritas, maka dia tidak mungkin mencalonkan diri sebab calon yang lain sudah lebih banyak didukung karena bisa bayar uang lebih banyak. Tidak lama setelah terpilih menjadi Ketua DPRD, ternyata sang Bupati meninggal dunia dan DPRD mesti mencari penggantinya. Ketua DPRD yang baru terpilih ternyata berminat juga untuk menjadi Bupati. Lalu diaturlah mekanisme hingga memakai hearing dan debat publik segala. Hasilnya terpilih jugalah bekas Ketua DPRD ini menjadi Bupati. Ketua DPRD yang menggantikannya adalah teman satu partai dari Bupati yang baru.
Karena pemerintah pusat kurang cocok dengan Bupati yang baru ini, maka pemerintah pusat melalui Mendagri (yang dari dulu selalu dari kalangan militer) melakukan intervensi. Dengan berbagai alasan maka berusaha dijatuhkanlah Bupati yang baru ini terpilih ini. Namun kali ini pihak pusat tidak bisa dengan gampang melakukan itu, karena Bupati yang baru ini juga didukung beberapa kalangan preman, maka dikerahkanlah para preman ini untuk melawan.

Begitulah terus konflik di dalam DPRD tersebut hingga memakan waktu 6 bulan dengan kemenangan ditangan pemerintah Pusat. Maka Bupati yang baru dilantik itu dimasukkan ke tahanan dengan alasan suap, dan dipilih kembalilah Bupati yang baru. Kebetulan yang menang adalah temannya Bupati yang baru dimasukkan ke tahanan tadi karena memang ia lebih cocok untuk bekerjasma dengan pemerintah pusat. Ketua DPRD yang menggantikan adalah tetap orang dari partai bekas Bupati yang masuk tahanan dan juga teman satu partainya Ketua DPRD yang baru. Semua proses pergantian dan pemilihan pejabat daerah yang yang akan memimpin rakyat ini tidak melibatkan sama sekali rakyat yang akan diaturnya. Kalaupun misalnya pake hearing tetap tidak akan membuat rakyat kenal mereka. Polesan media massa sangat rentan dalam menipu rakyat.

Bapak Abdul yang terlibat di dalam situ tidak bisa berbuat banyak karena selama ini ia kurang dekat dengan permainan-permainan elit. Ia lebih dekat dengan masyarakat sekitarnya saja. Ia menjadi orang lugu di dalam keliaran serigala-serigala lapar. Walau begitu, yang ada di benak Bapak Abdul adalah masyarakatnya harus diperjuangkan.

Setelah konflik mereda, mulailah DPRD menjalankan aktivitas normalnya. Mereka mulai bisa menampung berbagai macam keluhan dan aspirasi dari warganya. Inilah yang ditunggu oleh Bapak Abdul. Satu-persatu kelompok masyarakat di sana menyampaikan aspirasi mereka untuk memperjuangkan kepentingannya. Ada kelompok tukang becak yang digusur ke pinggiran kota; ada sekelompok warga yang meminta agar pemerintah mendidik warganya supaya tertib berlalu lintas; ada kelompok buruh yang tidak dibayar pesangonnya oleh pengusaha; ada kelompok petani yang kesulitan memasarkan barang produksinya seharga yang layak karena harga jual serta jaringan pasar ditentukan bandar besar; ada kelompok nelayan yang merugi melaut karena harus bersaing dengan Pukat Harimau; ada kelompok guru yang minta kenaikan gaji; ada kelompok mahasiswa yang menginginkan tarif BBM diturunkan; ada kelompok konsumen yang protes terhadap suatu produk makanan tanpa sertifikat halal; ada kelompok santri yang meminta tempat hiburan malam ditutup; ada kelompok pedagang pasar tradisional yang akan digusur pemerintah daerah karena akan dibangun pasar swalayan dan supermarket; ada sekelompok warga yang tinggal agak di pedalaman yang meminta disediakan fasilitas transportasi; ada kelompok supir angkutan umum yang dipindahkan jalurnya ke jalur yang tidak basah; ada kelompok masyarakat yang menuntut diberantas premanisme; ada sekelompok masyarakat transportasi (perkereta-apian dan kapal laut) yang meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan keselamatan penumpang dan meminta perbaikan pelayanan dengan menambah armada karena penumpang yang selalu membludak; ada sekelompok masyarakat yang meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan fasilitas pelayanan publik yang sudah mulai rusak; ada warga yang meminta pemerintah bertindak tegas kepada pihak perusahaan di wilayah tersebut karena pencemaran lingkungan yang diakibatkannya; ada kelompok masyarakat yang ingin memperjuangkan syaria't Islam; ada sekelompok warga yang meminta pemerintah mencegah urbanisasi karena telah semakin banyak bertumpuk manusia di ibukota kabupaten tersebut dan dikhawatirkan kriminalitas akan semakin tinggi; ada kelompok pengangguran yang menuntut penyediaan lapangan kerja; ada kelompok masyarakat yang menuntut perbaikan jalan di wilayahnya yang selama ini terlantar untuk diselesaikan; ada kelompok masyarakat yang minta supaya daerahnya di pinggiran sungai diperhatikan dalam hal pembangunan, dan masih banyak lagi.

Selain itu, dari tiap-tiap jenis kelompok masyarakat di atas ternyata memiliki tuntutan yang bermacam-macam lagi. Kelompok petani di wilayah 1 berbeda tuntutannya dengan kelompok petani di wilayahnya lain sementara petani di sana sangat banyak. Jika dibuat pengelompokan tuntutan sesuai kebutuhan masing-masing maka untuk kelompok petani saja akan menjadi sekitar 5-10 jenis tuntutan yang sama sekali berbeda satu sama lainnya, dan semuanya mendesak. Demikian juga halnya dengan jenis pengelompokan lainnya. Kelompok guru di sekolah 1 berbeda masalahnya dengan kelompok guru di sekolah lainnya. Nelayan di kecamatan yang satu berbeda permasalahannya dengan nelayan di kecamatan lainnya. Akhirnya ketika dicoba diakumulasi maka dalam 1,5 tahun sudah ada 300 aspirasi masyarakat dalam berbagai bentuk pengajuan yang mempengaruhi hidup sekitar 25.000 warga. Dia tidak menyangka bebannya akan seberat itu. Namun karena sudah komitmen, maka sekali layar terkembang pantang mundur ke belakang.

Maka mulailah Bapak Abdul mencoba mempelajari semua tuntutan tersebut. Ketika dia mulai kesulitan, dia pun mengajak temannya sesama DPRD untuk membantunya. Setelah dia lelah mengajak, dari 20 orang anggota DPRD, hanya 5 orang yang bersedia membantu. Anggota DPRD lainnya tetap bergaya seperti pejabat umumnya yang lebih memikirkan nasib sendiri maupun kelompoknya dengan korupsi dan kongkalikong dengan pengusaha. Lalu kelima orang "baik" ini meminta kepada pimpinan DPRD untuk diadakan sidang dewan guna membentuk semacam Pansus penyelesaian 300 masalah tadi. Meski awalnya keberatan, namun akhirnya Ketua DPRD menyetujui sidang dewan diadakan.

Dalam sidang dewan, mereka berlima malah menjadi bahan tertawaan anggota dewan yang lainnya karena terkesan hendak menjadi malaikat suci yang menolong orang banyak. Seseorang malah menyelutuk, "Hitung kekuatan dong Pak, kalian cuma 5 orang mau menyelesaikan masalah 300 kasus yang menyangkut hidup sekitar 25.000 warga. Emang kalian mampu gitu? Berapa lama waktu kalian butuh untuk investigasi lapangan? Berapa orang yang kalian butuhkan untuk membantu kalian mengumpulkan data? Berapa uang kalian butuh untuk membayar semua orang yang membantu kalian untuk mengumpulkan data tersebut? Mana lokasinya terpisah dan jauh pula? Realistis dong, Pak!"

Namun karena sudah kuat niatnya, ia bersikeras untuk tetap meminta Pansus itu dibentuk, meski sebenarnya ia juga membenarkan pernyataan temannya yang meledek itu. Tidak realistis memang. "Saya sudah commit dengan janji saya kepada warga yang memilih saya," katanya menimpali. Akhirnya disetujuilah permintaan si Bapak Abdul bersama 4 orang anggota DPRD lainnya tersebut.

Mereka membagi tugas, 300 kasus dibagi 5 orang sehingga tiap orang menangani 60 kasus. Setiap kasus melibatkan 10-15 orang sehingga setiap 1 anggota DPRD harus mengontrol kerja 600 sampai 900 orang aparat pemerintah. Aparat pemerintah ini terdiri dari dinas-dinas terkait, kepolisian serta kejaksaaan. Kerjaan berat. Mereka membuat tim dan meminta anggaran. Setelah semua dirasa cukup, mereka mulailah turun ke lapangan.

Ketika di lapangan, mereka menghadapi kenyataan bahwa di dalam masyarakat yang menuntut haknya-pun ternyata masih banyak perbedaan-perbedaan. Butuh waktu lama untuk memahami kejamakan kebutuhan dari satu kelompok masyarakat yang menuntut aspirasi tersebut. Belum lagi mereka harus menghadapi godaan dari pihak yang akan dirugikan jika tuntutan mayarakat ini dikabulkan. Mereka harus menghadapi sogokan uang, tawaran kendaraan, tawaran perempuan, hingga kepada ancaman para preman dari kelompok yang dirugikan. Hampir di setiap kasus mereka mengalami demikian. Hanya sebagian dari mereka yang mampu melewati tantangan tersebut. Dari 900 orang anggota tim, 300 diantaranya tergoda oleh uang, 250 diantaranya tergoda oleh kendaraan, 100 diantaranya (termasuk 1 anggota DPRD) tergoda oleh perempuan, sedangkan yang lainnya masih dapat bertahan.

Selama mereka di lapangan, ternyata masih saja ada tuntutan-tuntutan masyarakat lainnya dengan kasus yang berbeda yang datang ke gedung DPRD. Lalu mereka berlima memutuskan untuk membagi waktunya untuk sekali-sekali di lapangan untuk mengontrol kerja tim, sesekali di Gedung DPRD. Setelah 18 bulan penelitian lapangan (1 bulan tiap anggota DPRD menyelesaikan sekitar 3 atau 4 kasus dengan sangat terburu-buru), akhirnya mereka merasa harus selesai mengumpulkan data, karena kasus yang masuk ke DPRD semakin banyak. Maka meski data dianggap kurang, kasus harus dianggap selesai dan akan ditentukan nasibnya.

Mulailah mereka presentasi di depan teman-temannya sesama anggota DPRD tentang pengalaman dan temuan mereka di lapangan. Sekitar 2 bulan habis waktu untuk mendengarkan presentasi dan pembahasan dari 5 orang anggota DPRD yang menyangkut 300 kasus dimana 25.000 nasib warga bergantung padanya. Selama rentang dua bulan, ke-5 orang ini selain sibuk mempersiapkan argumentasi untuk memenangkan warga yang dirugikan kepada teman-teman sesama DPRD, mereka juga harus mempersiapkan pembentukan tim baru untuk menangani kasus yang masuk sebanyak 250 buah selama mereka mengadakan penelitian lapangan 1,5 tahun sebelumnya.

Akhirnya perhatian terpecah. Presentasi berantakan. Apalagi ternyata selama mereka berada di lapangan, pihak pemilik modal yang akan dirugikan jika warga dimenangkan telah mendatangi teman-teman mereka sesama DPRD yang 15 orang lainnya. Para kapitalis ini telah membayar sogokan terlebih dahulu dalam berbagai bentuk dan jumlah yang cukup besar. Sekuat apapun argumentasi mereka, tetap saja akan dimentahkan teman-teman mereka yang sudah terlanjur menerima suap tadi. Jika perdebatan memanas dan terjadi deadlock dalam forum, maka diselesaikan dengan voting. Jelas 5 akan kalah dibanding 15. Sekali lagi, kekuatan mayoritas dan kenyataan menjadi tirani.

Dari 300 kasus yang diperjuangkan, hanya 50 kasus yang berhasil diperjuangkan, sedangkan sisanya sebanyak 250 kasus tidak. Tidak berhasilnya 250 kasus ini disebabkan selain oleh suap, sogok maupun perempuan, juga diakibatkan oleh aturan sistem penganggaran APBD yang dilakukan 1 tahun sekali. Sistem anggaran 1 tahun sekali dibuat untuk penguasa yang menjabat 5 tahun sekali.

Dari 50 kasus berhasil ini, 15 kasus sudah selesai dan dimenangkan pihak warga, 3000-an warga merasa senang. 35 kasus lainnya disetujui sampai kepada tahap dimana harus dikomunikasikan lagi kepada pemerintah pusat karena akan berbenturan dengan peraturan maupun perjanjian dengan pemerintah di pusat. Untuk 35 kasus tersebut, di pusat sudah terlanjur memberikan persetujuan terhadap perusahaan yang di demo rakyat sekitarnya, namun DPRD tidak punya wewenang untuk melangkahi pusat. Meski sudah di dalam Otonomi Daerah, namun untuk beberapa hal masih pusat yang lebih menentukan.

Maka dibawalah kasus tersebut ke tingkat Pusat. Proses memakan waktu lama karena di Pusat ternyata kasus yang ditangani dan terlantar lebih banyak lagi. Dari 35 kasus tersebut hanya 5 kasus yang berhasil diperjuangkan total, dan hal ini hanya menyelesaikan masalah 2000-an warga.

Kesimpulannya dari semua usaha yang melelahkan ini, 300 kasus yang masuk ke meja DPRD, 25.000 warga yang dipertaruhkan hidupnya, 600-900 anggota tim penyelidikan dibentuk, hanya menghasilkan 15 kasus dan 5 kasus yang dimenangkan warga. Hanya 5000 warga yang tertolong, sedangkan 20.000 lainnya tidak. Sedangkan kasus sisanya terpental: oleh Suap, Korupsi dan Birokrasi yang rumit.

Mereka merasa kesal dan berusaha melapor kepada kehakiman dan kepolisian, namun ternyata sudah disuap juga. Lalu mereka mencoba meminta wartawan untuk memuat semua kejadian yang menjijikkan itu untuk diberitakan ke masyarakat, namun ternyata wartawannya tidak juga melakukan itu karena sebagian sudah dibayar juga, sedang sebagian yang lain tidak berani karena alasan keamanan diri serta keluarganya. Kelima anggota DPRD ini merasa kecewa.

Mereka sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa. Ingin rasanya mereka mengadu kepada rakyatnya dan meminta maaf, namun itu sama saja dengan mengembalikan masalah kepada rakyat. Seseorang diantara mereka berkata, "Kalau kita katakan kepada rakyat, artinya wakil rakyat mengadu kepada rakyat dong!" Seseorang yang lain menjawab sambil tersenyum kecut, "Bukannya seharusnya terbalik, rakyat yang mengadu kepada wakil rakyat?" Belum lagi masalah yang akan menimpa warga jika terus ngotot menuntut, maka mereka akan dihadapkan kepada aparat. Kondisinya menjadi dilematis.

Namun kemudian mereka berlima kembali sadar diri dan tanpa merasa putus asa mereka mencoba lagi untuk menangani kasus baru sebanyak 250 buah. Semakin kuat niatnya untuk melawan sistem ini, sehingga mereka ngotot terus berjuang. Mereka berharap kejadian seperti ini tidak terulang pada masa presentasi hasil temuan nantinya. Maka proses pun berulang; membentuk tim, bagi kerja, minta anggaran, ditawarin uang hingga kepada mendengarkan konflik di masyarakat yang sangat beragam, dan masuk ke meja sidang dewan untuk presentasi dan pembahasan.

Hasilnya tidak lebih baik dari 250 kasus. Yang berhasil hanya 15 kasus, sisanya 230 kasus dimenangkan oleh pemilik modal yang sudah membayar DPRD, dinas-dinas, polisi serta kejaksaan dan kehakiman.

Berantakan semua rencana tulusnya karena disaat dia belum selesai menyelesaikan satu kasus, sudah datang lagi kasus yang lain, terus menerus begitu, sehingga akhirnya Bapak Abdul meninggal dunia karena stress berkepanjangan. Orang baik yang sudah berjuang maksimal untuk rakyatnya, namun tetap tidak mampu karena bebannya lebih berat dari kemampuannya.

* * * * * * * * *

Dari gambaran di atas, bisa dibayangkan 20 orang DPRD harus menanggung beban 250.000 warga yang memilih mereka. Dalam kalkulasi matematika sederhana, 20 dibagi dengan 250.000 adalah setara dengan 1/12500. Setiap anggota DPRD diharapkan menyelesaikan masalah 12.500 warganya. Jika kalkulasi ini diteruskan maka 1/12.500 setara dengan 0,00008. Dalam perhitungan limit menuju nol, maka hasil perhitungan tersebut dapat disetarakan dengan nol, atau pun kosong. Hal ini dapat berarti bahwa secara kuantitatif aturan yang berjalan atas perhitungan tersebut tidak akan menghasilkan apa-apa selain kekosongan.

Muhammad Iqbal, seorang filsuf Islam dari Pakistan, menyatakan: "Manusia adalah samudera, dan setiap buih pada samudera itu terdapat samudera juga." Manusia itu sangatlah kompleks, sangat sulit untuk menentukan secara pasti motivasi manusia. Setiap saat bisa berubah. Beberapa orang berpendapat diperlukan adanya sistem ikatan sosial yang erat untuk saling menjaga motivasi antar manusia, sebagaimana pernah dikatakan oleh Rosseau. Jika ikatan sosial yang diberikan adalah 1 banding 12.500, maka sama saja dengan bohong. Tidaklah mungkin 1 orang mampu untuk mengerti kehendak 12.500 orang diwakilinya.

Secara sederhana, ambil contoh kehidupan keluarga. Untuk menjaga hubungan seorang istri dan 5 orang anak saja seorang bapak mesti memberikan perhatian khusus dan dialog yang intensif guna saling mengenal. Hal itu pun terkadang gagal; dimana sang istri ada yang serong ataupun si anak ternyata terlibat narkoba. Contoh di atas adalah 1 banding 6 dan tinggal bersama di satu rumah dalam waktu bertahun-tahun. Untuk 1/6 saja demikian yang terjadi, apalagi dengan 1/12.500.

Selain itu juga tidak mungkin 12.500 warga itu bisa setiap saat menjumpai 1 orang yang menjadi wakilnya untuk menyampaikan aspirasinya. Jika 1 orang diberikan kesempatan mengutarakan aspirasinya selama 5 menit saja maka menghabiskan 2500 menit untuk mendengarkan kehendak 12.500 orang tersebut. 2500 menit setara dengan 41,6 jam. Jika dalam 1 hari anggota DPRD bekerja selama 8 jam (mulai dari jam 9 sampai jam 5 sesuai tuntutan di Haymarket Square), maka butuh waktu sekitar 5 hari untuk sekedar mendengarkan aspirasi warga yang diwakili tersebut. Itu pun seluruh waktunya digunakan hanya untuk mendengarkan saja, tanpa kerja-kerja lainnya.

Sistem yang hancur akan ikut menghancurkan siapapun yang masuk di dalamnya. Apalagi kalau sistem itu telah begitu berkaratnya. Malaikat, bahkan Tuhan sekalipun, kalau sampai masuk sistem birokrasi Indonesia dan dimana saja... Wah, besar kemungkinannya Ia tidak akan lama menjabat; Ia akan keluar, mengundurkan diri, pura-pura tidak tahu, atau ?jika semua prediksi diatas salah, malah ikut-ikutan menjadi Setan sekalian.

REDAKSIONER

2008-10-10T10:50:00.000-07:00

Editorial Jurnal #3 September 2008

Dalam sebuah koloni semut, sebagaimana digambarkan dalam kisah distopis ‘Antz’, tak satu pun semut pekerja yang memiliki gambaran akan hidup yang lain, selain yang dilakoninya hari demi hari. Hingga suatu hari, Z-4195 - salah satu dari semut, keluar dari sarang dan mendapati dunia lain yang tak pernah hadir dalam imajinasinya sekalipun.

Tak satupun semut lain yang percaya bahwa ada sebuah kehidupan yang lebih indah dan rasional dari yang sedang mereka jalani, selain mengganggap Z-4195 sedang berkhayal. Meski pada akhirnya, seiring waktu dan terdorong atas alienasi, kemonotonan dan penderitaan atas kehidupan yang membelenggu, ucapan Z-4195, “adalah pekerja yang mengontrol produksi”, menemui kebenaran.

***

Dalam masyarakat luas, mencakup pula mereka para aktifitas radikal, gambaran dunia ideal terbatas pada apa yang pernah dan selalu dijejalkan padanya. Takkan ada bayangan sama sekali tentang bagaimana sebuah kehidupan lain dari saat ini, di luar dari apa yang pernah mereka diberikan.

Sejak kecil hingga sekarang, bahkan sejak peradaban ini dimulai, kita selalu dijejali takkan bisa hidup normal tanpa kekuatan yang mengatur dan mendikte hidup kita, diluar kekuatan kita sendiri untuk hidup dengan masyarakat dan lingkungan kita. Dan secara sosial hal tersebut mengendap dan bertransformasi menjadi sebuah moralitas baku -moralitas budak, yang enggan bebas dan tidak percaya dengan dunia di luar apa yang mereka ketahui.

Jurnal ini akan sia-sia saja, bagi sebagian orang. Tapi tidak bagi mereka yang lebih percaya keotentikan hidup daripada keyakinan membabibuta terhadap sesuatu.

Dari sebuah grup otonom anti-hirarki. Salam!

Makassar, di awal penghujan, September 2008

NASIONALISASI, HARAPAN ATAU ILUSI?

2008-10-10T10:45:00.000-07:00

Umumnya, mereka yang terlibat dalam gerakan radikal kontemporer menyetujui bahwa 'nasionalisasi' - pengambilalihan aset swasta oleh negara, adalah agenda strategis perjuangan melawan kapitalisme. Terdapat optimisme yang kuat di antara pengusung nasionalisasi, bahwa dengan mengambil alih kepemilikan asing yang menguasai sumberdaya alam dan industri, kesejahteraan dapat diraih di depan mata. Jika kelompok Kiri memandang nasionalisasi adalah jalan menuju sosialisme, maka bagi para nasionalis adalah proyek menuju kedaulatan nasional.

Di Indonesia, nasionalisasi bukan isu baru. Sejak tahun 1945, kampanye nasionalisasi sering mengemuka seiring atmosfer nasionalisme, bahkan dipraktekkan pada tahun 50an saat pemerintahan Soekarno membuat Program Benteng yang menyita dan mengambilalih aset-aset kolonial, atau renegosiasi dengan profit sharing 60:40.

Di tahun-tahun ini, isu nasionalisasi kembali diteriakkan salah satunya diinspirasi keberhasilan gelombang gerakan di Amerika Latin yang membangkang terhadap neoliberalisme.

Menurut hitung-hitungan kasar, jika Indonesia mampu mengikuti Bolivia dan Venezuela dengan mengusir korporasi asing dan mengelola sendiri sumberdaya alamnya, paling tidak akan memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagai ilustrasi, cadangan minyak Indonesia sekarang sekitar 4,7 miliar barel dan cadangan potensial 5,0 miliar. Bila cadangan terbukti dan 50% cadangan potensial diproduksi dengan asumsi harga minyak dipatok $ 150/barel maka Indonesia akan mendulang $ 1.000 miliar atau Rp. 10.000 triliun. Dan jika diasumsikan biaya investasi dan produksi atau renegosiasi sebesar 25%, maka masih ada Rp.7.500 triliun yang tersisa. Dapat dibayangkan betapa besar nilai komoditi minyak Indonesia. Apa yang mengemuka saat ini bukanlah tanpa sebab. Saat ini produksi minyak nasional mencapai 846.000 barel/hari, namun ironisnya hanya 159.000 barel/hari produksi Pertamina, sisanya 687.000 barel/hari atau sekitar 81,2% dikuasai korporasi multinasional.

Belum lagi sekitar belanja sektor migas sekitar Rp. 100 triliun didominasi jasa dan barang asing. Dalam dinamikanya, propaganda nasionalisasi sangat meminimalkan tinjauan khusus mengenai kapasitas dan kontrol proletariat atas produksi, dan terjebak pada fetisisme terhadap kekuatan negara dan ‘borjuasi progresif’ untuk membebaskan proletariat. Terpesona dengan apa yang berlangsung Amerika Latin lantas menjadikannya panduan absolut, salah satunya dengan menempatkan negara sebagai sesuatu yang sakral - tempat segala perubahan digantungkan. Hal ini sekaligus menegasikan peran historis proletariat dalam pengabolisian masyarakat berkelas.

Otomatisasi bahwa nasionalisasi akan membawa kesejahteraan atau menuju sosialisme dan kedaulatan nasional tersebut akan menimbulkan banyak keraguan jika menyebut deretan BUMN lalu mengkorelasikan keberpihakan ekonominya dengan kepentingan masyarakat secara luas. Tidak mungkin menyimpulkan Perhutani berpihak pada petani, karena Perhutani membunuh petani karena me-reclaiming tanah. Begitu pula PT. Perkebunan Nusantara yang di kalangan petani terkenal dengan reputasinya merampas lahan dan merepresi mereka. Sementara PERTAMINA merepresi pekerjanya yang menuntut hak dan transparansi manajemen, disaat bersamaan pekerja PT. TELKOM menolak keinginan manajemen meliberalisasi sektor telekomunikasi nasional. Hal tersebut memberikan kesimpulan bahwa perusahaan-perusahaan milik negara justru bisa menjadi oposisi bagi kepentingan publik.

Dari sini kita bisa melihat bahwa masalahnya tidak terletak pada siapa yang memiliki, asing atau domestik, swasta ataukah negara. Namun watak apa yang terkandung di baliknya. Dan watak sosial lahir dari relasi sosial yang eksis di dalamnya.

Dan pada akhirnya istilah asing juga kembali harus diperiksa, terkait dengan semakin kaburnya definisi maupun lenturnya operasional modal. Toh, kapital tidak lagi memiliki identitas asing dan domestik saat Medco, Bakri Group, atau Kalla Group sama jahatnya dengan Exxonmobil atau Freeport.

Oleh karenanya, iika kita masih (dan senantiasa) berfikir bahwa seluruh taktik dan strategi mesti terus menerus diperiksa secara kritis, maka pembacaan alternatif atas solusi-solusi tersebut tetap relevan dibutuhkan. Demi menghindari absolutisme dan menghancurkan dogmatisme, dan semenjak sebuah strategi mesti mendapatkan kritiknya terus menerus, untuk menjumpai sebuah 'garis tanpa titik balik', maka juga diperlukan penghancuran mitos-mitos yang menyelimutinya.

Hanya dengan itu kita bisa menilai apakah nasionalisasi adalah harapan bagi pekerja, atau hanya ilusi belaka.[]

DARI KAPITALISME PRIVAT KE KAPITALISME NEGARA

2008-10-10T09:52:00.000-07:00

TINJAUAN ALTERNATIF ATAS AGENDA NASIONALISASI

Tak sebagaimana yang sering diklaim, nasionalisasi tidaklah dengan serta merta menegasikan infrastruktur kapitalis, alih-alih membangun sosialisme. Mari lihat Venezuela, rujukan populer para pengusung nasionalisasi. Meski pemerintahan Hugo Chávez menasionalisasi beberapa perusahaan besar, menggelontorkan $ 13,3 milyar untuk membangun perumahan, program pendidikan dan kesehatan, bukan berarti arus modal dan investasi yang masuk ke Venezuela terhambat. Indikator sederhana ini untuk membuktikan apakah karakter nasionalisasi adalah mengakhiri kapitalisme atau hanya memodifikasinya dengan semangat 'sosialistik'?

Toh, bagi kapitalis, Hugo Chávez bukanlah presiden yang buruk. Tiga tahun Chávez berkuasa, investasi justru melonjak rata-rata $ 3,2 milyar per tahunnya. Bahkan, meski Chávez dengan penuh ekspresi menggembar-gemborkan bahwa Washington adalah musuh politik Caracas dan imperialisme AS hanya akan dilawan dengan Sosialisme Abad 21-nya, hubungan dagang dan ekonomi kedua negara tetap berlangsung normal. Bahkan meningkat pesat! Nilai ekspor Venezuela secara keseluruhan tahun lalu mencapai $ 42 milyar, ini termasuk ekspor minyak sebanyak 1 juta barel/hari. Sementara nilai impor dari Amerika Serikat senilai $ 9 milyar, atau naik 41% sejak 2005. Selain itu keterlibatan perusahaan asing dalam produksi minyak 2,4 juta barel/hari mencapai 40%, meski kontrol minyak berada di tangan perusahaan minyak negara Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Keberhasilan lain pemerintahan Bolivarian Chávez adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 11%-12%, seiring peningkatan konsumsi sebesar 18% per tahunnya. Walhasil: penjualan berbagai macam produk seperti Coca Cola, mobil Ford bahkan sedan mewah Mercedes-Benz pun juga meningkat! Pencapaian-pencapaian Chávez jelas membuat para borjuasi kegirangan. Edmond J. Saade, presiden Venezuelan American Chamber of Commerce VenAmCham (kamar dagang) berucap, “Meski secara politik terjadi konfrontasi, toh tidak mempengaruhi hubungan bisnis antara AS dan Venezuela. Bisnis tetap jalan”. Sementara dalam wawancara dengan Reuters, pernyataan pejabat Chevron-Texaco bahwa revolusi bukanlah ancaman bagi perusahaan, nampaknya benar adanya.

Kapitalisme Negara di Venezuela

Pada esensinya, nasionalisasi hanyalah mengubah status kepemilikan swasta/privat menjadi kepemilikan negara, dan bukannya penyitaaan atau pengambilalihan radikal (ekspropriasi) atas aset yang dikuasai kapitalis, untuk dikuasai oleh kelas pekerja. Untuk itu, nasionalisasi di Venezuela pun tidak menghadirkan sebuah 'negasi atas negasi' dari kapitalisme untuk menyulut transformasi menuju tatanan baru. Apa yang dilakukan Chavez justru adalah membeli perusahaan-perusahaan tersebut, disertai kompensasi kepada pemilik lama. Sebuah gambaran kompromis untuk tetap patuh dalam koridor modal. Dengan pengkonsentrasian kapital pada negara, nasionalisasi industri dan sumberdaya alam di negeri tersebut justru memapankan sebuah Kapitalisme Negara secara esensial, bukannya (transisi) menuju sosialisme. Hal itu menunjukkan watak sebenarnya dari sebuah kelas berkuasa, dan terlebih lagi watak alamiah sebuah kekuasaan tersentral.

Untuk melihat bagaimana sebuah nasionalisasi pada intinya tetap merupakan kapitalisme yakni kapitalisme negara, dapat digambarkan dalam beberapa poin utama.

A. Pekerja tetap sebagai Pekerja

Meski nasionalisasi menyingkirkan majikan lama, namun kehidupan pekerja beralih sepenuhnya di bawah kontrol majikan baru : negara. Perubahan kepemilikan dari privat/swasta menjadi kepemilikan negara tidak ada hubungannya dengan perubahan relasi majikan-pekerja dalam proses produksi. Sehingga inti dari nasionalisasi yang dapat kita lihat adalah mengkonstitusionalkan relasi majikan-pekerja tersebut dan memapankan kembali “kerja-upahan”, elemen utama kapitalisme dan satu-satunya mode produksi yang dibolehkan di negeri itu. Hal tersebut menjauhkan dan meredam imajinasi pekerja akan sebuah bentuk kehidupan lain dari saat ini.

Kendati alasannya untuk menjamin produksi tetap berpihak kepada populasi, namun tak mungkin memisahkannya dari konteks bagaimana mengakumulasi 'modal nasional' melalui penghisapan kerja-kerja proletariat.

Melalui relasi tersebutlah eksploitasi terus dikembangkan, dimana dalam kapitalisme hal itu satu-satunya jalan mengakumulasi. Eksploitasi atas proletariat bahkan tergambar di beberapa perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi yang diklaim pemerintah sebagai contoh sukses penerapan manajemen kolaboratif, mulai dari kondisi kerja yang ekstrim hingga status pekerja.
Hal ini tergambar di pabrik aluminium Alcasa misalnya, yang kondisi kerjanya menyebabkan 3000 pekerja tak ubahnya zombie yang terkontaminasi debu aluminium mematikan. Para pekerja tetap melakoninya karena tak punya pilihan lain, demi mendapatkan cukup uang untuk bertahan hidup termasuk saat pensiun kelak. Bahkan saat pihak manajemen mengumumkan 'pengurangan jam kerja' sebuah hal yang sebenarnya progresif, namun para pekerja justru menolak proposal tersebut karena khawatir terjadi perotasian shift kerja baru yang berdampak berkurangnya pendapatan mereka.

Eksploitasi juga nampak lewat sistem kontrak dan outsourcing. Para pekerja kontrak/outsourcing bahkan tidak bisa menikmati fasilitas transportasi, makan di kantin, bonus tahunan, dan ketika sakit upah mereka otomatis terpotong karena ketidakhadirannya. Di pabrik kertas Invepal, Negara menasionalisasi pabrik itu dan menguasainya di bawah sistem ko-manajemen dengan saham 51%. Pekerja ditawarkan 49% saham dengan syarat pekerjanya membentuk koperasi untuk bisa membeli saham perusahaan. Untuk memenuhi tawaran itu, pekerja terpaksa berutang ke bank swasta. Dan pada akhirnya negara memutuskan Invepal disubkontrakkan yang artinya tidak ada kontrak kolektif dengan perusahaan selain kontrak dengan koperasi. Konsekuensinya, mereka tidak berhak mengambil langkah hukum. Saat pekerja mogok, negara tidak punya kewajiban merespon tuntutan mereka dan menganggap hal tersebut ilegal.

Saat para pekerja berinisiatif mengembangkan otonomi dan bentuk-bentuk swa-aktifitas serta organisasi pekerja yang mandiri, ketidaksetujuan negara diekspresikan melalui pemotongan bonus tahunan. Tentu saja pekerja memprotesnya dengan memblokir jalanan dan meminta pembatalan keputusan itu. Namun sekali lagi, masalah status resmi tersebut melemahkan pekerja. Mereka tidak punya pilihan lain kecuali berharap penyelesaian diprioritaskan pada pengklarifikasian status mereka. “Hal ini selalu saja berakhir sama, tingkat eksploitasi tetap sama dengan yang lalu-lalu”, ujar para pekerja.

Ini membuktikan bahwa nasionalisasi tak juga menjamin perubahan substansial. Pekerja tetaplah proletariat, bertahan hidup dari menjual tenaga.

b. Kontrol Pekerja dan Perencanaan Terpusat

Bertentangan dengan anggapan umum, nasionalisasi di Venezuela berjalan tanpa memberikan penekanan penuh pada pengembangan kapasitas kelas pekerja untuk merealisasikan pembebasannya bahkan justru mengamputasinya. Manajemen kolaboratif (ko-manajemen) bukanlah sebuah relasi produksi baru, melainkan fase lanjut relasi majikan pekerja. Semua pencapaian ekonomi dan kesejahteraan ala Chavez justru memitoskan relasi tersebut, yang membuat Venezuela sebagai fotokopian buram dari negara kesejahteraan ala Keynessian. Dan seperti biasa, semua dijalankan atas nama “mencegah pekerja menjadi kapitalis baru” jika kepemilikan dan kontrol produksi di tangan pekerja.

Pemikiran bahwa pekerja tidak atau belum mampu mengelola perusahaan dan sistem ekonomi secara umum, tergambar dari kebijakan mendudukkan pejabat negara dalam jajaran manajemen perusahaan. Proses perencanaan dilakukan terpusat melalui representasi pemerintah di jajaran manajemen, dengan dalih untuk menselaraskan pembangunan dan sinergitas antar pelaku industri di perusahaan lain. Sebuah upaya yang lebih bercorak Bonapartis ketimbang sosialis.

Dampaknya, manajemen dan pemerintah tak begitu serius mendorong partisipasi pekerja dalam keputusan-keputusan strategis mengenai proses produksi di pabrik atau administrasi perusahaan. Dengan kondisi seperti itu, wajar jika pekerja mengeluh, “Lebih baik tidak mengatakan apa-apa, daripada mendapatkan masalah”, meski mereka mengingkan sebuah respon konkret atas berbagai permasalahan terkait proses produksi maupun transparansi administrasi perusahaan.

Pengambilan keputusan yang sentralistik mendorong pekerja hanyalah obyek eksploitasi untuk akumulasi modal. Pekerja hanya dimintai pendapat soal seragam kerja, kebersihan WC, dan aspek-aspek rutin yang sama sekali bukan inti dari proses produksi. Dikarenakan kepemilikan saham terbesar, negara mendominasi dalam pengambilan keputusan termasuk perencanaan dan manajemen, sehingga pekerja tak memiliki kuasa menentukan apa yang terbaik menurut mereka. Tentu bukan tanpa sebab saat seorang pekerja PDVSA mengekspresikan ketidakpuasaannya dengan bertanya, “Mengapa pekerja PDSVA tidak bisa memiliki pengelolaan di bawah kontrol pekerja?”.

c. Efisiensi dan Persaingan

Meskipun sebagian hasilnya diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat seperti perumahan warga miskin, namun kegiatan produksi tidak lepas dari orientasi pasar dan pertumbuhan. Ini tetap menandakan sebuah corak pembangunan kapitalis, yang pada akhirnya akan merujuk keberhasilannya pada tingkat konsumsi dan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, pencapaian-pencapaian struktural dengan pengambilalihan aset privat tidak lantas membuka transformasi sistem produksi. Pada akhirnya, para pekerja di sebuah perusahaan mesti berkompetisi dengan pekerja perusahaan lain di dalam maupun luar negeri untuk merebut pasar, demi upah yang layak.

Konsekuensinya, manajemen menempuh strategi berupa efisiensi. Sebagaimana yang terlihat di Alcasa, mesin-mesinnya sama dengan saat pertama kali pabrik tersebut didirikan 40 tahun yang lalu. Peralatan termodern berusia 20 tahun lebih dan teknologinya sudah ketinggalan jaman, bahkan banyak yang telah rusak sehingga kapasitas produksi jauh di bawah 60%. Ironisnya, meski perusahaan masih dapat memenuhi permintaan pasar, namun harga aluminium di pasaran tetap stagnan dalam beberapa tahun terakhir. Ditambah tingkat kebocoran dana di perusahaan yang sangat besar. Ini menunjukkan, biar bagaimanapun Negara dan manajemen masih saja berorientasi pada efisiensi dan keuntungan - bahasa khas dalam sistem kapitalis, sebagai tujuan akhir dan logika produksi.

d. Penguatan Negara dan Represi terhadap pekerjaPekerja di pabrik SIDOR dan Sanitarious Maracay menjadi bukti bagaimana 'taktik merebut kekuasaan negara' gagal memberikan peluang bagi kelas pekerja bertransformasi menjadi manusia seutuhnya. Saat kesadaran pekerja bergerak maju, bersamaan dengan kondisi obyektif yang sangat menyulitkan kehidupan pekerja, menyulut kesimpulan radikal bagi mereka bahwa tak ada siapapun yang lagi bisa diharap dan ditunggu untuk memberikan kehidupan yang layak selain diri mereka sendiri. Para pekerja menginginkan kontrol atas produksi, termasuk mengontrol kemana mereka memperuntukkan hasil produksi demi membangun masyarakatnya.

Kita bisa menyatakan hal tersebut adalah sebuah pencapaian revolusioner dan radikal dalam rangka menegasikan kapitalisme. Tetapi tidak bagi Negara dan borjuasi birokratik yang berkuasa di dalamnya. Pemerintah, terutama melalui Kementerian Perburuhan yang khawatir tuntutan pekerja akan merembet ke tempat lain, memilih mengambil tindakan represif kepada pekerja sebelum gerakan tersebut menyulut solidaritas dan kesadaran baru bagi pekerja lain.

Karenanya ini justru memberikan kesimpulan lain bahwa nasionalisasi juga adalah alat perangkap bagi gerakan revolusioner, saat mereka tengah berada pada pencapaian radikal dan kesadaran revolusioner, serta militansi yang luar biasa. Pekerja SIDOR misalnya, selain menghadapi birokrasi dua negara, pekerja juga harus berhadap-hadapan dengan manajemen perusahaan dan serikat pekerja. Belajar dari pengalaman sebelumnya, mereka menuntut SIDOR direnasionalisasi sebagai taktik untuk memenuhi aspek legal, serta kendali berada di tangan pekerja. Tapi pemerintahan Chavez tak menggubrisnya dan memaksakan bahwa selain manajemen yang mendudukkan orang-orang pemerintah, tak ada skema lain yang akan dijalankan kecuali nasionalisasi di bawah kontrol negara.

Sementara itu modus lain dipakai di Sanitarios Maracay. Pabrik perlengkapan toilet ini diduduki oleh pekerja yang menginginkan kontrol atas perusahaan. Para okupan telah beraksi 2 tahun lebih sebagai reaksi atas penutupan pabrik dan tidak adanya pembayaran sisa upah. Pekerja paham bahwa satu-satunya cara yang terbaik adalah mengambilalih pabrik tersebut untuk dioperasikan secara kolektif di bawah kendali Dewan Pekerja. Namun dengan cepat gerakan pendudukan disikapi pemerintah dengan dibentuknya serikat pekerja yang sengaja didesain untuk beroposisi dengan pekerja, sebagai perwakilan resmi yang didengar. Tujuannya jelas, menghentikan okupasi pabrik dan berupaya agar pemerintah tetap memegak klik dan mengendalikan pekerja. Dengan skema nasionalisasi, pekerja tak lagi memiliki kuasa dikarenakan status formalnya yang tersubordinasi di bawah kekuasaan negara, dengan ancaman PHK sebagai ganjaran.

Kepentingan Nasional Membutuhkan Tumbal

Pada akhirnya, sebagaimana logika modal, nasionalisasi akan sampai pada ekspansi sebagai tahapan linear dari mode produksi kapitalis. Layaknya sebuah pecut, menghantarkan proyek nasionalisasi sumberdaya alam dan industri strategis bergegas ekspansif demi akumulasi atas nama 'kepentingan nasional'. Kerjasama multinasional yang digagas Chavez seperti pembentukan PetroAmerica dan ALBA, sampai kontrak-kontrak bisnis dengan beberapa korporasi minyak raksasa seperti Chevron-Texaco, Petrobras, British Petroleum, Exxonmobil, Conoco, Total, Statoil dan Shell menyingkap wajah asli pemerintahan Bolivariannya. Kolaborasi Chavez dan barisan pendukungnya dengan modal raksasa tidak saja berseberangan dengan retorikanya - Chavez selalu mengklaim pro masyarakat adat, namun justru menjadikan masyarakat adat itu sendiri dan lingkungan hidup sebagai tumbal.

Masyarakat Wayuu, Bari dan Yukpa membuktikan bagaimana nasionalisasi dan 'kepentingan nasional' mengorbankan masyarakat. Proyek pipa gas alam yang membentang dari Kolombia ke Venezuela demi mengalirkan 150 juta kubik gas perhari telah mengancam penghidupan dan komunitas sosial masyarakat Wayuu. Proyek itu tidak lain kepentingan modal internasional kolaborasi Ecopetrol (BUMN Kolombia), Chevron-Texaco dan PDVSA, dan disponsori oleh InterAmerican Development Bank IDB.
Sementara di pegunungan Tokuka, masyarakat Yukpa tak punya pilihan lain kecuali melawan 'kepentingan nasional' pemerintah Venezuela serta kepentingan modal multinasional Chevron-Texaco yang merusak lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat. Intensitas konflik dan pilihan hidup-matilah yang membuat mereka mengancam, “Meski hanya dengan panah dan busur, kami akan melawan para penambang jika berani memasuki tanah kami. Jika kami harus mati untuk mempertahankan tanah kami, kami telah siap!”

Melampaui Kapital dan Negara

Pada akhirnya, nasionalisasi sebagai bagian dari tesis-tesis tentang taktik merebut negara, hanya akan berakhir sama di setiap episode sejarah. Samir Amin, Marxis Mesir, mencatat bahwa di beberapa negara yang meski kepemimpinan nasionalnya dipegang oleh kelompok Kiri sekalipun, tak pernah terjadi transformasi menuju sosialisme. Yang ada hanyalah re-kompradorisasi, penguasaan kembali sektor ekonomi strategis oleh negara atau kelas yang berkuasa untuk diintegrasikan kembali dalam sistem ekonomi kapitalis global. Hal tersebut dalam tujuan rekonstruksi nasional demi mempertahankan popularitas rezim yang berkuasa.

Di Venezuela, apa yang berkembang lebih menyerupai Bonapartisme ketimbang embrio Sosialisme Abad 21.

Seorang Hugo Chavez, dan Morales, dan Castro, dan Ahmadinejad, dan siapapun itu, bukanlah orang yang tidak baik, tetapi mereka selalu lupa bahwa upaya mentransformasikan institusi tiran, tidak akan melenyapkan tiraninya.

Bagaimana pun, kapitalisme negara takkan menciptakan sosialisme, melainkan memapankannya. Seabad lampau Friedrich Engels memperingatkan bahwa esensi negara modern tidak lain sebagai mesin kapitalis, atau negara kapitalis, yang merupakan personifikasi menyeluruh atas modal nasional. Semakin kuat mesin tersebut mengambil alih kekuatan produktif, semakin nyatalah perannya sebagai kapitalis nasional, dan semakin banyak pula masyarakat yang dieksploitasinya.

Oleh karenanya, taktik 'mengambil alih kekuasaan negara' menyimpan tiga masalah prinsipil :

a). negara yang diambilalih pada akhirnya tidak bisa menjawab bagaimana menghindari represi dari negara itu sendiri. Chavez yang mengklaim pro-pekerja, toh pada akhirnya memanfaatkan kekuasaannya (yang secara konstitusional dan legal) untuk merepresi dan menindas para pekerja yang tidak sejalan dengannya,
b) nasionalisasi yang berjalan tidak dapat mengembangkan kerja-kerja alternatif atau aktifitas produktif alternatif atas kapitalisme. Sehingga tak ada transformasi dari kapitalisme ke tatanan alternatif nonkapitalis. Kerja-kerja alternatif tersebut justru dikembangkan oleh eksponen gerakan dengan semangat menolak kekuasaan negara,
c) pada akhirnya, proyek nasionalisasi tersebut menghambat eksperimentasi secara konstan dan refleksi untuk pembelajaran, dalam tujuan pembangunan organisasi-organisasi otonom dan mandiri, sebagai antitesa dari wujud organisasi borjuis. Organisasi-organisasi tersebut adalah upaya mengkonstruksi tatanan alternatif, dimana perjuangannya fokus pada tujuan nyatanya yaitu membangun masyarakat baru, bukan negara baru.

Sebagai respon atas kekuasaan borjuis pada negara, taktik 'merebut kekuasaan negara' sungguh hanya merupakan cerminan logika formal ketimbang logika dialektika.

Kini ada pertanyaan baru bagi kelas pekerja di seluruh belahan dunia, termasuk di Amerika Latin. Masih seberapa jauh lagi perjalanan menuju tatanan dunia baru? Butuh berapa pemilu untuk mentransformasikan kehidupan? Berapa banyak presiden dan tokoh elit untuk digantungi harapan demi sebuah pembebasan menyeluruh?

Tak butuh lama untuk mendengar jawabannya. Di beberapa tempat, kelas pekerja telah bergerak melampaui apa yang pemimpin mereka bisa beri. Bahkan menutup ruang bagi berkuasanya para pemimpin yang bersisian dengan perannya sebagai majikan baru, kelak. Mereka mengorganisir diri, melawan kapitalis privat sekaligus kapitalis negara yang senantiasa mengancam kendali mereka atas kehidupan harian, dalam bentuk swakelola ekonomi, tanah dan sosial. Dan bentuk-bentuk swakelola-lah -bukan nasionalisasi atau ko-manajemen, yang memberikan kemampuan dan kepercayaan diri bagi segenap kelas pekerja tersebut, bahwa sebuah bentuk kehidupan baru, tanpa relasi majikan-hamba, dapat terealisasi dan hadir bersamaan dengan keinginan mereka. []

Rujukan :

1.Geri Smith, A Love-Hate Relationship With Chavez. Bussiness Week, Juni 2007

2.Hanna Dahlstrom, Macho Men and State Capitalism - Is Another World Possible? dalam An Anti Autoritharian/Anarchist Perspective about Venezuela´s Situation. El Libertario. Caracas. 2007

3.El Libertario, Myth of Co-Management in Venezuela Reflection on Invepal and Alcasa, 2007

4.Kiraz Janicke, Without Workers Management There Can Be No Socialism October 2007 - Venezuelanalysis.com

5.Jonathan Luna, Crossing the Wayúu: Pipeline Divides Indigenous Lands in South America, Juni 2008. CorpWatch

SWAKELOLA SEBAGAI ALTERNATIF RADIKAL

2008-10-10T09:46:00.000-07:00

Bila agenda nasionalisasi tidak mencukupi untuk menghadirkan pembebasan bagi proletariat [1], adakah alternatif radikal yang dapat diambil? Tentu saja alternatif tersebut dimaksudkan untuk menghapuskan fitur-fitur, watak dan keseluruhan sifat menghisap dari sebuah sistem produksi dan konsumsi yang eksis ini. Secara singkat, agenda utamanya adalah menegasikan keseluruhan sistem kapitalisme, tanpa ragu-ragu dan setengah-setengah. Oleh karena kapitalisme eksis berdasarkan 'kerja-upahan' untuk memproduksi komoditi, dan hal tersebut hanya dimungkinkan lewat sebuah relasi sosial dan ekonomi yang hirarkis - seperti majikan-pekerja, maka untuk menegasikannya, sebuah relasi sosial sekaligus ekonomi harus diorganisir melampaui bentuk-bentuk awalnya. Dan sebuah alternatif radikal yang dimaksud dapat dijumpai dalam bentuk self-management atau swakelola.

Swakelola pekerja (workers self-management) adalah suatu model dalam mengoperasikan tempat kerja tanpa majikan atau manajemen hirarkis yang baku. Sebagai gantinya, tempat kerja tersebut dijalankan secara demokratis oleh pekerjanya. Dengan demokrasi, bukan berarti bahwa para pekerja memilih seorang manajer untuk membuat keputusan kepada mereka. Tetapi para pekerja memutuskan sendiri apa yang akan mereka lakukan sebagai sebuah kelompok. Tak seorang pun dalam badan usaha yang dikelola secara mandiri, memiliki kontrol terhadap pekerja lainnya kuasa dalam menentukan setiap keputusan ada di tangan setiap pekerja secara setara.

Swakelola yang dimaksud juga bukanlah sebagaimana 'kontrol pekerja' (worker's control) yang berada di bawah kapitalisme privat atau pun kapitalisme negara, yang hanya spekulasi mengenai hak kontrol pekerja dalam menentukan segi-segi tertentu dalam produksi, seperti memilih wakil pekerja untuk bernegosiasi dengan manajer dalam memutuskan urusan-urusan bagaimana sebaiknya agar produksi tetap berjalan. Juga tidak seperti yang dipraktekkan di Yugoslavia ala rezim Komunis yang menempatkan pekerja sebagai pemegang saham dalam perusahaan kapitalis yang menghasilkan berbagai komoditi untuk bersaing dengan komoditi lain dalam sebuah ekonomi pasar, dan berhak memilih sebuah komite direksi untuk mengelola perusahaan, tentu saja di bawah kontrol ketat Partai berkuasa dan birokrasi negara.

Swakelola adalah negasi atas sistem produksi kapitalis, dengan mengenyahkan seluruh relasi hirarkis dan sistem kerja-upahan. Dengan mengacu pada kesatuan sistem ekonomi, swakelola berarti pola manajemen langsung oleh produsen, mulai dari proses produksi, distribusi hingga komunikasi dengan komunitas atau masyarakatnya.

Swakelola bukan sebuah konsepsi abstrak yang utopis. Dalam sejarah, swakelola telah hadir berulang kalidi Russia pada 1905 dan 1917, di Spanyol pada 19361937, di Hungaria pada 1956 dan Aljazair pada 1960 serta Chili pada 1972 hingga di Argentina pada 2001. Bentuk organisasi yang paling sering dibangun sebagai praktik dari swakelola adalah Dewan Pekerja (Soviet).

Pekerja dalam sebuah pabrik, sistem transportasi, komunikasi, dsb, membentuk sebuah badan umum yang kemudian memilih komite-komite yang berisi delegasi-delegasi untuk menangani tugas-tugas khusus, termasuk pertahanan diri dan koordinasi dengan perusahaan lain yang juga telah dikuasai oleh para pekerjanya. Pengoperasian perusahaan lantas dimulai kembali di bawah manajemen pekerja dan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang didefinisikan oleh mereka - tentu saja, selama sebuah krisis revolusioner, sektor-sektor terpenting adalah produksi pangan, senjata, sumber daya listrik, keberlanjutan urusan medis, telekomunikasi dan layanan transportasi.

Setiap tempat kerja yang diswakelolakan berjalan berdasarkan pertemuan langsung (face to face) antar pekerja dalam sebuah dewan pekerja. Pekerja di setiap perusahaan mengambil keputusan kolektif berbasis demokrasi langsung, baik one-man-one-vote atau melalui konsensus. Ini mesti berlangsung di seluruh divisi atau unit kerja terkecil dari bawah, dan pada akhirnya mencakup keseluruhan tempat kerja.

Dalam mengkoordinasikan kerja-kerja harian di tingkatan basis atau unit kerja, dilakukan lewat pertemuan Dewan Pekerja di tiap divisi atau unit kerja, yang fungsinya membicarakan masalah kerja dan mengambil keputusan harian. Tiap divisi/unit kerja mengirimkan delegasi dengan mandat khusus ke sebuah 'komite kerja', untuk mengkoordinasikan aktifitas mereka dengan unit kerja lainnya. Yang harus diingat, delegasi bukanlah manajer profesional, tetapi pekerja biasa yang beraktifitas di tempat/unit dimana mereka didelegasikan dengan mandat dari pengutusnya. Setelah menjalankan tugasnya, delegasi akan kembali kepada dewan untuk melaporkan hasilnya, yang mungkin bisa dilanjutkan dengan mengambil keputusan baru. Setelah pertemuan dewan pekerja usai, delegasi pun kembali ke aktifitasnya seperti anggota lainnya.

Delegasi dapat di-recall atau diganti kapan saja bergantung pada pekerja. Dan sebuah 'komite kerja' yang dimaksud bukanlah manajemen sebagaimana bentuk perusahaan-perusahaan kapitalis, mereka tidak membuat sebuah keputusan agar pekerja mengerjakannya. Komite tersebut hanya berfungsi sebagai badan komunikasi antar unit-unit kerja. Komite bukan pula sebuah badan permanen, sejak pendelegasian di tiap unit kerja dapat dilakukan setiap pertemuan, sehingga setiap pekerja dapat menjalankan peran tersebut.

Swakelola menghapuskan pembagian kerja permanen antara manajer dan pekerja. Pada prinsipnya, mereka yang melakukan kerja produktiflah mulai dari membuat, merancang, merawat peralatan, mengumpulkan informasi, mengalokasikan peruntukan, dan seterusnya, yang memanajemeni kerja-kerja mereka sendiri. Swakelola bermakna pekerja mengelola pekerjaan mereka secara mandiri, oleh karenanya tidak diperlukan lagi manajer professional ataupun manajemen hirarkis.

Swakelola pada esensinya bertujuan dalam penghapusan kerja-upahan dan komoditi ekonomi, dan tentu saja alienasi atas pekerja -yang selalu berlekatan dengan kerja-upahan. Ini juga berarti pekerja mesti menghapuskan dirinya (sebagai pekerja-upahan/proletariat) saat mereka menghapuskan seluruh tatanan masyarakat berkelas. Dalam prakteknya, swakelola meniscayakan penegasian keberadaan negara dan kapital, dikarenakan kedua hal tersebut menjadi irasional dalam praksis manajemen langsung. Oleh karenanya pada prinsip yang berjalan, swakelola tidak mengizinkan semua kekuasaan yang terpisah atas mereka yang terlibat. Karena sebuah model manajemen langsung, swakelola diterapkan dengan sistem Demokrasi Langsung tanpa kecuali, dimana pendelegasian berlangsung secara ketat untuk menghindari sentralisasi kekuasaan dan manipulasi [2]. Dan pada akhirnya diperlukan sebuah badan koordinasi masyarakat secara luas, namun seluruh anggotanya tetap di bawah mandat dengan ketat, sehingga fungsi mereka terbatas pada komunikasi umum.

Merujuk di masa lampau, pencapaian-pencapaian tertinggi dewan-dewan tersebut telah membuat seluruh kekuasaan negara tidak lagi dibutuhkan -kesalahan utama mereka di masa lampau (dengan pengecualian khusus atas para pekerja dan petani Spanyol di Catalonia pada 19361937) terletak pada ketidaksadaran akan hal ini dan dengan demikian dapat dengan mudah dihancurkan oleh kekuatan bersenjata yang masih tersisa dari para penyembah kekuasaan negara.

Lalu bagaimana pembentukan kekuasaan negara baru dapat dihindari dengan cara ini? Pertama, tentu saja, dengan cara mengenyahkan seluruh “partai politik revolusioner” sekalian dengan kelompok-kelompok reaksioner. Kedua, dengan memastikan bahwa seluruh kekuasaan berada di tangan badan-badan umum para pekerja dan komuniti, dan hanya di tangan mereka sajabadan-badan umum tersebut sendiri adalah dewan-dewan dan bukan sekedar komite-komite delegasi yang mendapat amanat dari keseluruhan dewan.

Pada akhirnya mesti dipahami bahwa keberhasilan swakelola terletak pada kesadaran proletariat di tingkatan individu, akan sebuah hasrat yang mendalam bagi penciptaan sebuah hidup yang bebas, kreatif dan menyenangkan di bawah kontrol mereka sendiri. Di tingkat kolektif, isi berarti apa-apa yang harus diswakelolakan.

Swakelola juga tak bisa lagi hanya terbatas pada tembok-tembok pabrik. Pertama-tama, harus dibentuk juga dewan-dewan ketetanggaan dan masyarakat yang terdiri dari mereka yang selama ini tak mendapatkan upah atas kerja mereka (ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar dan anak-anak sekolah) yang pada gilirannya juga akan memilih delegasi dan bekerja dalam tim bersama dewan-dewan pabrik, komunikasi, transportasi dan lainnya.

Tentu saja semua itu baru awal dari perjalanan jangka panjang swakelola agar dapat berhasil diterapkan di tingkat global pasca kemenangan dewan-dewan federasi atas kekuasaan seluruh negara yang eksis, sehingga sesuatu yang baru bisa tercipta dengan lebih menggairahkan dan menakjubkanperubahan-perubahan yang bahkan kita sendiripun sekarang tak akan mampu membayangkannya.

Secara empirik, semua ini bukanlah sebuah ide abstrak atau rencana besar utopis yang harus diinjeksikan ke dalam pikiran “massa”. Nyaris semua yang dijabarkan di atas pernah dilakukan dan terutama formasi dewan-dewan, federasi yang dimandatkan dengan ketat, delegasi-delegasi yang dapat dengan mudah dicopot dan diganti, dan upaya-upaya mentransformasikan lingkungan sosial bukan hanya satu kali, melainkan berkali-kali. Swakelola memperlihatkan penampakan awalnya yang kecil tetapi jelas di ruang-ruang kerja oleh para pekerja di ribuan pabrik di mana-mana, dalam bentuk pendudukan pabrik dan pemogokan. Mengutip kata-kata Marx, swakelola adalah gerakan nyata yang akan menghapuskan segala bentuk tatanan yang eksis saat ini. []

Catatan :

[1]. Proletariat yang dimaksud disini tidak terbatas pada buruh pabrik dan pekerja industrial saja. Saat 'pabrik' dalam kapitalisme lanjut adalah keseluruhan masyarakat dalam konsepsi 'pabrik sosial', yakni dimana keseluruhan masyarakat diorganisir dalam relasi majikan-pekerja, baik yang diupah maupun tidak diupah, produktif maupun non-produktif, serta kerja yang dimaksud mencakup hingga aktifitas domestik dan non-komersil, maka definisi proletariat juga mesti diperluas. Ini juga mencakup petani, mahasiswa, ibu rumah tangga, pengangguran, hingga masyarakat adat. Untuk lebih jelas tentang redefinisi proletariat dan konsepsi Pabrik Sosial sebagai model kapitalisme lanjut baca Jurnal Kontinum #2, Mei 2008.

[2]. Demokrasi Langsung sebagai oposisi terhadap Demokrasi Perwakilan/representatif. Lebih jelas soal Demokrasi Langsung baca Jurnal Kontinum #1, Februari 2008.

PARA PEKERJA TANPA MAJIKAN

2008-10-10T09:42:00.000-07:00

POTRET SWAKELOLA DI ARGENTINA

Tahun 2001, Argentina guncang. Krisis ekonomi yang diikuti dengan krisis politik menyebabkan situasi menjadi tidak terkendali. Hal tersebut adalah dampak dari diterapkannya ekonomi pasar bebas (neoliberalisme) yang memaksa seluruh kelas pekerja semakin miskin dan menderita. Hasilnya adalah kemiskinan yang luas biasa, sekitar 50% pengangguran dan kelaparan. Puncaknya saat ribuan pabrik dan perusahaan ditinggal tutup oleh pemiliknya atas alasan stabilitas. Akibatnya jutaan orang kehilangan pekerjaan.

Bangkrutnya perekonomian Argentina tidak serta merta membangkrutkan kesadaran kelas pekerja di negeri itu. Kelas pekerja Argentina yang sejak beberapa tahun sebelumnya berjuang, terus bangkit dan mengancam secara serius kekuasaan negara bayangkan lima pemerintahan dijungkalkan hanya dalam tiga minggu! Inilah yang kemudian menjadi momentum penyebaran perlawanan meluas ke seantero negeri. Pemberontakan tersebut merupakan reaksi dari krisis ekonomi dimana bank-bank, monopoli kapitalis, IMF dan intervensi AS serta politisi Argentina telah menjadi penyulutnya.

Pemberontakan kelas pekerja Argentina terus berlanjut namun justru mengambil bentuk berbeda. Tidak seperti kebiasaan menekan pemerintah dan kaum kapitalis untuk memenuhi tuntutan mereka, kelas pekerja justru bergerak lebih jauh melampaui metode dan taktik moderat tersebut. Mereka menduduki dan mengambilalih perusahaan dan pabrik. Dan melampauinya sekali lagi : mereka mengoperasikannya tanpa eksistensi majikan, manajemen birokratis, atau campur tangan negara dan pemerintah dalam urusan produksi. Sebuah bentuk swakelola dimana kontrol atas proses produksi dan manajemen perusahaan sepenuhnya berada di tangan pekerja.Pabrik pertama yang diambil alih adalah YaguanE, sebuah perusahaan penyimpanan dan pendinginan (cold storage) di tahun 1996, dan menyusul IMPA di tahun 1998. Berikutnya di tahun 2000, 90 orang pekerja logam dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja, mereka lalu membangun UniUn y Fuerza (Unity and Strength) atau Persatuan dan Kekuatan, sebuah komite pekerja yang berupaya membangun unit produksi mandiri.

Pada kesempatan berikutnya, sebuah pabrik keramik di distrik NeuquEn, Zanon, menyusul direbut oleh pekerja dan dioperasikan di bawah kontrol para pekerjanya. Dalam kesempatan pertama, Zanon mempekerjakan 500 orang (dan kini beroperasi dengan nama FaSinPat, singkatan dari Pekerja Tanpa Majikan), lalu kemudian memicu gejolak sosial yang berkembang sebagai harapan baru di Argentina yang tengah papa. Lebih dari 1200 tempat kerja diambil alih para pekerja dan mempekerjakan kembali 10.000 orang.

Berlawanan dengan tradisi, para pekerja beraksi tanpa instruksi serikat pekerja (birokratis) maupun partai-partai politik. Mereka bergerak secara otonom dan membangun sistem koordinasi horizontal, dengan menyerukan pengambilalihan sistem produksi di bawah kontrol pekerja di setiap pabrik/perusahaan yang telah memecat pekerjanya atau yang berupaya menutup perusahaan tersebut. Tanggal 22-23 Juni 2002 dimulailah gelombang aksi tersebut, yang kemudian terus membesar dan semakin membesar.

Di Buenos Aires, sebuah pabrik tekstil Brukman diduduki pekerjanya. Sang majikan kabur dan meninggalkan upah yang tidak dibayarkan selama beberapa bulan. Preman bayaran lalu dikerahkan untuk mengambil alih pabrik tersebut. Para pekerja berjuang untuk mempertahankan pabrik tersebut dan bahu-membahu dengan gerakan pengangguran dan proletariat jalanan bernama “Piqueterro”. Ini pula yang menjadikan gerakan kelas pekerja di Argentina begitu khas dan revolusioner dimana seluruh kelompok kelas pekerja saling bersolidaritas dengan menjaga otonomi masing-masing.

Pendudukan dan pengambilalihan juga berlangsung pada perusahaan gelas, pabrik es krim, hotel, rumah potong hewan, pabrik daging olahan, peralatan rumah tangga, sepatu, pakaian, bahkan beberapa perusahaan yang membutuhkan keahlian dan kecakapan khusus.

Di pabrik-pabrik yang diduduki dan diambil alih, sebuah bentuk hubungan sosial baru dibangun. Para pekerja mempraktekkan swakelola, dimana pekerja mengontrol seluruh jalannya produksi tanpa campur tangan para kapitalis pemilik lama, politisi dan partai politik, serta negara.

Manajemen dalam perusahaan swakelola didesain horizontal, setara. Menghindari munculnya kelas birokrasi yang terpisah dari pekerja. Posisi-posisi dalam produksi diisi secara sukarela, atau diatur berdasarkan kemampuan. Untuk beberapa posisi vital, seperti Juru Bicara (Public relation) mereka menggilirnya untuk mencegah sentralisasi kekuasaan. Begitu pabrik direbut, para pekerja memahami bahwa agenda pertama yang mesti dikawal adalah membangun kembali Dewan Pekerja di tiap-tiap pabrik, divisi, unit dan bagian. Proses yang ditempuh dalam pengambilan keputusan adalah Demokrasi Langsung, baik melalui konsensus maupun pemilihan secara terbuka. Rapat-rapat umum diselenggarakan secara reguler, untuk membahas perencanaan dan pengambilan keputusan. masing-masing divisi, unit atau bagian mengirimkan delegasinya. Begitupun pada komite antar perusahaan, masing-masing pabrik mengirimkan delegasinya untuk menjalin koordinasi di tingkat wilayah.

Gaji yang diberikan sama besarnya untuk semua posisi. Dalam pengalaman manajemen non-hirarkis tersebut, perusahaan telah melakukan efisiensi dengan menekan pos-pos pembiayaan yang tidak perlu. Para pekerja mengaku sangat puas dengan model swakelola. Di era sebelumnya, perusahaan mengalokasikan 65-70% anggaran untuk gaji majikan dan manajemen. Dengan model swakelola, kesejahteraan pekerja lebih merata.

Pekerja menyadari bahwa terdapat keterbatasan-keterbatasan dalam menerapkan kontrol pekerja, dikarenakan tekanan-tekanan kaum pemodal yang memakai alatnya: negara, untuk menghancurkan gerakan dan kekuatan pekerja. Namun, para pekerja Argentina tetap meyakini bahwa harapan mereka tidak bisa diwakilkan pada politisi, partai maupun presiden demi presiden yang berkuasa di negeri itu. Tidak juga kepada selebriti seperti Maradona.

Di tengah keterbatasan tersebut, mereka mengenyampingkan tekanan negara yang terus menerus berupaya mengusir pekerja dari pabrik untuk kemudian diambil kembali oleh para kapitalis. Negara dan perangkat militerisnya memang menjadi alat ampuh bagi orang kaya untuk mendominasi perekonomian.
Peralatan tua dan suku cadang yang langka telah memaksa penurunan produksi karena mereka tidak bisa memperbaikinya. Namun ini justru menginspirasi para pekerja untuk membangun jaringan dan solidaritas internasional agar dapat menyelesaikan keterbatasan ini. Mereka berkomunikasi lewat internet dan jaringan radio untuk mencari suku cadang maupun tenaga teknisi untuk membantu mereka.

Masalah lainnya adalah rendahnya permintaan, dimana dalam logika umum kapitalisme, dapat membahayakan keberlangsungan ekonomi. Sebagai jawabannya, para pekerja membangun perekonomian yang relatif mandiri dimana hasil produksi disalurkan ke masyarakat sekitar melalui Dewan Warga. Saling suplai kebutuhan juga berlangsung antar perusahaan. Pertukaran barang dan jasa ini telah dengan telak menghempaskan peranan uang, meskipun hanya dalam jangka beberapa tahun sebelum mereka direpresi oleh kolaborasi kapital dan negara.

Swakelola telah membangun harapan baru pekerja Argentina. Bukan saja pada perbaikan ekonomi yang relatif membaik sejak krisis, namun juga peluang untuk membangun dunia baru tanpa dominasi dan kontrol terbuka lebar. Mematahkan mitos-mitos lama bahwa hanya buruhlah (pekerja industrial) satu-satunya kelompok yang dapat membangun gerakan revolusioner, di Argentina semua elemen proletariat memiliki kontribusi yang sama kuatnya. Hal tersebut salah satunya berkat model swakelola yang memungkinkan partisipasi semua kelompok dan sektor lebih merata.

Para pengangguran dan proletariat jalanan (piqueteross) mengorganisir pendudukan dan sabotase ekonomi kapitalis secara otonom. Mereka menjadi tulang punggung radikal bagi gerakan ini. Dengan membangun organisasi otonom, aktifitas mereka pun dikendalikan secara swakelola.

Para jurnalis dan praktisi media mengorganisir saluran-saluran Televisi untuk digunakan sebagai alat kampanye dan informasi komunikasi gerakan. Mereka juga mengorganisir diri secara otonom, dan membangun struktur non-hirarkis. Para guru dan pelajar juga menduduki sekolah-sekolah dan kampus, mengujicobakan pengelolaan pendidikan di tangan komunitas. Praktek-praktek swakelola juga melebar ke klinik dan pusat-pusat kesehatan, serta dapur-dapur umum yang kesemuanya dikelola secara otonom.

Mereka membangun solidaritas dengan buruh-buruh pabrik, karyawan-karyawan di perusahaan yang telah diduduki untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, bekerja sama dengan Komite Popular, dewan-dewan komunitas, untuk mengorganisasikan masyarakat dalam struktur yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Dimana peran politisi, partai dan negara sekalipun sama sekali tidak dibutuhkan!

Meski begitu, kelas pekerja Argentina membutuhkan oto-kritik terus menerus untuk menghadirkan kemajuan gerakan. Bermula dari keretakan di antara mereka yang terlalu banyak bergantung pada politisi dan kelas menengah. Dua front besar MNFR dan MNER pecah disebabkan perbedaan mereka dalam menyikapi tekanan kapitalis dan negara. Para pekerja yang lengah akhirnya disusupi para politisi Kiri untuk membawa mereka ke arena politik parlementariat. Pada kenyataannya memang pabrik dan perusahaan serta komite-komite komunitas secara konsisten diterpa tekanan dari pemerintah dan kapitalis. Lewat jalur hukum, negara memperkarakan status perusahaan yang diambil alih para pekerja.

Dan akhirnya meski gelombang represi militer dan milisi sipil bayaran kapitalis terus menghantam membuat beberapa perusahaan swakelola akhirnya kalah, namun masih banyak yang terus beroperasi dengan sistem swakelola pekerja (worker's self-management). Mereka terus mempertahankan otonominya dan hubungannya dengan masyarakatnya, dan telah melampaui dua wajah kapitalisme privat maupun kapitalisme negara. []

TERPERANGKAP DALAM PABRIK TANPA DINDING

2008-10-10T09:38:00.000-07:00

Editorial Edisi #2

Tak banyak yang hendak kami sampaikan dalam kolom ini. Dikerjakan bertepatan setelah beberapa hal darurat terjadi di kolektif kami. Dengan tensi yang sedikit berbeda, kali ini kami ingin menemanimu menyeruput teh manis dengan sebuah topik tentang pabrik tanpa dinding. Yeah... sebuah penjara yang tak kunjung terlihat. Tuntutan demi tuntutan, slogan demi slogan yang diperjuangkan tak mampu menembus penjara ini, bahkan semakin menebalkan dindingnya.

Ishmael membuka wacana awal tentang konstruksi sosial yang menurut kalangan otonomis dan anti-otoritarian kontemporer disebut sebagai Pabrik Sosial. Analisis penting datang dari Alisa yang menguliti ‘keluarga’ sebagai narasi tak tergugat. Lalu Nelson membeberkan instrumen dan mesin-mesin dalam Pabrik Sosial berupa institusi sosial. Konsekuensi perpsektif dan sudut pandang atas Pabrik Sosial dikupas duet Alfonso dan Ali Topan, yakni memahami dan mendialektiskan pemahaman kita atas makna proletariat hari ini. Si Cakep Maximus Celeste membingkai kehidupan harian kita-para pekerja, sebagai contoh keterjebakan yang massif atas tegaknya kapitalisme. Dan akhirnya Bahar dan Josh menawarkan sebuah alternatif dan referensi gerakan anti-kapitalis non-otoriter sebagai rujukan gerakan lokal melawan neo-liberal.

Akhirnya, selamat menikmati hidupmu dan Panjang Umur Proletariat!

YANG MAHA LUAS DAN MAHA BESAR

2008-10-10T09:30:00.000-07:00

oleh : Ishmael Yahalah

Bukan tentang tuhan, bukan! Tapi sebuah pabrik yang begitu besar dan luas. Di dalamnya terdapat begitu banyak orang yang bekerja. Dan bekerja adalah satu-satunya cita-cita dalam kehidupan pekerjanya, melampaui hidup itu sendiri. Menyedihkan!

Hari belum terang dan embun belum juga menguap. Di sebuah rumah kompleks perumahan sederhana pinggir timur Kota Makassar, sebuah aktifitas yang tiap harinya sama persis, kembali diulangi. Zulkarnain, 34 tahun, karyawan sebuah perusahaan swasta terkemuka di Sulawesi Selatan, telah bersiap berangkat kerja.

Ia bangun sejam sebelumnya, shalat subuh dan menonton berita pagi di televisi sambil menikmati kopi susu buatan sang istri. Arniati, 30 tahun, bangun lebih pagi lagi karena mesti mempersiapkan sarapan dan kebutuhan suami. Hari ini seragam Zulkarnain mesti disetrika, “Biar rapi dan tidak dimarahi bos”, begitu katanya.

Setelah Zulkarnain berangkat, Arniati juga mesti mengurus Aldi, 7 tahun, yang mesti ke sekolah. Anaknya yang baru kelas dua SD itu mesti sarapan, dimandikan, dan diantar ke sekolah.

Rutinitas itu diulang tiap hari. Zulkarnain tiba di rumah hampir pukul 6 petang. Seharian kerja telah membuatnya penat dan lelah. Menonton TV menjadi pilihan hiburan paling murah meriah. Jalan-jalan ke mal biasanya dilakukan di akhir pekan, tapi tidak setiap pekan. Selepas semua itu, Zulkarnain yang lelah seharian bekerja harus istirahat agar keesokan hari terus bisa bekerja.

Keluarga Zulkarnain adalah gambaran umum keluarga masa kini. Kehidupan harian yang keesokan harinya dipertahankan untuk terus bekerja agar dapat bertahan hidup.

Siapakah kelas pekerja hari ini?

Terutama kalangan Kiri tradisional, pandangan umum tentang kelas pekerja adalah para buruh industrial, atau kerah biru yang bekerja di pabrik. Kadang pula memasukkan pekerja non-industrial seperti perawat dan kerah putih.

Jika memakai perspektif tersebut berarti hanya Zulkarnainlah yang berkontribusi pada proses produksi. Statusnya sebagai pekerja upahan jelas berbeda dengan Arniati yang tidak memiliki majikan, apalagi anaknya yang belia. Zulkarnain bekerja dan menghasilkan nilai-lebih, sementara Arniati sama sekali tidak menghasilkan kapital, pula tidak berada dalam hubungan produksi.

Definisi tersebut jelas gagap ketika diperhadapkan pada perkembangan kapitalisme yang semakin canggih dan tidak lagi hanya beroperasi di pabrik maupun tempat kerja. Definisi tersebut menjebak pada pembagian kelas antara yang 'tereksploitasi' dan kelompok yang 'tertindas'. Sang suami yang tereksploitasi, sementara si istri 'sekedar' tertindas. Saat sepasang suami-istri berada dalam himpitan hidup yang sama, penindas yang sama, dan kemonotonan hidup yang sama, berkat definisi yang ortodoks mereka dipisahkan berdasarkan kepentingan ekonomis.

BOX : Perkembangan Kapitalisme Berdasarkan Komposisi Pekerja
A. Era Pertama adalah era 'pekerja profesional', sejak pertengahan abad 19 hingga meletusnya Perang Dunia. Periode klasik industrialisasi ini didominasi oleh pekerja produktif (yang memiliki keahlian). Misalnya sebuah pabrik mobil yang akan memproduksi mobil, diisi oleh pekerja yang memang ahli membuat mobil bagian demi bagian. Setiap pekerja saat itu pandai membuat mesin, body, hingga kemudi. Namun karena tenaga produktif masih relatif sedikit, maka hasil produksi juga relatif terbatas.
B. Era Kedua adalah era 'pekerja massal', berkembang menjelang tahun 20-an hingga akhir 60-an. Ciri-cirinya proses kerja semakin terspesialisasi, mengkhusus, mengalienasi, dan menghasilkan produk secara massal. Kombinasi Taylorisme, Fordisme dan Keynessianisme. Misalnya ditemukannyacara produksi yang efisien, massal, dan hanya membutuhkan sedikit pekerja ahli. Seorang pekerja tidak perlu ahli mesin, dia hanya cukup mengerjakan roda karena yang membuat mesin juga tidak perlu mengetahui tentang ban. Untuk membuat lebih mudah lagi, para pekerja bagian ban pun terbagi hingga level paling kecil, seperti misalnya hanya untuk memasang baut. Sehingga setiap orang tanpa keahlian khusus dapat diserap dalam kerja-kerja massal.
C. Sementara era ketiga, yakni zaman sekarang adalah era 'pekerja sosial'. Era ini ditandai dengan peleburan pabrik ke dalam masyarakat yang dikenal dengan konsep “Pabrik Sosial”. Masyarakat atau kehidupan sosial disetting sebagaimana pabrik fisik/mekanik. Dalam era ini kerja dan pekerjanya tidak hanya di pabrik/kantor namun meluas ke seluruh dimensi kehidupan sosial, dan seluruh aktifitas telah dikonversi menjadi 'kerja' untuk mereproduksi kapital. Sebuah mobil tidak diproduksi di pabrik atau kantor saja, tetapi melibatkan kehidupan domestik dan sosial yang turut berkontribusi melalui reproduksi tenaga kerja.

Pabrik Sosial dan Sosialisasi Pekerja

Mario Tronti memberikan catatan awal bagaimana kapitalisme bertranformasi, bahwa “hal paling maju dari kapitalis adalah bahwa produksi nilai-lebih (surplus value) berlangsung dimana-mana, melampaui sirkuit 'produksi-distribusi-pertukaran-konsumsi' yang terus berkembang; ini juga berarti hubungan antara produksi kapitalis dengan masyarakat borjuis, antara pabrik dengan masyarakat, antara masyarakat dengan negara, semakin melebur. Puncak perkembangan kapitalis adalah saat hubungan sosial menjadi hubungan produksi, dimana keseluruhan masyarakat menjadi perwujudan proses produksi. Singkat kata, keseluruhan kehidupan sosial tidak lain berfungsi sebagai pabrik, dimana pabrik memperluas dominasi kapital atas keseluruhan masyarakat”.

Jika kapitalisme lampau diidentikkan dengan pabrik karena saat itu hanya pabriklah satu-satunya tempat kapitalis mengakumulasi kapital. Di pabrik atau pun kantor, majikan berkuasa penuh terhadap kehidupan pekerja. Menerapkan aturan, mendisplinkan, memperkerjakan dan memecat, serta mengambil keputusan tentang proses produksi bahkan ke seluruh kehidupan para pekerja. Setelah bel pulang dan melewati gerbang pabrik, kehidupan pekerja tidak lagi tersentuh dengan kekuasaan majikannya meski tidak sepenuhnya bebas karena harus menjalani kehidupan dalam hirarki dan dominasi dalam bentuk lain.

Pekerja hari ini adalah mereka yang berpartisipasi dalam reproduksi kapital. Tidak lagi dibatasi oleh dinding pabrik atau kantor, karena proses penciptaan kapital-kapital baru telah melebar ke kehidupan sosial, tidak lagi sekedar di tempat kerja. Pekerja juga disosialisasikan pada level sosial. Masyarakat menjadi pekerja bukan (saja) oleh rekrutmen formalmelamar, mengisi lowongan kerja, dst, tetapi melalui konversi kehidupan sosial menjadi sebuah pabrik.

Kehidupan Sebagai Kerja

Apa yang menjadi ciri khusus dalam Pabrik Sosial adalah keseluruhan kehidupan individu maupun sosial bermakna sebagai kerja, yaitu kerja untuk menciptakan kapital baru. Hampir tak satu pun aspek dalam hidup yang bukan merupakan kontribusi untuk penciptaan kapital baru. Kehidupan diposisikan berada di bawah kerja. Ini membuat sebagian besar waktu kita untuk 'bekerja'. Apa yang kita kenal sebagai kegiatan pasca-kerja, justru merupakan aktifitas kerja yang pasif. Aktifitas lain selain kerja direduksi menjadi hanya sekedar rekreasi (pemulihan). Perhatikan bagaimana 'waktu kerja' dan 'waktu luang' adalah hal yang tidak berbeda, sama-sama menciptakan kapital baru melalui produksi dan konsumsi.

Dalam kehidupan sosial, rekreasi, kesehatan dan kesejahteraan, hingga pendidikan tidak lain sebagai hal yang dirancang untuk menunjang keuntungan kapital. Instrumen tersebut berfungsi untuk merawat kondisi sosial agar tetap tegak dan normal, demi vitalitas dan maksimalisasi kerja para pekerjanya.

Domestikasi Kerja dan Manufakturisasi Sektor Domestik

Kapital tidak perlu memerlukan tembok dan dinding raksasa di level sosial untuk membangun pabrik fisikal. Dalam rangka penciptaan tenaga kerja baru misalnya, keseluruhan rangkaian produksi cukup diintergrasikan dalam kehidupan domestik/rumah tangga. Dalam kehidupan domestik, tersedia tenaga kerja murah (bahkan gratis) dengan model pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah.

Khususnya kaum perempuan, mereka bisa mengerjakan berbagai peran misalnya melahirkan generasi baru pekerja masa depan, membesarkan, mencukupi kebutuhan hidupnya, melayani suami (baca: pekerja) agar dapat kembali bekerja keesokan harinya. Mereka juga mesti mengatur keuangan keluarga agar tidak terjadi inflasi. Kesemua pekerjaan yang dilakukan oleh kaum perempuan tersebut tidak diupah, dan bertindak sebagai tenaga tak diupah bagi kapital.

Kehidupan domestik (keluarga inti) adalah landasan pembentuk nilai masyarakat kapitalis, disemaikannya pemberhalaan kerja sebagai satu-satunya narasi yang layak.

Komposisi Pekerja Sosial

Dalam Pabrik Sosial, pekerja tidak lagi dibedakan atas diupah atau tidaknya mereka, produktif atau tidak produktifnya. Ibu rumah tangga dan seluruh kerja-kerja domestiknya, yang dulunya tidak menjadi bagian proses produksi (oleh karenanya tidak diupah) adalah kelompok yang berkontribusi erat dalam reproduksi tenaga kerja. Kehidupan domestik bukan lagi tidak ada hubungannya dengan produksi, malahan berperan penting dalam penciptaan tenaga kerja dan kapital baru.

Ke-tidak produktif-an kelompok pengangguran misalnya, bukan berarti tidak berkontribusi dalam penciptaan kapital-kapital baru. Dalam lansekap Pabrik Sosial, pengangguran misalnya, dapat menjadi instrumen oleh kapitalis untuk menciptakan nilai dan kondisi ekonomi dalam rangka memaksimalkan keuntungan maksimum yang bisa diraih pada level sosial. Hitung-hitungan ekonomi, inflasi, daya beli, persaingan kerja dan himpitan hidup telah mengaburkan perang yang sesungguhnya.

Bahkan mahasiswa/pelajar, masyarakat adat, petani subsisten, kaum minoritas, penyandang cacat, para jompo dan pensiunan memiliki fungsi masing-masing sebagai mesin dalam penciptaan kapital-kapital baru.

Inilah 'pabrik tanpa dinding' yang maha luas dan maha besar itu. Para proletariat, sebagaimana jutaan Zulkarnain dan Arniati, terus bekerja karena hanya itu pilihan yang disodorkan. Pilihan-pilihan untuk 'kehidupan lebih baik' sepanjang tetap memproyeksikan para proletariat takluk pada nasibnya, tidaklah lebih baik dari parodi perubahan. Dalam Pabrik Sosial, berganti pemerintah, berganti partai politik penguasa, berganti presiden sepanjang tidak menghalangi kapital terus menggelembung tidak layak disebut alternatif. Satu-satunya jalan realistis yang tersisa bagi proletariat yang ingin bebas, adalah menghancurkan pabrik ini!

“…karena tujuan dari setiap proletar adalah untuk tidak lagi menjadi proletar…”
(Mario Tronti)

MENDEFINISIKAN ULANG PROLETARIAT

2008-10-10T09:26:00.000-07:00

oleh : Ali Topan Marsono & Alfonso

Sejak era industrialisasi, perpecahan kelas sosial semakin meruncing. Para borjuis menguasai alat-alat produksi sedang proletar terpaksa bekerja sebagai syarat bertahan hidup. Kelas proletar tidak mendapatkan profit dari perputaran kapital, juga tak memiliki nstrum atas hidupnya. Menurut Karl Marx, para proletarlah kelas pekerja modern, mereka tidak memiliki cara lain untuk bertahan hidup selain dengan menjual tenaga kerjanya dan bukan menjual produk seperti yang dilakukan para kapitalis. Jelas, proletariat adalah sebuah kelas sosial yang muncul seiring terciptanya relasi ekonomi baru, kapitalisme.

Di Eropa (tempat dimana relasi kapital muncul untuk pertama kali), kelas proletariat erat kaitannya dengan konsep labour, yaitu aktifitas yang dilakukan demi mendapatkan upah. Sementara work lebih spesifik pada aktifitas fisik. Di Indonesia, definisi work dan labour tidak memiliki perbedaan. Kedua-duanya dipakai untuk merujuk pada kerja. Diperparah dengan banyaknya istilah yang terkait dengan kerja, seperti karyawan, pegawai, buruh, dan sebagainya. Dalam konteks Indonesia, jelas hal ini mengaburkan siapa kelas proletar itu. Namun jika mengacu pada apa yang dikatakan Marx, tentu akan terlihat bahwa karyawan, pegawai, dan buruh adalah sama-sama proletar sebab semuanya menjual tenaga demi upah (meski istilah upah juga beragam).

Dengan demikian, proletariat tidak lagi identik dengan pekerja pabrik, namun juga mereka yang ada di kantor dan gedung ber-AC, pusat perbelanjaan, ruang nstru, atau pusat-pusat layanan kesehatan, dan sebagainya. Karena relasi kerja-upahan tidak saja eksis di pabrik, namun di berbagai tempat. Kelas proletariat, seiring perkembangan kapitalisme, melingkupi para kerah putih di bank, karyawan departemen store, satpam, perawat hingga juru parkir kantor korporasi.

Proletariat dalam Hingar Bingar Pabrik Sosial

Konsepsi atas proletariat mesti mempertimbangkan konteks sejarah dan aktualnya. Dulu yang dimaksud proletariat adalah mereka para buruh pabrik, karena pada zaman tersebut pabriklah satu-satunya tempat dimana terdapat kelas proletar. Lalu kemudian juga muncul kantor, setelah berkembang perusahaan non-manufaktur. Dan seterusnya, saat kapitalisme terus berkembang menciptakan lapangan kerja baru dengan model dan variasi beragam.

Saat ini, tatanan sosial telah dikonversi oleh kapitalis menjadi sebuah Pabrik Sosial, dimana seluruh aktifitas hidup manusia diperuntukkan untuk mengakumulasi kapital dan semua dimensi kehidupan adalah rangkaian dari proses produksi. Artinya, para pekerja bukan saja mereka yang di pabrik, atau kantor, tetapi seluruh masyarakat. Bukan pula terbatas hanya yang diupah, atau yang produktif saja. Sektor nstrume, atau kalangan pengangguran yang tidak masuk dalam klasifikasi klasik, dalam Pabrik Sosial juga turut berkontribusi dalam pengakumulasi kapital.

Intinya, proses penciptaan nilai-lebih (sebagai basis kapital baru), tidak lagi hanya berlangsung di tempat kerja, tetapi meluas hingga ke level sosial. Di unit sosial terkecil yaitu keluarga, penciptaan kapital dan tenaga kerja baru diproses disini. Keluarga menciptakan calon pekerja masa depan. Mendidiknya, menyekolahkannya, mendisiplinkan dan memberikan gambaran hidup dan nilai apa yang ‘normal’ kepada anaknya: bekerja. Khususnya perempuan, mereka melayani suaminya agar dapat kembali bekerja keesokan harinya, mendidik calon pekerja.

Mahasiswa atau pelajar, bukan lagi belajar untuk menjadi manusia. Tetapi untuk memudahkan mencari pekerjaan dan diupah tinggi. Karena orientasinya ini, mahasiswa tidak lebih sebagai proletariat yang dalam masa training untuk memasuki dunia kerja sesungguhnya. Kampus menjadi persemaian nilai baru, dan komoditinya adalah pelajar itu sendiri, yang tidak memiliki kuasa sedikitpun dalam mengontrol proses dan orientasi belajarnya.

Para pengangguran diciptakan sedemikian banyak, agar posisi tawarnya rendah saat mencari pekerjaan oleh karena terbatasnya lapangan kerja. Berbagai aturan dan paket kebijakan ekonomi disusun dengan memanfaatkan populasi penganggur sebagai nstrument. Kesemuanya ditujukan agar perekonomian tetap stabil. Para pensiunan, atau para jompo kadang ditunjang Jaring Pengaman Sosial guna menyokong mereka untuk tetap produktif. Hal ini menguatkan tesis Marx tentang ‘pekerja cadangan’ dimana akumulasi juga bermakna akumulasi ‘pekerja cadangan’ dan ‘pekerja aktif’ dan semua yang bekerja dalam rangka mereproduksi kelas.

Dari sini bisa kita lihat bahwa yang dimaksud Pabrik hari ini, adalah bukan semata pabrik fisikal. Tatanan sosial secara keseluruhan ini termasuk institusi sosial, nilai-nilai, orientasi dan keseluruhan yang mereproduksi kelas adalah Pabrik Sosial. Dengan demikian, definisi tentang siapa proletariat itu mesti mengambil rujukan pada basis historis yang berjalan sekarang. Artinya kelas pekerja mesti dimaknai ulang ! Merekalah para pekerja pabrik, petani, kaum miskin perkotaan, ibu rumah tangga, mahasiswa, serta seluruh kelompok yang didominasi oleh sistem uang dan kerja.

Menyadari hal tersebut, defenisi proletar adalah sesuatu yang penting untuk menguak ilusi-ilusi yang sengaja dibangun untuk melemahkan kekuatan kelas proletar. Pelemahan ini dilakukan untuk meredam potensi revolusioner yang dikandung oleh kelas proletar sebagai kekuatan yang paling potensial menghancurkankan kapitalis dan kapitalismenya. Dengan demikian juga istilah proletariat menjadi penting untuk meninggalkan perdebatan dan pengkotak-kotakan antara mereka yang menganggap diri buruh, karyawan, pegawai, pekerja, dan menyatukan dalam satu definisi: proletariat.

SEKALI LAGI TENTANG INSTITUSI SOSIAL

2008-10-10T09:18:00.000-07:00

oleh : Nelson Al Qasy

Seringkali kita menganggap institusi sosial seperti sekolah, pusat layanan kesehatan, media massa dan lainnya, adalah wadah untuk memediasi kepentingan orang banyak entah itu menyakut soal kesehatan, peningkatan kualitas pengetahuan dan lainnya. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa dalam memediasi kepentingan orang banyak tersebut ada tujuan-tujuan lain yang kasat mata atau 'terselubung' secara langsung ikut berjalan? Atau justru kenapa ada pertanyaan semacam ini?

Institusi sosial layaknya sebuah pondasi yang direhabilitasi secara permanen guna mempertahankan sebuah sistem dominan/tatanan global yang berjalan dalam aktivitas keseharian masyarakat umum. Pandangan umum tentang manfaat dari institusi sosial mungkin tak perlu dijelaskan disini karena telah dijelaskan melalui berbagai media dan kita pun mungkin sudah mengetahuinya. Tapi kita perlu menyelidiki mengenai apa yang terselubung dan logika yang terkandung dalam institusi sosial sebagai suatu perangkat yang mendukung terjadinya ketimpangan dan keterpurukan dalam berbagai bentuk saat ini.

Sekolah sebagai Pabrik Tenaga Kerja

Sekolah berfungsi mengkanalisasi aktifitas transformasi pengetahuan ke dalam bentuk aktifitas akumulasi kapital. Atau dalam bahasa populernya sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yaitu 'jasa pengetahuan'. Jika pengetahuan dirasa abstrak, mungkin lebih konkrit jika kita katakan bahwa komoditas atas jasa pengetahuan dari perusahaan tersebut adalah 'hal-hal yang berpengetahuan'.

Para Presiden, hakim, para jendral militer, para korporat, atau politisi dan masih banyak lagi yang bisa disebutkan adalah produk yang dibuat oleh sekolah. Mereka terbukti sampai saat ini tidak menghasilkan loncatan kualitas dan transformasi pengetahuan yang otonom dan merata kepada banyak orang.

Keahlian menjadi presiden, hakim, jendral militer jelas sangat dibutuhkan oleh Negara untuk menjaga stabilitas sosial agar relasi Kapital dapat terus berlangsung tanpa jeda. Tujuan bersekolah bukan untuk memperoleh loncatan kualitas pengetahuan untuk kehidupan yang lebih baik, tetapi adalah sebuah keharusan untuk mempersiapkan calon-calon pekerja masa depan. Persis modus Politik Etis di awal abad 20 yang menipu untuk mencerdaskan masyarakat, namun pada intinya untuk merekrut tenaga-tenaga administratif siap pakai untuk memperkuat penjajahan atas masyarakat itu kembali. Dan dewasa ini, calon pekerja tersebut dididik mulai dari sekolah dasar sampai masuk universitas untuk memahami dan mengimplementasikan pengtahuannya agar kelak di kemudian hari dapat mengisi posisi dalam sistem dominan.

Dalam konteks Pabrik Sosial, sekolah memproduksi tenaga kerja sebagai komoditinya. Merekalah para lulusan dan sarjana yang kemudian dijajakan untuk dipakai demi kelancaran akumulasi kapital (baca: dunia kerja). Sekolah juga berfungsi sebagai tempat pembuatan nilai jual (valorization) melalui rasio akademis, dimana lulusannya dinilai dan distandarisasi berdasarkan hal tersebut. Tentunya, di sekolahlah tempat para pekerja masa depan diciptakan. Mereka dibentuk, didisiplinkan dan disetting sesuai kebutuhan kapital. Para pelajar dan mahasiswa bekerja dengan cara belajar sebuah pengetahuan, untuk menciptakan dirinya sebagai komoditi unggul. Kepintarannya tidak ada hubungannya dengan kehidupan atau masyarakat, namun pada seberapa berkontribusinya mereka dalam pengakumulasian kapital.

Sekolah adalah pusat penyaringan sosial, kaderisasi dan pelatihan bagi para pekerja. Pekerja yang belum ahli dan tidak memiliki kesiapan beradaptasi di dunia kerja akan dididik, didisiplinkan dan disuntikkan nilai serta orientasi hidup yang relevan dengan akumulasi kapital. Sekolah adalah mesin cetak yang baik untuk menghasilkan pekerja-pekerja yang penurut dan tidak memiliki keinginan untuk bebas dan merengkuh hidupnya.

Media Massa sebagai Pabrik Opini dan Kanal Kebenaran

Tidak dapat dipungkiri bahwa menghadang deras arus informasi saat ini adalah sebuah hal yang terlampau percuma dilakukan. Ini mengacu pada sifat paradoksal dari teknologi informasi itu sendiri. Satu sisi teknologi menjadi rantai penunjang bagi sistem dominan saat ini, tapi di sisi lainnya secara tak langsung menyediakan lintasan peluru bagi dirinya sendiri.

Arus informasi yang begitu massif memang tidak dapat dibendung tapi hal ini bisa diarahkan dan dialihkan. Proses pengalihan tersebut membutuhkan perangkat/institusi yang khusus menangani bidang ini. Nah, disinilah media memiliki peranan yang sangat vital dalam menjaga opini termasuk juga menyensor dan memasung informasi yang terbangun di masyarakat.

Tugas-tugas hegemoni dijalankan dengan baik oleh media massa, tidak pemaksaan yang kasat mata akan tetapi dimediasi lewat proses komunikasi yang sungguh massif. Media massa berguna untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan/yang dianggap penting oleh pasar yaitu semua jenis informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang hidup dalam budaya dominan.

Media massa adalah alat kapital untuk selalu menjaga stok opini untuk membangun pola pikir yang terkontrol, terjajah dan terdisiplinkan. Yaitu untuk menjaga masyarakat agar tetap berfikir normal, orang tidak merasakan kemungkinan adanya individu yang berfikir lain bahwa 'ada yang salah dengan dunia ini'.

Media massa adalah mesin dalam pabrik sosial, yang memproduksi keinginan yang tidak dibutuhkan demi kelancaran konsumsi dan akumulasi kapital. Masyarakat non-kapitalis ditransformasikan menjadi masyarakat kapitalis yang berlandaskan jual-beli dan kerja upahan lewat gencarnya informasi yang mendominasi pemahaman kolektif.

Pusat layanan kesehatan sebagai reservasi tenaga pekerja

Hampir semua orang tahu bahwa untuk mendapatkan layanan kesehatan saat ini mesti melalui transaksi jual-beli yang rumit. Kita jangan menipu diri sendiri, contoh yang paling sering kita jumpai misalnya dalam rumah sakit, layanan kesehatan yang diberikan bukanlah berdasarkan diagnosis penyakit tapi lebih pada kemampuan seorang secara finansial dan strata sosialnya di masyarakat. Kesehatan bukan lagi dalam tujuan meningkatkan kualitas hidup, namun tak lebih sebagai komoditas sekaligus pit stop bagi para pekerja yang kendor dan mesti di-charge agar terus dapat bekerja.

Tatanan sosial mesti selalu stabil untuk menjaga proses perputaran modal. Pekerja yang sakit dapat menghambat dan mempengaruhi proses produksi dan akumulasi. Karenanya diperlukan pemulihan, bukan dalam tujuan menjadikan kualitas hidup kelas pekerja lebih meningkat tapi dalam rangkaian menjaga agar mereka dapat terus menerus bekerja dan bekerja. Layaknya mobil, saat mogok harus dikirim ke bengkel untuk diservis agar dapat kembali berfungsi. Dan bengkel yang sering kita datangi saat sakit adalah Rumah Sakit. Rumah sakit membuat pekerja kembali berfungsi mengakumulasikan kapital demi kapital untuk para majikan.

Organisasi sosial sebagai kanal ekspresi dan polisi moral

Partai politik, LSM, lembaga kebudayaan, lembaga keagamaan dan hukum dan lain sejenisnya memiliki fungsi dan tujuan dasar yang secara khusus tidak berbeda dari institusi sosial sebelumnya awal yaitu, sebagai salah satu roda penggerak sistem dominan (pabrik sosial) dan menempati salah satu bagian paling vital dalam struktur kenegaraan untuk proses ideologisasi. Perangkat inilah yang digunakan untuk mengarahkan, membentuk, memasung, melenyapkan, mengkanalisasi semua bentuk kehidupan agar berjalan sesuai dengan hukum-hukum kapital dan otoritas yang pada akhirnya membuat keduanya (Negara dan kapital) tampak kelihatan wajar adanya.

Ekspresi politik mesti diarahkan ke partai politik, hasrat peduli ke LSM, patokan norma dan benar-salah ada di lembaga keagamaan dan hukum, atau kegiatan berkesenian dinaungi lembaga kebudayaan. Kesemuanya diorganisir untuk tetap menjaga agar proses-proses berpolitik, bersolidaritas sosial, berkesenian, atau menjalani kehidupan spiritual dan religious tetap relevan dan tidak berseberangan dengan proses akumulasi kapital.

Relasi negara, institusi sosial dan kapital

Negara mengandung logika merawat diri. Kekuasaan yang terkandung di dalamnya akan senantiasa dijaga tak peduli siapa pun yang memegang kekuasaan. Selain eksis karena adanya dimana sebagai alat perpanjangan tangan oleh dominasi kapital melalui perangkat kekerasan (militer, peradilan dan polisi) maupun ideologisnya (sekolah, lembaga keagamaan, lembaga sosial).

Institusi sosial yang ada adalah alat kekuasaan 'ideologis dan represif' sebagai respon material/kenyataan fisik dan historis yang berlangsung dalam masyarakat kontemporer. Ini juga salah satu kerja ekstra dari perangkat ini adalah mendekonstruksi hubungan sosial yang seharusnya horisontal menjadi hubungan vertikal dari bawah ke atas ataupun sebaliknya sehingga secara perlahan membentuk kerangka sistematis yang kokoh bagi suatu struktur kekuasaan yang ada. Hanya dengan model seperti ini Pabrik Sosial dapat tegak dan terus berproduksi.

Kebutuhan akan informasi dalam bentuk tranformasi pengetahuan dimediasi oleh lembaga pendidikan, kebutuhan spiritual dan rohani dilembagakan dan dipisahkan dari jiwa manusia yang otonom agar sesuai dengan logika kapital dan kekuasaan. Untuk melindungi dan menjaga stabilitas serta keamanan bagi proses kapitalisasi kehidupan dibuatlah lembaga hukum yang mengatur segala bentuk perilaku sosial dan politik masyarakat yang hidup dalam Negara. Institusi militer bertugas mengancam dan merepresi, bahkan meniadakan setiap aktifitas yang mengancam stabilitas ekonomi, politik dan sosial Negara.

Dalam pabrik sosial, semua institusi sosial telah ditranformasikan sebagai alat untuk menjaga agar rutinitas kerja, kemonotonan hidup, kemiskinan filsafat serta kebosanan-kebosanan lainnya sebagai satu fonomena yang biasa-biasa saja dan tak butuh penghancuran. Institusi sosial menjaga agar negara dan kapital tetap eksis, karena hanya dengan kolaborasi tersebutlah mesin-mesin dalam pabrik sosial dapat terus mengakumulasi kapital. Hal ini dalam kaitannya dengan Negara adalah mencoba membalik logika kontradiksi pokok (penghapusan kelas dan hirarki dalam kehidupan dan pengabolisian kapital ) dan kontradiksi dasar (sandang, pangan, dan papan) menjadi sebaliknya. Yaitu mencoba seolah-olah memenuhi kontradiksi dasarnya saja yang salah satunya diwadahi oleh institusi sosial dan menutup tabir kontradiksi pokok.

Kontradiksi pokok bukanlah menjadi kebutuhan Negara melainkan menjadi kebutuhan bagi tiap individu yang hidup dalam Negara beserta segala benturan dan kompromi yang dialaminya. Karena dengan terpenuhinya kontradiksi pokok, Negara tak lagi dibutuhkan oleh tiap pelaku aktifitas kehidupan entah itu manusia ataupun makhluk hidup lainnya.

Langkah coba-coba bukanlah cara yang buruk untuk mempelajari bagaimana cara membuat pesawat terbang, tapi bisa menjadi cara yang sangat berbahaya untuk mempelajari bagaimana membangun sebuah peradaban
(Daniel Quinn)

SEBUAH SENTRAL BERNAMA KELUARGA

2008-10-10T09:14:00.000-07:00

oleh : Alisa Dita Manimpian

Adalah hal yang biasa dari gambaran sebuah keluarga, mereka yang bernaung di bawah atap yang sama, memijakkan kaki di lantai yang sama namun tak banyak waktu untuk bertemu, berkumpul dan berbagi kasih.
Suami disibukkan dalam tugasnya menjadi tulang punggung dengan bekerja, dan istri sebagai pengelola rumah tangga menghabiskan waktu untuk urusan domestik. Sedangkan sang anak disekap di ruang kelas sekolah atas nama mempersiapkan masa depan.

Ya, inilah gambaran sebuah keluarga modern yang umum kita temui. Relasi-relasi sosial dan hubungan emosional di dalamnya ditransformasikan sedemikian rupa sebagai aktifitas 'Kerja'. Tidak lagi sekedar urusan domestik, keluarga menjelma menjadi mesin dalam pabrik sosial. Terutama perannya dalam merawat tatanan kerja, pekerja dan mereproduksi calon pekerja. Keluarga adalah sentral dalam pabrik sosial yang memegang berbagai macam fungsi lewat spesialisasi masing-masing peran.

Suami (terkadang pula istri) menjual tenaga sebagai pekerja, bekerja langsung pada kapital. Sementara istri sang ibu rumah tangga sebagai pekerja tak diupah yang dapat melakukan berbagai macam pekerjaan yang menguntungkan kapital. Melayani suaminya, sang pekerja, baik secara fisik, psikologis, emosional, maupun seksual. Semua ini dilakukan demi menjaga vitalitas pekerja agar keesokan harinya dapat berangkat bekerja dan tetap produktif menghasilkan kapital bagi majikannya.

Ibu rumah tangga juga melahirkan, memberi makan dan merawat serta mendidik anaknya calon pekerja masa depan. Memberinya nilai dan orientasi hidup, rantai yang menjaga agar generasinya tetap relevan dalam tatanan kapitalistik.

Sebuah spot komersial di televisi sebut saja “Fatig....” sejenis obat suplemen, menggambarkannya dengan gamblang. Seorang perempuan yang sedang melakoni beberapa pekerjaan sekaligus, sebagai guru les, sebagai koki, dan sebagai konsultan keuangan. Sebuah ilustrasi akan lakon seorang istri dalam sebuah keluarga, dan pesan yang ingin disampaikan Iklan tersebut adalah mereka (para istri) membutuhkan sebuah suplemen atau tambahan energi agar tetap sehat dan fit untuk bisa menyokong setiap peran-perannya, sehingga tetap bekerja dengan penuh segar dan menebarkan senyum seperti bintang iklan tersebut, kemudian memuji diri “anda luar biasa”. Menjadi koki yaitu menyiapkan dan kebutuhan makan dan memasak untuk keluarganya, sebagai guru les yaitu mendidik anak-anaknya untuk jalan masa depan serta sebagai konsultan keuangan yaitu mengatur keuangan atau ekonomi keluarga ke semuanya adalah peran-peran luar biasa namun telah menjadi aktivitas keseharian yang terus berjalan.

Ya inilah hal luar biasa yang dijalankan kapitalisme, mampu memainkan peran-peran keluarga tersebut menjadi aktivitas yang secara tidak langsung turut berkontribusi dalam reproduksi kapital.

Dalam keluarga istri adalah pelayan dan perawat bagi pekerjanya (suami) namun dalam pabrik sosial istri adalah pekerja itu sendiri sebagai tenaga kerja tak diupah lewat peran hariannya yang justru menjadi lebih nilai lebih dalam sistem kapital. Dan mengkonsumsi suplemen yang ditawarkan dalam berbagai produk iklan yang pasti bukan solusi.

Keluarga memainkan peran penting bagaimana narasi kerja tetap tak tergugat. Sebagai sentral dalam pabrik sosial, keluarga selain merawat para pekerjanya terus pula mereproduksi tenaga kerja, sebagai pemasok dan menyiapkan calon-calon tenaga kerja baru. Di sinilah anak dalam keluarga dipersiapkan sebagai calon pekerja masa depan. Kapitalis tak perlu membuat sebuah institusi khusus untuk merawat calon-calon pekerjanya.

Keluarga adalah institusi ideal yang dikonstruksi untuk menjadi mesin penghasil dan perawat calon pekerja. Anak sebagai generasi pelanjut keluarga, sejak kecil telah ditanamkan pada orientasi masa depan lewat gambaran karir. Keluarga terus menuntun anak pada cita-cita yang menggambarkan sebuah kesuksesan. Dokter, polisi, pengusaha, pejabat adalah sekian yang mewakilkan kesuksesan tersebut. Kesuksesan untuk mampu meraih banyak kapital. Semua norma disetting untuk selaras dengan kaidah kapital, seorang anak yang malas bersekolah akan dicap sebagai orang yang gelap masa depannya, seorang yang tidak bertitel akademik, atau memiliki pekerjaan dengan gaji minim hanyalah remah-remah dalam sistem sosial. Anak layaknya sebuah investasi masa depan, sejak kecil mereka dipersiapkan menjadi calon pekerja, memasukkannya dalam institusi pendidikan, jalur formal bagi pencapaian cita-cita.

Suami terus menjual tenaganya untuk dapat membiayai sekolah anaknya sampai jenjang terakhir, Istri sebagai Ibu rumah tangga adalah yang melahirkan, menyusui dan memberi makan anak-anaknya, merawat, menjamin kesehatannya, mendidik, mengantarnya ke sekolah, dan menuntun dalam perjalanan pencapaian karirnya. Dan anak tetap menyiapkan dirinya sebagai pekerja, gambaran cita-cita yang tertanam sejak kecil adalah harapan penyemangat, belajar dan terus mengembangkan diri, berprestasi, mengikuti aktivitas tambahan yang mendukung (kursus, dll.), anak terus ditanamkan untuk seminimal mungkin bermain dan mengisi waktu mereka untuk belajar dan hal-hal lain dipandang lebih bernilai untuk bekal masa depan.

Inilah gambaran sebuah siklus kapital yang terus berjalan dalam sebuah keluarga, fungsinya sebagai sentral dalam pabrik sosial. Generasi dalam keluarga akan mengulang hal yang sama. Segala relasi sosial telah ditranformasikan untuk mengambil alih estafet, menjelma menjadi institusi yang terus mereproduksi kapital dan kebutuhan-kebutuhannya. Keluarga yang telah menyimpang dari ikatan sosial antara individu-individu di dalamnya bahkan menjadi pusat bagi regenerasi para pekerja-pekerja baru yang berjalan untuk satu tujuan yakni tegaknya kapitalisme. []

MANUFAKTURISASI KEHIDUPAN HARIAN

2008-10-10T09:11:00.000-07:00

oleh Maximus Celeste

The factory is all around us. It is the morning, the train, the car, the ravaged countryside, the machine, the bosses, the chief, the house, the newspapers, the family, the trade union, the street, one's purchases, pictures, one's pay, the television, one's language, one's holidays, school, housework, boredom, prison, the hospital and the night. It is the time and space of our everyday subsistence.
- Raoul Vaneigem, Revolution of everyday life –

Satu hal yang paling sering ditanyakan seseorang ketika ia pertama kali berkenalan dengan seseorang adalah “dimanakah kamu bekerja…?”, yeah…!! kerja…kerja…dan kerja…!! kini seakan menjadi satu penanda dan batas “kenormalan” seseorang”, hal tersebut seolah menjadi indikasi bahwa kerja merupakan hal yang penting terutama di era masyarakat industrial seperti sekarang ini. Inilah “potret” dari pola masyarakat saat ini, kerja saat ini telah menjadi status sosial yang sangat penting bagi seseorang. Dokter, guru, polisi, buruh bangunan, pekerja pabrik, cleaning service , serta berbagai jenis pekerjaan yang lainnya telah menjadi sebuah identitas bagi seseorang di era kapitalistik saat ini, dari generasi hingga ke generasi berikutnya hal tersebut telah mengambil peran yang sangat “sakral” dan bersanding sejajar selayaknya agama.

Maka tak heran jika kemudian “bahasa profit” kini menjadi sebuah tolak ukur untuk menilai seseorang, sedari kecil manusia telah dibiasakan untuk berpikir dalam “tradisi” dunia komoditas. Seseorang akan dipandang sebelah mata jika ia belum berpartisipasi aktif dalam perputaran dunia kapital ini, dan begitu pun sebaliknya, ia sendiri pun akan merasa tak berharga jika belum turut serta menghambakan dirinya sebagai seorang pekerja yang menjual aktifitas hidupnya, ketika seseorang memutuskan untuk menukarkan hasrat imajinatif serta daya kreasi yang dimilikinya, maka secara otomatis ia pun mereproduksi setiap kondisi yang mengharuskan ia terus menerus menjual tenaganya.

Dengan menukarkan aktifitas hidupnya kepada pemilik perusahaan, para pekerja menjadikan aktifitas hidupnya sebagai suatu bentuk komoditas yang dapat dipertukarkan dengan sebentuk upah yang ditawarkan oleh para pemilik perusahaan. Dengan cara inilah bentuk produksi dan konsumsi dalam masyarakat kapitalistik tersebut berjalan, logika pasar ini berjalan layaknya suatu lingkaran yang mendominasi kehidupan, aktivitas keseharian manusia dalam dunia kapital semata-mata hanyalah aktivitas yang dapat dijual layaknya berbagai komoditi yang ada di pasaran, setiap individu dihadapkan pada suatu kondisi yang dramatis untuk bertahan hidup dengan cara menukarkan setiap energi kreatif yang dimiliknya melalui bentuk kerja yang sama sekali tidak berada di bawah kendali mereka.

Aktifitas para pekerja dalam menghasilkan berbagai bentuk komoditi layak jual tersebut menjadi asing bagi mereka sendiri sebab aktifitas yang mereka lakukan sama sekali lepas dari kendali mereka sebagai pekerja .Hal ini pun akhirnya menghantarkan mereka pada sebuah kondisi dimana pilihan yang seolah-olah tersisa bagi mereka hanyalah dengan menyerahkan kendali hidup mereka terhadap orang lain, meninggalkan setiap orang dalam kondisi keterasingan serta terisolasi dalam kultur jual beli hingga akhir hidupnya.

Setiap individu mengamini sekaligus mereproduksi bentuk-bentuk produksi dan konsumsi tersebut sebagai sebuah respon alamiah terhadap kondisi material dan historis mereka. Alur kehidupan tersebut kini menjadi suatu kondisi yang dominan, mengaburkan esensi kehidupan manusia, serta memanipulasi setiap hasrat dalam ruang-ruang transaksi global. Masyarakat industrial mengadaptasikan bentuk kondisi alamiahnya serta membentuk pola interaksi setiap manusia ke dalam satu sudut pandang yang sama, yaitu dalam bahasa perolehan profit (keuntungan).

Perasaan teralienasi / terasing telah menjadi kondisi yang menyakitkan yang harus diterima oleh setiap orang, rutinitas kerja yang membosankan memang telah menjadi satu hal yang tak terhindarkan, hal tersebut tentu saja membutuhkan penyegaran kembali karena seorang majikan tentu tak menginginkan hal tersebut menjadi sebuah hambatan bagi arus perputaran modal / kapital dan hal yang paling esensial bagi dunia komoditas adalah dengan “menyembuhkan” kondisi tersebut tanpa menjauhkan mereka dari dunia komoditas.

Jual beli komoditas kini menjadi bentuk dan pola manusia mengidentikkan dirinya, dengan cara inilah manusia kemudian memaknai kehidupan relasi sosial mereka. Tatanan dominan yang menjadi karakteristik universal masyarakat modern ini menyerap sari-sari kehidupan masyarakat yang ada di dalamnya melalui aktivitas kerja keseharian mereka, atau dengan kata lain, aktivitas produksi dan konsumsi manusia itulah yang memberi daya hidup bagi eksitensi dunia kapital tersebut. Sebagaimana halnya agama, bentuk budaya dominan dari aktivitas kerja serta konsumsi tersebut diamini sebagai suatu nilai yang sakral secara universal.

Kondisi keterasingan dalam kultur komoditas tak lagi hanya dialami oleh mereka yang bersentuhan langsung dengan alat produksi (para pekerja) saja, namun kondisi menyedihkan tersebut juga kini telah menjadi masalah umum yang dialami oleh siapa pun yang berada dalam kultur komoditas. Alienasi kini menyebar layaknya kanker, ia tak lagi dibatasi oleh tembok-tembok pabrik, namun juga berada dalam ruang-ruang kerja para pekerja kerah putih, ruang-ruang sekolah dan perkuliahan, diantara ramainya transaksi pasar, menyusupi setiap celah mimpi dan mewarnai proses interaksi manusia dengan sesamanya.

Kehidupan harian diluar lingkungan kerja pun kini tak jauh beda dengan kehidupan di pabrik. Waktu luang yang tersisa diluar kerja dikemas sedemikian “indahnya” hingga membuat kehidupan manusia saat ini tak jauh bedanya dengan “restoran siap saji". Corak kehidupan harian manusia kini memperoleh “kebebasannya” di dalam pasar, setiap orang seolah menemukan kebebasan untuk mengekspresikan diri mereka namun tanpa pernah beranjak jauh dari dunia komoditas. Perputaran dunia kapital kini telah menjadi suatu tatanan yang mendominasi hidup keseharian manusia, ia merupakan cerminan dari sosok keterasingan manusia yang mengalir seiring dengan keterpisahan manusia itu sendiri dan kemudian mengubah bentuk kehidupan manusia menjadi tak bermakna sama sekali. Pergerakan dunia kapital tersebut saat ini telah mengisi ruang-ruang kehidupan manusia, membentuk pola pandang kita dalam memahami dunia, maupun dalam memaknai diri kita sebagai subjek individual.

OTONOMI VS OTORITAS

2008-10-10T09:08:00.000-07:00

oleh : Bahar Dg Lontang & Josh Al Diwani

Dalam kehidupan modern, dominasi kapitalisme semakin kompleks merias diri. Pengaburan makna setiap kegiatan kerja keseharian serta pergeseran esensi akan kehidupan adalah sesuatu hal yang pasti. Dimana seluruh kehidupan tersubordinasi kemudian diproyeksikan hanya pada kerja, kerja, dan kerjayaitu kerja-upahan, dalam tataran memproduksi komoditas.

Pabrik dimana kelas pekerja melakukan aktifitas kerja tak lagi terhalang sekat-sekat dinding industri manufaktur namun dalam tatanan masyarakat secara keseluruhan telah berwujud Pabrik Sosial. Hal ini menandakan sistem dominan hari ini dengan segala tendesinya mengabolisi otonomi setiap individu dan mensubordinasikannya pada kerja. Fase manufakturisasi dalam kehidupan keseharian ini secara keseluruhan mereduksi banyak hal yang pada akhirnya komunikasi antar individu dalam kelompok sosial juga tersingkirkan.

Jika pabrik sosial hanya menggiring kita pada proses reproduksi kapital dalam aktifitas kehidupan sehari-hari tanpa sadar, lalu jalan apa yang musti ditempuh untuk keluar dari kungkungan tatanan pabrik sosial? Tawaran non-otoritarian dapat berupa pengedepanan otonomi kelas pekerja dalam penghancuran otoritas yang telah memenjarakan hidup ini.

Harry Cleaver menguraikan Otonomi Kelas Pekerja, setidaknya dalam empat hal :

A. Swa-aktifitas Kelas Pekerja versus Kapital.
Swa-aktifitas (self-activity) adalah strategi perlawanan kelas pekerja dengan melakukan sesuatu di luar konteks Kerja Upahan, atau tidak ada hubungannya dengan Kerja yang bertujuan menghalang-halangi dan menghambat proses akumulasi kapital. Saat berada dalam relasi kerja dimana kelas pekerja diintegrasikan dalam sistem kerja, otonomi kelas pekerja tidak eksis dan tidak memiliki otonomi untuk melakukan sesuatu berdasarkan kehendaknya, melainkan tetap patuh dalam otoritas majikan kapitalis. Satu-satunya cara mencapai otonomi tersebut adalah dengan cara mengembangkan aktifitas-aktifitas yang tidak ada hubungannya dengan konteks kerja, bahkan dapat mengacaukan proses produksi. Swa-aktifitas memutus relasi kapital, yang lalu dapat ditransformasikan menuju penghancuran kapital. Sabotase, pemogokan, pembangkangan dan aksi langsung lainnya memberikan keleluasaan kelas pekerja untuk menggunakan kekuatannya dalam menghadapi penindasnya.

B. Otonomi Kelas Pekerja versus Serikat Pekerja
Salah satu masalah utama yang dihadapi kelas pekerja adalah masih eksisnya serikat-serikat pekerja birokratis yang terkadang di back-up oleh partai politik atau malah sengaja dibentuk oleh pemodal sendiri guna mengintervensi pengambilan keputusan dalam serikat pekerja. Parahnya serikat pekerja inilah satu-satunya bentuk organisasi yang dikenal oleh kelas pekerja. Yang terjadi, kelas pekerja kehilangan otonominya sebab serikat pekerja hanya menjadi alat dari kapital untuk menekan kelas pekerja melalui pimpinan atau elit-elit organisasinya. Serikat pekerja tidak menjamin kebebasan kelas pekerja. Ini terutama pada serikat-serikat birokratis yang hirarkis dimana seluruh keputusannya berada di tangan elit dan pimpinan organisasi dan kontrol yang minim dari bawah.

Untuk merebut otonomi, kelas pekerja mesti melampaui birokrasi-birokrasi yang hanya menjadi penghalang kebebasan dan perintang langkah pekerja melakukan perlawanan. Sebuah organisasi kelas pekerja mesti mengusung otonomi kelasnya, dan mesti berhati-hati atas segala birokrasi dalam strukturnya yang seringkali mengatasnamakan 'disiplin revolusioner' maupun 'kesatuan tindakan'. Hanya kelas pekerjalah yang mampu membebaskan dirinya, bukan elit pimpinan.

C. Otonomi Kelas Pekerja versus Partai Politik
Pandangan tipikal yang berkembang adalah kelas pekerja tidaklah cukup mampu menghancurkan kapital, oleh karenanya butuh 'kepemimpinan' partai revolusioner pelopor dan sejenisnya untuk mengarahkan pekerja menuju revolusi. Masalahnya, partai politik kadang merasa lebih memahami persoalan yang dihadapi kelas pekerja, sehingga merasa berhak menentukan langkah apa yang terbaik dan paling benar.

Oleh karena model otoriter yang terkandung dalam setiap partai politik, maka sentralisme dalam pengambilan keputusan juga tidak luput. Kelas pekerja tidak akan bermakna apa-apa selain menjadi sekumpulan ternak yang bersedia digiring kemana sang gembala inginkan. Apa yang seringkali terjadi justru adalah penghianatan demi penghianatan yang dilakukan pimpinan partai, atau menghambat bagaimana kelas pekerja menentukan nasib sendiri. Semua ini dilakukan atas nama perjuangan tersebut adalah bukti bahwa kelas pekerja mesti menjaga otonominya. Para proletariat dapat mengembangkan sebuah organisasi atau model yang fungsinya memberikan edukasi dan advokasi pada anggotanya, tanpa tendensi mengarahkan atau mengembalakan kelas pekerja atau pola birokratis, sentralistik dan hirarkis.

D. Otonomi antar Kelas Pekerja
Keseluruhan kelas pekerja, yaitu mereka para proletariat modern yang mencakup buruh, karyawan, ibu rumah tangga, mahasiswa, pengangguran dan sebagainya juga perlu senantiasa menjaga otonomi masing-masing. Otonomi antar kelas pekerja ini sangatlah penting dalam pencapaian harmoni sosial yang lebih luas.

Otonomi tersebut juga merangsang kelas pekerja untuk memajukan kesadarannya, menentukan keputusan apa yang terbaik, melaksanakan proyek-proyek lintas komunitas yang diperlukan seperti membangun radio komunitas, mendirikan surat kabar, pendistribusian makanan, pelayanan publik, mengorganisir sekolah, klinik, mendukung pendudukan lahan, dan sebagainya. Kesemua itu dilakukan untuk melawan institusi sosial yang telah eksis dan mentransformasikan masyakat menjadi non-kapitalis.

Dengan membangun kelompok kelas pekerja swa-aktifitas dan non-hirarkis serta penghancuran struktur birokratis di dalamnya dapat menjamin keterputusan pengambilan keputusan secara horizontal, yaitu pengambilan keputusan sepenuhnya berada di bawah kontrol pekerja itu sendiri tanpa terjebak bentuk birokrasi dalam pengambilan keputusan serta langkah-langkah pekerja untuk melakukan perlawanan.

Otonomi kelas pekerja merebut faktor produksi mesti dilanjutkan dengan swa-kelola agar relasi sosial tidak direproduksi seperti yang direproduksi dalam Pabrik Sosial. Kelas pekerja tidak ada pilihan lain kecuali mengorganisir diri mereka sendiri membentuk kelompok/dewan pekerja dan secara langsung mengambil alih ekonomi dan semua aspek yang mencakup rekonstruksi dari hidup kemasyarakatan, menyatakan otonomi mereka vis - à - vis terhadap sistem apapun yang melegalkan berbagai bentuk kepemimpinan representatif, negara atau serikat dagang, dan penyatuan diri mereka dengan satu sama lain dalam regional dan seluruh negara. Semua ini bergantung pada kesadaran kelas pekerja dan kapasitas untuk membangun organisasi otonomi.

Pekerja dapat mendirikan kelompok/federasi yang terdesentrailsasi dari dewan komunitas dan tempat mereka bekerja. Sehingga dewan pekerja ini terbentuk penyetaraan di dalamnya (demokrasi partisipatoris), dimana semua orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam bersuara dalam penentuan arah kelompok/komunitas. Biasanya para pemimpin perserikatan juga puas dengan kebutuhan hanya menemukan bahwa mereka tidak dapat “memenangi” jauh lebih pada kerangka dari ekonomi yang sudah ada, tapi bahwa mereka dapat melakukan pengambilan segalanya dengan mentransformasikan semua basis dari ekonomi atas diri mereka sendiri.[]

EDITORIAL : MIMPI-MIMPI KAMI TAKKAN MUAT DALAM KOTAK SUARA MEREKA

2008-10-10T09:06:00.000-07:00

Tahun baru. Berbagai daerah di Indonesia akan dihibur oleh pertunjukan keliling layaknya kontes idola di televisi. Memilih bupati baru atau gubernurnya secara langsung. Setelah kemarin mereka juga memilih presiden dan wakil-wakilnya di parlemen, para terpilih telah duduk manis di kursinya masing-masing dan pemilih kembali ke rutinitas hariannya.

Tahun baru. Adakah yang baru? Kini, slogan-slogan tentang pendidikan dan kesehatan gratis yang dulunya radikal dan terkesan subversif, sekarang telah menjadi program favorit para politisi. Survival of the chickest. Yang paling jago mengemas dirilah yang akan menjadi pemenangnya.

Anak pertama ini adalah buah cinta kami yang lahir dengan penuh kasih dan canda tawa, serta rasa lelah tak terkira. Adalah hasil dari dialektika dalam rentang waktu tertentu, yang sempat menjelma menjadi frustasi setelah mendapati kenyataan bahwa sekumpulan orang yang menerikaan yel-yel yang sama, bergaya sama, memiliki watak yang sama, mengandalkan identitas yang sama, adalah kesimpulan dari sebuah perjuangan demokratis. Memulai langkah pertamanya dengan menyodorkan sebuah demitologisasi terhadap istilah paling populer bagi politisi, aktifis gerakan, dan aktifis calon politisi : demokrasi. Istilah ini berhamburan dari gedung parlemen hingga klub malam, dari media massa sampai gedung bioskop, lantas membuat maknanya semakin defisit dan dangkal.

Hidup di kota yang semakin hari semakin miskin makna ini, kami terjebak dalam tiga hal yang sekilas tak berhubungan tapi memiliki relasi kuat satu sama lainnya : Penggusuran warga miskin oleh Satpol PP, billboard yang menjajakan produk mahal yang tak mampu kami jangkau, serta kemuakan terhadap para politisi yang fotonya dipajang di jalan-jalan yang kami lalui setiap hari. Ketiganya hadir bersamaan dan saling menghadirkan!

Bukanlah saatnya mengumbar mimpi-mimpi tentang dunia lain atau sekedar teriak boikot pemilu, revolusi, tapi sekarang kami mengajak untuk berbicara tentang mengapa mimpi-mimpi tentang dunia yang bebas dan indah itu dianggap utopis. Tulisan-tulisan yang ada lahir dari ketidaksukaan akan pilihan yang ada. Persis seperti sebuah coretan di dinding kantor gubernur : kami bosan memilih!

Salama’

2008-10-10T09:01:00.000-07:00

Sepanjang tahun 2007, setidaknya 17 Pilkadal telah diselenggarakan di sejumlah daerah di Indonesia dan menyusul 49 lagi pada 2008 ini. Oleh banyak pihak, pemilihan kepala daerah, presiden dan anggota parlemen secara langsung disebut-sebut sebagai contoh bagaimana demokrasi di Indonesia sedang menguat. Dengan kata lain rakyat semakin dilibatkan dalam gelanggang demokrasi. Benarkah demikian?

Anggapan bahwa demokrasi di Indonesia sedang menguat didasarkan pertama pada model pemilihan yang berlangsung secara langsung (one man one vote) dimana rakyat dapat secara bebas memilih kandidat yang akan mewakili atau memimpinnya. Kedua, pemilihan langsung tidak hanya berlangsung pada pemilihan presiden atau parlemen pusat, namun juga berlangsung sampai pada tingkatan terbawah, yakni pemilihan kepala daerah (Pilkada) baik Gubernur maupun Bupati/Walikota. Serta ketiga, dibentuknya lembaga pengawas pemilu, dan mengundang pengamat swasta/swadaya masyarakat bahkan luar negeri untuk meyakinkan bahwa proses pemilu berjalan dalam koridor demokrasi.

Jika dibandingkan dengan masa lampau, argumen tersebut membenarkan bahwa tatanan sekarang lebih demokratis, lebih transparan dan akomodatif. Terlebih beberapa perangkat lain dalam masyarakat modern turut diciptakan seperti Undang-undang Kebebasan Pers atau kebebasan berserikat. Sepertinya semua persyaratan telah dipenuhi untuk mencapai sebuah titik bernama 'demokratis' dan membenarkan pernyataan seorang pengamat politik bahwa dengan relatif lancarnya Pilkada-pilkada di seluruh wilayah menyusul keberhasilan pilpres 2004 lalu, telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia.

Kericuhan sebagai ciri-ciri demokrasi
Jelas, kita tidak akan percaya begitu saja dengan anggapan-anggapan tersebut, terlebih jika memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Mari ambil sebuah contoh hangat dimana pemberitaan media massa tentang Pilkadal di berbagai daerah memunculkan hal yang kemudian menjadi ciri dari penyelanggaraan 'pesta demokrasi' itu : kericuhan.

Tak bisa dipungkiri kericuhan, yang mengambil bentuk mulai dari pengerahan (mobilisasi) massa besar-besaran, protes dan perselisihan hasil pilkadal, demonstrasi menduduki kantor KPU, hingga kerusuhan dan bentrok fisik antar pedukung, menyertai hampir seluruh proses 'demokratik' tersebut. Kejadian-kejadian ini terus terjadi pada hampir semua proses pilkada, yang secara lambat laun menjadi kesimpulan dangkal, bahwa dalam demokrasi, kericuhan adalah hal lumrah dan wajar. Kericuhan bahkan kerusuhan yang telah merambat dan mengganggu kepentingan umum (bahkan menjalar kepada mereka yang tidak berkepentingan dengan urusan itu) dianggap sebagai hal lazim yang menurut bahasa para analis politik dipandang sebagai konsekuensi dan ongkos sosial (social cost).

Dari sini muncul sebuah pertanyaan mendasar: apakah sekelompok orang yang membela kandidat tertentu juga berarti membela kepentingan mereka sendiri? Apakah kepentingan mereka sama dengan kepentingan politisi itu? Bukankah mustahil sekelompok orang yang memiliki keinginan A akan mendukung orang berkeinginan bertolakbelakang dengan A. Sekelompok pedagang kaki lima yang akan digusur dan dilarang berjualan di jalan-jalan utama kota, pastilah menitipkan suara mereka kepada kandidat yang menolak penggusuran tersebut. Petani yang dirugikan dengan masuknya beras impor tentu akan menitipkan aspirasinya ke wakil mereka yang akan menolak kebijakan tersebut. Begitu juga para pengusaha akan bersatu mendorong perwakilan mereka untuk membuat aturan yang melindungi investasinya dan menekan ongkos produksi.

Logikanya, jika masyarakat pada umumnya memiliki keinginan untuk kehidupan yang lebih baik, lantas mengapa yang terjadi adalah sebaliknya? Lapangan kerja menyusut, pengangguran berlipat, kelaparan dan kemiskinan meluas, rusaknya sistem sosial, dan menyusutnya kualitas hidup, disaat yang sama para politisi dan elit di parlemen maupun pemerintahan justru menikmati keistimewaannya secara politik maupun ekonomi, dengan semakin mapannya karir mereka. Siapakah yang mewakili siapa?

Apakah parlemen dan pemerintah muncul dari batu?
Tentu saja tidak. Kita memilih anggota parlemen dan pemerintah kita dengan mencoblosnya saat Pemilu. Dalam demokrasi perwakilan, pemilu adalah titik maksimum dari partisipasi politik seorang warga. Seorang warga hanya dibutuhkan perannya sekali dalam lima tahun (lima menit, bahkan!), yaitu pada saat mencoblos. Setelah itu, semua urusan dan kontrol mutlak diserahkan pada siapa yang kita pilih. Ini berarti segera setelah para politisi itu kita pilih, maka mereka bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya selama lima tahun! Termasuk membuat berbagai rupa aturan dan kebijakan yang dapat menyengsarakan hidup para pemilihnya!

Bukanlah kebetulan jika semua politisi yang terpilih dapat dengan mudah melupakan janji-janji, program atau kontrak politiknya yang diumbar dalam kampanye. Sebaik apapun dia, setinggi apapun dedikasinya pada publik, sesuci apapun niatnya, persoalan pertama yang harus diselesaikannya begitu mencapai kursi kekuasaan adalah mempertahankan kekuasaan itu. Dalam setiap kekuasaan, akan terbangun sebuah logika 'merawat diri' yang membuat siapapun, bahkan seseorang yang paling demokratis sekalipun, akan menafikkan prinsip demokrasi apapila kekuasaannya terancam.

Maka seperti selalu kita jumpai janji-janji dalam kampanye dapat dengan mudah dikhianati, ditelikung atau pun diulur-ulur. Alasan-alasan favorit para politisi adalah, “Saya tidak menyangka akan ada hal menghalangi saya untuk melaksanakan program yang saya janjikan”, “saya belum dapat memenuhi janji kampanye saya karena beberapa hal yang tidak terduga”. Atau mungkin, “Saya berubah pikiran!”

Takhayul-takhayul Demokrasi
Takhayul utama dari demokrasi perwakilan adalah setiap orang yang berpartisipasi dalam Pemilu berarti telah ikut menentukan jalannya pemerintahan, menentukan kemana uang publik digunakan, atau merancang aturan yang diterapkan. Namun kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Para anggota parlemen maupun pemerintah, entah yang berasal dari partai progresif dan selalu mengaku lebih maju dan revolusioner, atau orang paling baik hati sekali pun hanyalah kumpulan orang yang berasumsi mewakili sekelompok orang.

Dalam demokrasi perwakilan, keinginan masyarakat akan selalu terdistorsi oleh mekanisme yang ada. Sebagai contoh Kota Makassar Sulawesi Selatan yang berpenduduk 1.350.000 orang dengan jumlah anggota DPRD 45 orang, maka setiap 1 anggota parlemen mewakili 30.000 orang. Idealnya setiap orang anggota parlemen harus mampu mengetahui, menyerap dan menerjemahkan apa keinginan dan kemauan dari 30.000 orang yang diwakilinya untuk kemudian disalurkan dalam rapat-rapat dan sidang parlemen. Tetapi faktanya, tak pernah sekalipun keinginan 30.000 orang dapat tertampung dan terwadahi oleh satu orang anggota parlemen!

Untuk membuat sebuah kebijakan atau peraturan, kita tidak menemukan mekanisme dimana anggota parlemen atau pemerintah terlebih dahulu diharuskan untuk membawa persetujuan dari masyarakat terhadap aturan-aturan yang diberlakukan secara rinci pasal per pasal. Jika mereka melanggar kesepakatan, pemilihnya tidak bisa memecatnya sebagai wakil atau pemerintahnya.

Lantas, demokrasi perwakilan berjalan dengan memanipulasi keterwakilan. Inilah sistem yang sepenuhnya dijalankan dengan asumsi, bahwa ribuan bahkan jutaan orang di luar gedung parlemen, dan kantor pemerintah akan setuju terhadap keputusan-keputusan yang diambil. Kebijakan apapun diasumsikan akan disepakati oleh semua orang, yang telah mempercayakan nasib kehidupannya pada sekelompok orang yang memiliki hak istimewa hampir-hampir tanpa batas. Dengan mencoblosnya di pemilu, maka hal itu membuatnya memiliki legitimasi, persetujuan, dan pengakuan yang bagi pemerintah dan parlemen adalah alat yang legal untuk bertindak apa saja. Para anggota parlemen dan pemerintah selalu berpegangan bahwa mereka adalah wujud dari suara ribuan pemilihnya. Dalam hal apapun dan bagaimana pun! Dan Jika ada yang tidak setuju, dipersilahkan untuk menempuh jalur-jalur yang disediakan. Jika sekelompok orang menempuh jalur tersebut, ini akan memperkuat kesan bahwa mereka telah berpartisipasi dalam mengambil keputusan baru.

Kondisi seperti ini memberikan pembenaran bahwa jika keadaan menjadi buruk, maka kesalahan terletak pada person atau individu yang berada dalam sistem demokrasi ini. Pendeknya, segala morat-marit sosial yang terjadi di tingkatan sosial masyarakat adalah kesalahan dari para anggota parlemen, ketidakmampuan pemimpin dalam membentuk pemerintahan yang bersih dan tegas, moral politisi dan pejabat yang korup, atau ketidakberpihakan pada rakyat. Walaupun ini benar (bahwa kekuasaan tersebut korup, parlemen adalah rumah bordil, dan pemerintah jelaslah bobrok), tidak lantas memberikan jawaban utuh terhadap permasalahan tersebut. Masyarakat terus diilusi untuk terus menyelesaikan masalah dengan cara mengganti pemimpin, memilih anggota parlemen yang dirasa lebih bermoral dan lebih sensitif terhadap permasalahan rakyat. Tetapi berulang kali kita memilih pemimpin dan anggota parlemen, berulang kali pula kita menyaksikan bahwa pergantian orang, pemerintahan, partai pemenang pemilu, toh tidak juga merubah kondisi ril masyarakat.

Inilah kegagalan demokrasi perwakilan. Tidak memungkinkan setiap orang merepresentasikan dirinya, padahal mereka adalah pihak yang paling mengenal dan paham keinginannya masing-masing. Keterwakilan justru memutasi fakta bahwa sumber masalah bukanlah pada sistem dan mekanisme yang ada tetapi lebih disebabkan karena orang-orang di parlemen atau para pemimpin tidak cakap dalam memahami keinginan pemilihnya. Korupsi misalnya, selalu dianggap hanya kebobrokan personal seorang pejabat dan tidak pernah dilihat lebih luas dan dalam sebagai konsekuensi dari gagalnya sebuah sistem dimana publik tidak memiliki kuasa dalam mengontrol pemerintahan.

Tak ada demokrasi dalam kotak suara
Keadaan yang terus memburuk telah membimbing kesadaran banyak orang untuk mengubah realitas sosial ke arah lebih baik. Dan kesadaran itu semestinya selalu berpijak pada bukti di masa lalu dan yang sementara berlangsung. Kebangkrutan dan krisis demokrasi perwakilan tidak dapat direformasi untuk membawa kita ke arah yang lebih masuk akal, sebaik apapun komposisi orang-orang di parlemen dan pemerintah yang kita pilih untuk mewakili kita. Kotak suara dalam pemilu/pilkada tidak pernah menyediakan demokrasi sama sekali, melainkan alat untuk mencegah warga bertindak di luar toleransi.

Saat para politisi dan partainya berlomba-lomba mengemas diri untuk tampil lebih menarik dan simpatik, terkesan pro rakyat dan progresif, mengumbar jargon dan janji-janji surga, kita masih juga percaya dengan ilusi-ilusi usang bahwa perubahan dapat diciptakan dengan merebut kekuasaan, mengganti parlemen dan pemerintah dengan orang yang berpihak pada rakyat, adil dan memahami persoalan yang ada. Tanpa menghancurkan sumber petakanya, masyarakat akan tetap sebagai penonton, yang terwakilkan, yang diasumsikan akan selalu sepakat dengan keputusan yang diambil wakilnya. Dan kalau pun tidak sepakat, kita dibolehkan protes selama hal tersebut tidak melebih titik maksimal dari yang dibolehkan.

Dalam pemilu, kontrol atas hidup masih tetap bukan di tangan kita. Satu-satunya pilihan yang tersisa bagi kita adalah bertindak atas nama sendiri, atas nama komunitas sendiri. Dan demokrasi langsung masih merupakan alternatif realistis yang tersisa.][

MENGAPA DEMOKRASI PERWAKILAN BUKANLAH DEMOKRASI?

2008-10-10T08:59:00.000-07:00

Kita masih sering menganggap bahwa demokrasi pertama kali dipraktekkan di Yunani Kuno dan Romawi Kuno. Demokrasi klasik ini disebut-sebut sebagai prototipe demokrasi modern dan sering menjadi acuan bahwa pernah ada masa dimana kedaulatan betul-betul dipegang, dikendalikan dan dijalankan oleh rakyat. Saat itu untuk memutuskan sesuatu masyarakat berkumpul di pusat kota untuk membahas sebuah isu dan mengambil keputusan secara langsung tanpa perwakilan. Forum pengambilan keputusan tersebut kurang lebih seperti forum warga dimana keputusan yang dihasilkan bersama akan mengikat seluruh warga. Anggapan ini menjadi baku dan mapan sehingga membangun sebuah sudut pandang dan kerangka logis atas pemahaman kita atas demokrasi. Bahwa apa yang pernah terjadi di Yunani dan Romawi Kuno adalah contoh terbaik demokrasi.

Apa yang dulu berkembang di Yunani dan Romawi bukanlah seperti yang kita yakini sebagai bukti praktek demokrasi yang ideal. Di Yunani, demokrasi memang berlangsung secara langsung, diputuskan secara langsung oleh rakyat tanpa diwakili siapapun. Namun, kita mesti melihat fakta lain bahwa yang berhak untuk datang berpartisipasi dan mengambil keputusan bukanlah keseluruhan warga kota. Sebuah Undang-undang yang dibuat pada abad 5 SM di Solon menyebutkan bahwa yang berhak duduk dalam “ecclesia” (dewan rakyat) hanyalah mereka yang memiliki kekayaan paling tidak 5000 drakhma dan memiliki tanah sekian hektar. Hal yang sama juga terjadi di Romawi Kuno, saat parlemen yang dinamakan Senat dibentuk sebagai hasil dari penggulingan Raja Tarquinius Superbus. Namun Senat Romawi yang juga disebut sebagai contoh penerapan demokrasi klasik yang ideal itu hanya boleh dimasuki oleh para bangsawan dan keturunannya.

Jadi apa yang kita maksudkan dengan demokrasi jika yang memiliki hak, berpartisipasi, dan mengontrol proses politik hanya segelintir dari populasi yang ada? Walaupun prosesnya berlangsung secara langsung, namun ‘demokrasi’ di Athena dan Romawi jelas-jelas melarang lapisan sosial tertentu untuk ikut serta dalam proses politik. Hanya yang pria, warga asli, bukan budak, dan memiliki kekayaan seperti disebutkan dalam peraturan, yang dapat mengikuti proses politik.

Mitos lain berkembang berabad-abad setelahnya. Demokrasi perwakilan dianggap sebagai perkembangan sejarah dari demokrasi langsung ala Yunani dan Romawi karena keterbatasan demokrasi model klasik. Keterbatasan tersebut seperti perkembangan populasi masyarakat yang terus meningkat, sehingga sangat sulit mengumpulkan jutaan orang sekaligus untuk membahas sebuah masalah. Untuk menyiasatinya jumlah orang-orang yang berkumpul mesti disusutkan jumlahnya. “Dewan Rakyat” yang pada mulanya beranggotakan seluruh warga diperciut menjadi “dewan rakyat” yang anggotanya hanya puluhan atau ratusan orang saja. Tentu saja karena diperciut, hanya sebagian kecil saja yang bisa ikut mengambil keputusan. Untuk menentukan siapa saja yang bisa duduk di dewan tersebut sebagai representasi warga lain, diselenggarakanlah Pemilihan Umum (Pemilu).

Padahal jika ditelusuri, konsep representasi (perwakilan) ini muncul dari watak feodalisme (Eropa). Bermula ketika banyaknya rakyat yang memprotes kebijakan kalangan bangsawan waktu itu yang kerapkali menaikkan pajak. Karena tidak mungkin mereka semua bicara satu persatu dengan raja, aspirasi mereka mesti disalurkan lewat wakil-wakilnya (representatives).

Konsep parlemen lahir di Perancis, mulanya disebut curia regis atau dewan penasehat raja. Kata parlemen sendiri berasal dari bahasa Perancis 'parler' yang berarti berbicara karena orang dalam dewan penasehat tersebut aktifitas utamanya adalah berbicara. Sesaat setelah menaklukkan Inggris konsep tersebut dibawa serta dan melebar disana. Jadilah parlemen pertama di dunia di kerajaan Inggris Raya, yang komposisinya adalah pejabat-pejabat kerajaan, bendahara, pengusaha, bangsawan, uskup, dan para gubernur/adipati (Lord, Duke) yang menguasai wilayah tingkat dua.

Berkaitan dengan perkembangan politik jaman itu raja tidak bisa seenaknya memberlakukan sebuah aturan seperti besarnya pajak atau keputusan perang. Kekuasaan seorang raja dalam feudalisme Eropa relatif terbatas, berbeda dengan konsep raja dalam budaya-budaya Timur. Sehingga ia tidak bisa seenaknya menarik pajak atau memutuskan berperang tanpa berkonsultasi dengan parlemen dan meminta dukungan kepada para gubernur yang memiliki banyak pasukan atau uang karena wilayahnya kaya. Secara militer, raja juga tidak memiliki tentara reguler, maka jika ingin berperang harus merekrut petani-petani dari daerah-daerah di kerajaannya, dengan terlebih dahulu meminta ijin majikan langsungnya yakni para adipati.

Meski posisi adipati berada di bawah raja, tetapi secara politik mereka lebih berkuasa di wilayahnya karena memegang kesetiaan dari rakyat lokal ketimbang raja. Sehingga para adipati dan kaum bangsawan ini memiliki posisi tawar yang tinggi. Mereka bisa saja mensabotase rencana perang raja dengan tidak muncul bersama pasukannya pada saat apel siaga. Dan tentu saja petani-petani yang direkrut ini harus diberi makan dan untuk itu diperlukan uang.

Maka dari situ kedudukan parlemen yang beranggotakan para adipati, bangsawan, uskup dan pengusaha (istilahnya mereka yang “berfikiran jernih”) sedemikian penting secara politis karena menyediakan legitimasi bagi raja. Dan semenjak urusan yang dibicarakan makin banyak dan rumit, penanganan urusan ini juga memerlukan pembagian tugas dalam parlemen. Parlemen yunior (House of Common) yang terdiri atas non-bangsawan perwakilan dari daerah-daerah menangani urusan pemerintahan sehari-hari, sedang Parlemen senior (House of Lords) yang terdiri atas para bangsawan mengurusi masalah yudikatif (asal mula sistem dua kamar/bikameral).

Dalam perkembangan selanjutnya, demokrasi perwakilan dimapankan dalam sistem demokrasi modern. Ciri-ciri utamanya adalah proses elektoral, pemilihan wakil melalui pemilu dimana hal tersebut menjadi batas maksimum partisipasi seorang warga yang dapat ditoleransi. Bentuk-bentuk aksi langsung yang menyerang sistem politik dan ekonomi kapitalisme merupakan musuh dari demokrasi perwakilan karena akan meruntuhkan legitimasi pemerintah dan parlemen, sehingga hal tersebut tidak dapat ditoleransi oleh demokrasi perwakilan.

Selain itu, pemilu adalah memilih wakil/representasi, dan bukan delegasi. Dalam parlemen, tidak ada pemeriksaan mandat dari konstituen atau pencabutan mandat (recall) karena semenjak seorang anggota parlemen terpilih, hubungannya dengan pemilihnya secara formal telah putus. Lagipula dalam demokrasi perwakilan tak dikenal adanya mandat dari bawah yang memungkinkan rakyat memiliki hak veto untuk membatalkan sebuah keputusan. Tidak ada kewajiban secara hukum untuk berkonsultasi, menemui, atau meminta persetujuan dari para pemilihnya. Ini adalah karakter otoritarian yang secara halus dan kasar bergantian dipraktekkan.

Jadi, dapat terlihat mengapa demokrasi perwakilan tidak lebih dari demokrasi semu. Secara mendasar sistem tersebut menopang kekuasaan yang memojokkan masyarakat luas dengan tehnik yang sama : mengatasnamakan orang banyak. Mengganti pemerintahan korup dengan pemerintahan kerakyatan bagi sebagian orang mungkin terasa penuh harapan, namun semuanya tidak akan pernah membawa kita kemana-mana semenjak hal tersebut tetap mengamputasi otonomi masyarakat untuk terus mendapatkan kontrol seluas mungkin. Inilah yang membuat slogan-slogan semacam “Gulingkan SBY-JK”, “Bangun Pemerintahan Pro-Rakyat” terasa garing, karena tak lebih dari upaya usang mengemas permen lama dengan bungkus baru.

SELANGKAH LEBIH DEKAT DENGAN DAERAH JAJAHAN

2008-10-10T08:56:00.000-07:00

Jelas terdapat hubungan yang sangat kuat antara agenda neo-liberalisme dengan mengapa proses liberalisasi politik di Indonesia berjalan ke arah penguatan ilusi-ilusi demokrasi melalui demokrasi perwakilan. Sejak tahun 1999, desentralisasi kekuasaan melalui otonomi daerah sangat kuat didesakkan melalui agen-agen mereka, yang kemudian menemukan kemenangannya dengan dirilisnya UU Pemerintahan Daerah. Dengan pengurangan kekuasaan pemerintah pusat bukan berarti daerah-daerah di Indonesia telah sepenuhnya otonom dan berdaulat mengatur diri sendiri, namun justru ini adalah babak baru penjajahan. Keluarnya undang-undang tersebut menandakan makin dalamnya cengkeraman kuku neoliberalisme di seluruh negeri di Indonesia khususnya dalam aspek politik. Hal itu berarti para majikan telah selangkah lebih dekat dengan daerah jajahan.

Kekuasaan pemerintah pusat memang sudah lebih ‘berkurang’ dari sebelumnya, mereka para elit politik nasional tidak lagi secara luwes mengontrol semua daerah di Indonesia, tidak lagi sebebas dulu dalam mengintervensi kebijakan hingga ke pelosok. Namun setelah perebutan daerah jajahan dimenangkan pihak neo-liberal, maka daerah di seluruh Indonesia memiliki 'majikan baru tapi lama'. Terlebih saat para politisi nasional ramai-ramai mengamputasi kekuasaannya secara ‘sukarela’ agar proses penjajahan daerah-daerah berjalan efektif. Toh, mereka tidak perlu mengeluarkan modal yang begitu besar dalam menjajah daerah-daerah, tapi cukup dengan menikmati tetesan yang mengalir ke bawah dengan posisinya sebagai makelar/komprador.

Setting politik yang didesakkan dari luar ini bertujuan agar koordinasi antara daerah jajahan tidak lagi mesti lewat pemerintah pusat dan para politisi nasional, kini jalur bebas hambatan telah dapat ditempuh untuk menghubungkan antara majikan dan jajahan secara langsung, efektif dan terlegitimasi. Dan Pilkada tidak lain adalah kontes memilih siapa makelar terbaik yang dipercaya oleh masyarakat suatu daerah, untuk membantu para pengusaha (lokal maupun global) menancapkan cengkeraman kukunya di daerah tersebut.

Dan masih bisa kita rasakan di tahun 2007 lalu hangatnya aroma neo-liberaliisme dengan dirilisnya Undang-undang Penanaman Modal (UUPM) meski gencar ditentang berbagai komponen masyarakat. Undang-undang PMA adalah bukti satu dari sekian banyak jalan bebas hambatan, dengan terlebih dahulu menyingkirkan pihak-pihak yang menganggu dalam hal ini para politisi nasional dimana dalam bahasa kapitalisme telah menyebabkan 'ekonomi biaya tinggi'. Sesaat setelah anggota parlemen daerah dan kepala daerah dipilih lewat kontes pilkadal, maka pemodal-pemodal tersebut punya legitimasi kunci secara formal karena dipilih langsung oleh masyarakatnya. Mereka telah memiliki pintu untuk menegosiasikan dan mengeksekusi skema neo-liberalisme hingga pelosok daerah. Ini menandai era baru, dimana penjajahan dilakukan secara global.

Secara tipikal, sistem demokrasi perwakilan dan konstitusi yang menjadi corak umum dari sistem pemerintahan di Negara dunia ketiga, telah menjadi lahan subur bagi mekanisme neoliberal. Melalui proses desentralisasi, dominasi kapital berjalan beriringan bersama kebijakan deregulasi dan politik privatisasi.

Proses deregulasi ekonomi menjadikan neo-liberal semakin kokoh dan mengaburkan kondisi riil dari perbudakan manusia yang selama ini berjalan. Dengan berdalih kebebasan secara ekonomi, pemerintahan pada tingkatan lokal yang terpilih secara konstitusional dengan senang hati akan menekan berbagai hal yang menghalangi kelancaran mekanisme perdagangan bebas ini, memberikan ruang terbuka bagi para investor untuk memperluas “kerajaannya”, tanpa harus mengorbankan orientasi profit yang memapankan mereka (pemerintahan lokal).

Para kaum intelektual dan pakar ekonomi yang mendukung usaha ekspansionis neoliberal seringkali berpendapat bahwa “liberalisasi pasar” akan melahirkan kebebasan politik yang lebih besar bagi semua warga dunia. Asumsinya bahwa liberalisasi pasar tersebut akan memisahkan aspek politik dan ekonomi, sehingga memungkinkan satu pihak menyeimbangkan pihak yang lainnya, juga bahwa aspek politik dan ekonomi merupakan suatu wilayah yang terpisah. Singkatnya arus perputaran kapital yang terpisah disodorkan sebagai jalan yang paling alamiah untuk mewujudkan kebebasan individu.

Dalam perspektif para investor, tentu saja sangatlah mudah menegosiasikan berbagai program kebijakan perdagangan bebas yang tak lagi terkooptasi oleh pola pemerintahan yang sentralistik, dimana kondisi geografis bukan lagi sebuah halangan untuk mendominasi aspek-aspek sosial maupun personal dari kehidupan masyarakat.

Era globalisasi dan perdagangan bebas yang hadir di depan mata adalah merupakan kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh sebagian besar negara dunia ketiga. Krisis ekologi, pertikaian antar etnis, buruknya kondisi pekerja yang terus teralienasi dalam rezim akumulasi kapital, makin mempertegas sebuah kondisi dimana profit dan komoditas diamini sebagai sebuah berhala baru di era modern saat ini.

Semua kenyataan menyedihkan tersebut hadir sebagai representasi mekanisme perdagangan bebas yang mengendalikan hidup keseharian manusia di dalamnya, Semakin kebijakan Neoliberal tersebut diterapkan maka makin teguh pula pengaruh kebijakan neoliberal ini terhadap aspek psikologis publik, inilah suatu fenomena yang dalam pandangan Michel Foucault disebut sebagai “landasan Nalar” yang kokoh, sebuah basis material yang menjejali alam bawah sadar setiap orang untuk menerima legalisasi perbudakan sebagai satu hal yang natural. Sehingga pada gilirannya menutup ruang bagi setiap individu untuk meraih kontrol terhadap kehidupan sosial mereka sendiri, sebuah keadaan yang ditampilkan seolah-olah sebagai respon terhadap kekuatan pasar yang tak terhindarkan lagi.[]

DEMOKRASI LANGSUNG : SEBUAH ALTERNATIF ANTI-OTORITARIAN

2008-09-21T20:52:00.001-07:00

Pertanyaan pertama yang mesti diajukan dalam memahami demokrasi langsung (direct democracy) adalah apakah seseorang akan menghianati kepentingannya saat ia dapat mewakili dirinya?
Berbeda dengan demokrasi perwakilan yang memberikan kekuasaan hampir mutlak pada politisi untuk memutuskan apa saja, dalam demokrasi langsung semua proses pengambilan keputusan diselenggarakan dari bawah. Keputusan tersebut akan dibawa oleh delegasi yang mendapat lterna langsung komunitas, dimana delegasi tersebut terikat oleh pemberi lterna. Artinya delegasi tidak punya hak untuk merubah keputusan. Keterikatan ini akan menjaga bahwa keputusan yang diambil tetap utuh tidak terdistorsi oleh kepentingan seseorang (seperti dalam demokrasi perwakilan).

Delegasi dapat di-recall diganti atau ditarik oleh pemberi lterna setiap saat jika ada lterna-alasan yang cukup untuk mengganti mereka misalnya delegasi tidak menjalankan fungsinya, atau tidak mematuhi kesepakatan sebelumnya (tentu hal tersebut berdasarkan kesepakatan seluruh anggota komunitas). Demokrasi langsung bertumpu pada sistem delegasi bukan perwakilan (representasi). Hal mendasar yang membedakan kedua sistem adalah delegasi hanya dipilih untuk melaksanakan keputusan tertentu sementara perwakilan dapat melakukan apa saja.

Berbeda dengan di Yunani dan Romawi kuno, demokrasi langsung yang kami maksud tentu tidak mengenal diskriminasi tentang siapa saja yang berhak untuk ikut dalam rapat dan mengambil keputusan. Untuk mencapai sebuah masyarakat merdeka mesti dibangun dengan metode-metode dan sistem yang merdeka pula. Oleh karenanya semua anggota komunitas mesti berhak terlibat secara partisipatif dan setara.

Masalah utama yang disoroti dalam demokrasi langsung adalah adanya segelintir orang yang berkuasa atas mayoritas lainnya. Sekumpulan orang di DPR memiliki kekuasaan yang hampir mutlak dalam menentukan nasib hidup keseluruhan masyarakat. Dalam demokrasi langsung hal tersebut dibuang jauh-jauh dengan menyelenggarakan sistem pengambilan keputusan yang berasal dari bawah, baik dengan voting maupun lternati atau gabungan keduanya.

Titik tekan dari demokrasi langsung adalah siapa yang “mengusulkan” ide-ide dan siapa yang “menyetujui”nya. Sementara dalam demokrasi perwakilan, masyarakat tak pernah ditanya apa gagasan dan idenya. Masyarakat hanya ditempatkan untuk bersikap “setuju” atau “tidak setuju” terhadap gagasan dan ide yang telah disiapkan bagi mereka. Demokrasi langsung dilandaskan pada gagasan yang realistis bahwa “masyarakat paham bagaimana mengatur diri mereka sendiri”. Ini yang membuat demokrasi langsung sangat berbeda dengan demokrasi perwakilan yang korup dan elitis itu. Kita tidak butuh kaum spesialis untuk memberitahu bagaimana menjalankan tempat kerja atau komunitas kita. Begitu pun juga dalam upaya mewujudkan sebuah revolusi sosial, masyarakat tidak membutuhkan sebuah kelompok atau partai yang berhak memerintah lterna mana sebuah gerakan sosial harus menuju. Pada dasarnya kita dapat menempuhnya tanpa sebuah komando sentral, yang kita butuhkan adalah wadah untuk dapat bertindak otonom dan saling bekerjasama.

Demokrasi langsung berlaku di tempat kerja maupun di dalam komunitas, kompleks pemukiman, kampus dan organisasi lainnya. Pengoperasian sebuah pabrik, kantor atau sebuah sekolah misalnya dijalankan melalui sebuah rapat umum seluruh anggota tanpa kecuali. Para peserta rapat mengambil suara dengan cara mengangkat tangan atau menulis di lembar suara untuk sampai pada keputusan, atau jika memungkinkan dapat menempuh jalur lternati (mufakat). Rapat ini menentukan rencana, aturan, solusi atas sebuah masalah, sikap kolektif, dan juga delegasi yang akan memegang lterna dari kolektif. Pada intinya proses ini mengembalikan lterna secara otonom kepada anggota komunitas bagaimana sebuah sistem sosial dijalankan secara berimbang dan demokratis.

Secara luas, sebuah masyarakat dapat diorganisir dalam tatanan yang demokratis, setara dan harmonis tanpa mesti terjebak dalam sistem politik yang otoritarian, hirarkis dan tersentral. Unit-unit terkecil dalam masyarakat harus dijamin haknya untuk otonom secara penuh dalam menentukan nasibnya sendiri. Masing-masing dari unit/komunitas atau organisasi tersebut akan mengirim delegasinya pada ‘dewan atau badan’ untuk membahas hal-hal yang perlu yang berkaitan dengan hubungan antar komunitas atau wilayah. Pengambilan keputusan dalam skala yang besar dalam demokrasi langsung biasanya diwujudkan dalam bentuk “dewan” delegasi yang terpilih. Delegasi memiliki peranan atau pun kedaulatan untuk menyajikan keinginan kelompok mereka di dalam dewan berdasarkan lterna dari komunitas masing-masing.

Banyak yang beranggapan demokrasi langsung sudah tidak relevan atau sangat sulit diterapkan dengan populasi dan geografi seperti sekarang ini. Namun lagi-lagi hal ini terjebak pada logika umum bahwa sebuah pengorganisasian masyarakat mesti terintegrasi secara luas. Padahal salah satu lter otoritarian sistem politik dominan adalah karakter sentralistiknya dalam organisasi sosial yang luas. Secara umum demokrasi langsung mengusung otonomi penuh bagi wilayah atau komunitas dan mengadvokasi proses politik yang terdesentralisasi. Sementara parlemen dan pemerintah dalam sistem yang kita kenal sekarang adalah institusi yang membawa spirit hirarkis, sentralistik dan otoritarian. Dengan sendirinya demokrasi langsung merombak struktur sosial secara radikal karena mengubah logika sentralistik yang ada dalam demokrasi perwakilan menjadi desentralisasi.

Satu-satunya cara membuktikan kebenaran dari keunggulan demokrasi langsung adalah mencoba realisasi lternative ini. Menata sebuah tatanan sosial ke dalam jaringan federasi tanpa pola sentralistik, hirarkis dan otoritarian. Demokrasi langsung adalah salah satu perangkat mewujudkan hal tersebut.[]

ZAPATISTA DAN DEMOKRASI LANGSUNG

2008-09-21T20:52:00.000-07:00

Sejak tahun 1994, gerakan Zapatista di Chiapas Meksiko, membangun sebuah sistem demokrasi langsung. Mereka membentuk jaringan organisasi dan sistem pengambilan keputusan yang melibatkan ratusan ribu orang. Terdapat 32 kotapraja gerilyawan (munisipal), masing-masing berisi kurang lebih 50 hingga 100 komunitas. Lebih dari 500.000 orang hidup dan menjadi bagian jaringan pengambilan keputusan ini. Terdapat lima kelompok bahasa ditambah lokasi penggunungan tinggi, hutan lebat, serta kondisi jalan yang buruk membuat setiap bentuk organisasi libertarian menjadi sulit. Tapi toh hal ini tak menghalangi kaum Zapatista membangun sistem demokrasi langsung.

Rapat Desa

Daerah pengorganisiran terbuka Zapatista berada di pedesaan yang sangat miskin. Komunitas kecil yang terdiri dari segelintir individu hingga yang berjumlah 100 keluarga lebih sangat khas. Mereka dipaksa bertahan hidup tanpa mendapat manfaat sistem pertanian modern.

Kaum laki-laki desa terpaksa mencari kerja di luar kampung di kota-kota terdekat. Bahkan mereka mesti jauh hingga ke Amerika Serikat. Tetapi di desa, aliran politik satu-satunya yang beroperasi hanyalah semacam teologi pembebasan gereja Katolik dan EZLN.

Diez Abril, sebuah komunitas baru yang berdiri di atas tanah yang diambil alih rakyat tahun 1995. Mereka yang pindah ke sana telah bekerja di atas tanah ini sebelum pemberontakan (1994). Mereka melakukan rapat mengenai tanah itu sebelum mengambil alih. Mereka memutuskan bagaimana membagi serta memberi nama komunitas itu, "Diez de Abril" hari (10 April 1919) saat pahlawan Meksiko dan anarkis yang legendaris, Emilio Zapata terbunuh.

Rapat mingguan dilaksanakan setelah ibadah mingguan. Bahkan rapat ini telah menjadi sebagai bagian dari ibadah itu. Rapat terbuka bagi semua yang menghadiri ibadah. Sekitar 12 orang diberi kesempatan berbicara dalam pertemuan ini. Kadang pertemuan ini dapat berlangsung berjam-jam. Pertemuan seringkali bertujuan untuk memecahkan masalah praktis menyangkut kerja di dalam komunitas atau pengeluaran dana belanja dari uang simpanan komunitas. Salah satu perdebatan panjang kali ini berkutat pada persoalan apakah komunitas mesti membeli sebuah truk atau traktor. Pertemuan dalam dilaksanakan selama seminggu ini jika memang dibutuhkan.

Rapat memilih delegasi yang dinamakan "mereka yang bertanggung jawab" untuk mengkoordinasikan kerja di daerah tertentu. Delegasi ini bertugas dalam waktu terbatas (satu hingga dua tahun) dan dapat diganti kapan saja jika dirasakan tidak "memimpin dengan mematuhi/leading by obeying" (slogan Zapatista yang cukup populer, yang mengajak para delegasi mematuhi mandat yang telah diberikan yang diberikan kepada mereka).

Terdapat juga kolektif yang menjalankan tugas khusus di dalam komunitas. Mereka dibentuk dan bertanggung jawab kepada rapat. Tetapi di luar itu mereka tetap otonom. Kolektif di Diez terdiri dari kolektif penanaman kopi, produksi madu, hortikultur, roti, jahit-menjahit dan peternakan ayam. Hasil produksi kolektif disalurkan untuk anggota; sisa surplus disalurkan untuk simpanan sentral komunitas yang dikontrol rapat desa.

CCRI

Komite Klandestin Masyarakat Adat Revolusioner (CCRI) merupakan badan yang memerintah tentara gerilya, EZLN. Lembaga ini, (atau lebih tepat berbagai lembaga karena terdapat juga CCRI berbagai wilayah) terdiri atas delegasi dari komunitas. Lembaga ini bukanlah sebuah struktur militer.

Secara kewilayahan lembaga ini dapat mengambil keputusan yang mempengaruhi tiap komunitas. Sebagai contoh, saat satu komunitas di daerah Morelia ingin menduduki tanah setelah permberontakan tahun 1994, CCRI lokal memerintahkan komunitas untuk menunggu, penyelesaian persengketaan tanah skala luas yang terjadi setelah dialog 1994.

Hal ini tidak memunculkan masalah karena CCRI merupakan badan delegasi yang benar-benar berasal dari komunitas. Dalam banyak situasi revolusioner sangat masuk akal untuk menahan bagian yang paling militan. Sebab sebuah aksi prematur dapat mengakibatkan penindasan terhadap seluruh gerakan. Dalam kasus ini saya mungkin saja tak sepakat dengan keputusan tersebut tetapi permasalahannya adalah bagaimana keputusan itu dibuat dan siapa yang membuatnya. Masyarakat di daerah itu atau sejumah badan yang tak dapat dimintai pertanggungjawaban (seperti parlemen dan pemerintah) yang bertindak atas nama mereka?

Majalah liberal Meksiko "La Jornada" yang banyak meliput sepak terjang kaum Zapatista mewawancarai sejumlah anggota CCRI. Salah anggota yang bernama Isacc menjelaskan soal akuntabilitas CCRI:

"Jika masyarakat menemukan seorang companero (rekan) yang dipilih menjadi anggota CCRI tidak melakukan apa-apa, bahwa kita tidak menghormati atau tidak melakukan apa yang dikatakan rakyat, maka rakyat akan mengatakan bahwa mereka ingin mengganti kita …dengan cara seperti itu, jika seorang anggota CCRI tidak melakukan kerjanya, jika mereka tidak menghormati rakyat, well kawan, bukan tempatmu disini. Maafkan kami, tapi kami mesti menaruh seseorang untuk menggantikan Anda".

Consulta

Bahkan CCRI sendiri tidak punya kekuatan untuk memutuskan keputusan penting, seperti persoalan damai atau perang. Sebaliknya hal itu dibuat melalui sebuah "consulta" secara kasar dapat diartikan sebagai referendum. Diskusi mendalam di tiap-tiap komunitas merupakan hal yang penting dalam proses iii sama seperti pemilihan suara itu sendiri. Kadang butuh waktu berbulan-bulan. Proses ini seringkali menjadi sumber kejengkelan luar biasa pemerintah Meksiko. Karena pemerintah selalu menginginkan tawaran mereka dijawab segera atau hanya dalam hitungan hari.

Dalam sebuah komunike, EZLN menjelaskan proses consulta sebagai berikut:"Konsultasi berlangsung di tiap komunitas dan ejido dimana terdapat anggota EZLN. Studi, analisa, dan diskusi mengenai kesepakatan damai berlangsung dalam rapat demokratis. Pemungutan suara bersifat langsung, bebas dan demokratik. Setelah voting, laporan resmi mengenai hasil rapat disiapkan. Laporan ini menetapkan tanggal dan tempat rapat, jumlah orang yang hadir (laki-laki, perempuan dan anak-anak di atas 12 tahun), pendapat dan pendirian yang prinsipnya akan didiskusikan, dan jumlah orang yang melakukan pemungutan suara atau pun memilih"

Consulta yang memutuskan bahwa serangan militer tahun 1994 dijalankan, setahun sebelum Marcos dan para komandan militer menganggap diri mereka siap secara militer. Consulta yang memutuskan Zapatista masuk ke meja perundingan dengan pemerintah, dan menerima perjanjian San Andres. Kemudian, Consulta juga memutuskan untuk menghentikan pembicaraan hingga pemerintah melaksanakan hal-hal yang disepakati.

CouncilStruktur regional ini didesain untuk mengambil keputusan besar. Permasalahan perang atau damai dan sebagainya. Bagaimanapun, tentu saja pertemuan skala nasional terlalu jauh jika hanya digunakan untuk menyelesaikan masalah kecil. Pemberontakan, bagi komunitas-komuntas Zapatista juga bermakna menolak segala hubungan dengan Negara Meksiko hingga ke hal-hal seperti menolak mencatatkan kelahiran atau membuat akte kelahiran serta kematian.

Persoalan yang muncul dari kebutuhan untuk koordinasi intra komunitas mengakibatkan dibentuknya council kewilayahan. Lembaga ini yang kemudian dikenal dengan munisipalitas (kotapraja otonom). Sebagai contohnya, 100 komunitas membuat munisipalitas yang dinamai sesuai dengan pahlawan anarkis Meksiko, Ricardo Flores Magon. Munisipalitas Tierra y Libertad, di perbatasan Guatemala secara keseluruhan berisikan 120 komunitas. "Dengan pembentukan struktur minisipalitas baru, komunitas menamakan otoritas mereka, guru komunitas, penyelenggara kesehatan lokal, parlemen adat, dan memperinci hukum mereka berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, politik, dan persamaan jender di antara penduduk komunitas-komunitas dengan kesukuan yang beraneka ragam".

Sebuah LSM Meksiko menceritakan upaya menindas komunitas-komunitas kecil ini dan menjelaskan fungsi mereka sebenarnya:"Komunitas di wilayah masyarakat adat atau daerah-daerah yang telah ditentukan, pada rapat seluruh anggota, akan menetapkan apakah mereka akan menjadi anggota munisipal otonom atau tidak … Komunitas memilih wakil mereka di dalam council munisipal otonom, yang merupakan pemegang otoritas munisipal. Setiap perwakilan dipilih dari satu daerah administrasi di dalam munisipal otonom, dan mereka dapat segera diganti jika tidak mematuhi mandat komunitas …Mereka yang memegang kedudukan di dalam dewan munisipal tidak menerima gaji, meski pengeluaran mereka mesti dibayar oleh komunitas-komunitas yang menginginkan kehadiran mereka, melalui saling kerjasama di antara anggota. Pada sejumlah kasus, anggota-anggota Council mendapat bantuan dalam mengerjakan lahan pertanian mereka, hingga dapat mendedikasikan diri bagi kerja-kerja Council. Sehingga tidak mesti pergi ke ladang"

Struktur ini sesungguhnya cocok dengan cita-cita anarkisme atau tepatnya struktur sindikalisme revolusioner. Pemeriksaan mandat dan pencabutan dilaksanakan dimana masyarakat terorganisasi dalam tatanan non-hirarkis yang otonom.

Dari wilayah Chiapas yang terisolasi dan sangat miskin, dan fakta bahwa struktur libertarian dapat berkembang di sebuah kondisi yang keras di tengah-tengah perang dengan intensitas rendah menunjukkan pada kita betapa validnya sistem demokrasi langsung. Lebih jauh lagi, mereka menawarkan model masyarakat anarkis - yang sering kita kita perbincangkan, dalam wujud praktek! []

REPORTASE EVENT : DISKUSI MENGENAL GEORGE ORWELL

2008-09-21T20:42:00.000-07:00

Harus diakui, George Orwell bukanlah seorang masyhur di Indonesia, tidak sebagaimana JK. Rowling atau Andrea Hirata. Padahal, ide dan pemikiran penulis besar ini menjadi perhatian besar di abad ini, setelah semua yang diprediksikannya terbukti dan menunjukkan koherensinya dengan zaman sekarang.

Orwell menulis masterpiecenya, 1984 untuk mengkritik totalitarianisme yang menjangkiti dunia. Orwell juga mencela Komunisme ala Soviet yang hanya berakhir sebagai kediktatoran baru yang menindas pengusung sejatinya, lewat fabel politis Animal Farm. Dalam Homage To Catalonia, penulis kelahiran India ini menggambarkan sebuah harapan dunia baru dari garis depan, di tengah ancaman kematian dan bau anyir darah.

Di balik karyanya, Orwell menyimpan ide dan pemikiran besar yang selalu aktual. Bahwa kediktatoran, totalitarianisme, otoritarianisme, dalam segala bentuk, warna dan rasa, adalah hal yang perlu diwaspadai sejak ia masih abstrak, sekalipun!

Untuk memperkenalkan siapa dan apa pemikiran George Orwell, Kolektif Kontinum bekerja sama dengan Unit Kegiatan Menulis Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Unhas, mengemasnya dalam diskusi dan pemutaran film. Ada dua narasumber yang dihadirkan untuk melengkapi acara ini.

Narasumber pertama, Waly -dari Kontinum, yang mewakili pembaca sastra Orwell. Sementara yang kedua adalah Bayu, mahasiswi Sastra Inggris FIB-Unhas. Waly membahas mulai dari pengalaman personalnya membaca 1984-nya Orwell, bahwa bagian-bagian pertama terasa begitu datar dan sedikit membosankan. Apalagi, menurut Waly, saat itu tak ada ketertarikan tertentu untuk membaca 1984 selain sebagai karya sastra biasa. Pembahasan Waly kemudian merambat pada aspek totalitarianisme hari ini, yang menyebutkan bahwa hari ini tak ada yang berbeda dengan gambaran Orwell. Prediksinya tepat.

PUBLIKASI

2008-09-18T19:06:00.000-07:00

Salah satu aktifitas kami adalah menerbitkan publikasi berkala 3 bulanan, Jurnal Kontinum. Sebuah jurnal yang diperuntukkan untuk menggali gagasan dan

Jurnal Kontinum #3
Download http://zine.com (klik kanan, save as)

Jurnal Kontinum #2
Download zine.co.id

TENTANG KAMI

2008-09-17T10:23:00.000-07:00

dsfs